Efisiensi Energi, PT PII Jamin Proyek KPBU APJ Pertama di Indonesia
Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo, Bupati Madiun, Ahmad Dawami selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK), dan Direktur Utama PT Tri Tunggal Madiun, Terang Eka Feri Hardiman selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) di Kabupaten Madiun melakukan penandatanganan penjaminan atas proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Jawa Timur, Selasa (20/9). (Dok. PT PII)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan, kembali melakukan penjaminan atas proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
Komitmen PT PII dalam penjaminan infrastruktur ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan beberapa perjanjian oleh Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo, Bupati Madiun, Ahmad Dawami selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK), dan Direktur Utama PT Tri Tunggal Madiun, Terang Eka Feri Hardiman selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Selasa (20/9).
Adapun beberapa perjanjian yang ditandatangani pada kegiatan tersebut yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Madiun selaku PJPK dan PT Tri Tunggal Madiun Terang selaku BUP, Perjanjian Penjaminan antara PT PII (Persero) dan PT Tri Tunggal Madiun Terang, serta Perjanjian Regres antara Pemerintah Daerah Madiun dan PT PII (Persero), dengan ruang lingkup meliputi pembangunan baru (tanpa retrofit), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.458 titik yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama dan Jalan Perkotaan.
1. Dukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia
Ilustrasi pembangunan infrastruktur tol trans Sumatra (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Sebagaimana diketahui, KPBU Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun merupakan KPBU APJ pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan tahapan transaksi.
Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo, mengatakan bahwa proyek APJ di Kabupaten Madiun ini merupakan proyek KPBU berskala kecil pertama yang dijamin PT PII, dengan bekerja sama dengan Pemerintah tingkat Kabupaten.
“Proyek ini menunjukkan komitmen PT PII dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk berbagai skala proyek. Kami berharap, hal ini dapat menambah jumlah proyek infrastruktur lainnya untuk dapat dijalankan dengan skema KPBU. Selain itu, dukungan kami kepada proyek ini juga merupakan komitmen dalam mendukung proyek dengan manfaat penghematan energi dalam rangka mendukung green infrastructure, serta mampu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini. Kami mengapreasiasi upaya Kabupaten Madiun melakukan upaya penerapan alternative financing melalui KPBU sehingga berhasil menjadi Kabupaten pertama yang menerapkan KPBU dengan Bupati sebagai PJPK ,” kata Sutopo.
Baca Juga: Jokowi Bangun Infrastruktur Rp392 Triliun di 2023, Ini Rinciannya
2. Upaya Pemkab Madiun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo, Bupati Madiun, Ahmad Dawami selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK), dan Direktur Utama PT Tri Tunggal Madiun, Terang Eka Feri Hardiman selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) di Kabupaten Madiun melakukan penandatanganan penjaminan atas proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Jawa Timur, Selasa (20/9). (Dok. PT PII)Sementara itu, Bupati Madiun mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi terlaksananya Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk pelaksanaan Proyek APJ ini.
“Kebutuhan akan APJ ini merupakan upaya Pemkab Madiun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas. Upaya ini juga menunjukkan keseriusan Pemkab Madiun untuk mengupayakan penerapan pembiayaan alternatif. Revitalisasi APJ ini juga mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan efiensi energi dari pergantian lampu yang lebih hemat energi,” kata Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Madiun.
3. Diharapkan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat
Ilustrasi Infrastruktur (Pelabuhan) (IDN Times/Arief Rahmat)Bupati Madiun juga menambahkan bahwa proyek ini diharapkan membawa dampak sosial, ekonomi, keamanan yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan penerangan jalan yang memadai, maka akan mengurangi kriminalitas dan menurunkan angka kecelakaan serta jam operasi UMKM dan pelaku ekonomi lainnya akan tambah panjang sehingga perputaran ekonomi semakin tinggi. Mudah-mudahan jika angka kriminalitas dan kecelakaan turun, investor akan semakin tertarik untuk masuk ke sektor jasa di Kabupaten Madiun,” tambah Ahmad. (WEB)
Baca Juga: Daftar Infrastruktur Jokowi yang Diresmikan Januari hingga Juli
Topik:
Berita Terkini Lainnya
