Jakarta, IDN Times - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin angkat bicara tentang insiden pembantaian terhadap 31 pekerja PT Isaka Karya di Distrik Yall, Kabupaten Nduga, Papua pada Minggu (2/12). Ma'ruf menyampaikan, walau sempat ada insiden pembantaian, namun pembangunan di Papua sebaiknya tetap berjalan.
Namun, proses pembangunan itu butuh dengan pengamanan yang kuat sehingga para pekerja juga bisa terlindungi. Mengapa ia menyarankan agar pembangunan tetap berjalan?
Mendengar adanya kabar penembakan di Papua, Ma'ruf mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Ke depannya, dia menyarankan agar pengamanan harus lebih diperketat lagi. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat Papua juga diperketat.
"Karena ini sifatnya perlindungan terhadap warga bangsa. Tetapi, jangan sampai kemudian adanya penembakan ini pemerintah jangan berhenti membangun," kata Ma'ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/12).
Meski kembali terjadi pembantaian di Papua, Ma'ruf tetap mengusulkan agar pembangunan infrastruktur di Papua terus berjalan. Menurutnya, pembangunan fisik di Papua begitu penting untuk menghilangkan kesenjangan dan disparitas antar daerah.
"Yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi itu serba lurus. Jadi, jangan sampai karena adanya kasus penembakan itu kemudian menimbulkan keraguan untuk dilanjutkan. Terus dilanjutkan supaya masyarakat dengan perlindungan, mereka aman dan sejahtera,"kata Ma'ruf.
Terkait beberapa saran agar pemerintah melakukan dialog dengan kelompok kekerasan bersenjata (KKB) tersebut, Ma'ruf menerangkan bahwa dialog selalu terbuka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Tetapi, tetap ada batasan-batasannya.
"Kan kita sudah ada namanya otonomi khusus untuk Papua. Otonomi khusus ini kurangnya di mana. Bisa didialogkan, tapi ada legitimasi sepanjang itu masih dalam kerangka NKRI. Dialog itu selalu terbuka," kata Ma'ruf.
Ma'ruf turut menanggapi banyaknya anggapan bahwa KKB di Papua bukan lagi kriminal, melainkan pemberontak dan terorisme. Menurut dia, hal tersebut lebih baik diserahkan ke pemerintah. Sebab, pemerintah lah yang berhak menentukan apakah status KKB sudah menjadi pemberontak apa tidak.
"Itu keputusan negara supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan. Karena itu, kita serahkan kepada pemerintah untuk memberikan penilaian yang utuh. Hari ini kita menyebutnya masih KKB," ujar Ma'ruf.