Pemdakab Garut Gelar Rakor Bersama BMKG dan BPBD Jabar
Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Garut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Penanganan Kekeringan bersama perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta BPBD Jabar pada Rabu (7/6/2023). (Dok. Pemdakab Garut)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Garut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Penanganan Kekeringan bersama perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta BPBD Jabar pada Rabu (7/6/2023). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Garut Nurdin Yana.
Nurdin mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya mendapatkan laporan dari BMKG yang mengisyaratkan bahwa dari bulan Juni di Kabupaten Garut akan mulai mengalami kekeringan dan curah hujan di Kabupaten Garut berada di posisi level rendah, terutama di wilayah Garut bagian utara.
1. Antisipasi beberapa daerah yang kerap kali terjadi kekeringan
Ilustrasi kekeringan (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha)Nurdin mengatakan, pihaknya akan mengantisipasi beberapa daerah yang kerap kali terjadi kekeringan, sebut saja Cibatu. “Cibatu itu juga kerap kali kan terjadi kekeringan dari tahun ke tahun," sebutnya.
Nurdin menyatakan, bentuk recovery-nya tidak paten, karena ketika meminta bantuan dari BPBD Provinsi, ternyata terkendala dengan pernyataan, karena belum ada pernyataan tanggap darurat.
"Ini juga menjadi kendala, sehingga DSP (Dana Siap Pakai) itu tidak bisa keluar ke kita," ujar Sekda Garut dalam keterangannya seusai memimpin rakor.
Baca Juga: Dilanda Kekeringan, 23.098 Jiwa di Bima Berpotensi Krisis Air Bersih
2. Baru Kabupaten Garut yang melakukan rakor untuk mengantisipasi penanganan kekeringan
Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Garut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Penanganan Kekeringan bersama perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta BPBD Jabar pada Rabu (7/6/2023). (Dok. Pemdakab Garut)Nurdin mengungkapkan jika di Jawa Barat, baru Kabupaten Garut yang melakukan rakor untuk mengantisipasi penanganan kekeringan ini, dan ia menilai jika berdasarkan hasil rakor kali ini baik dari BMKG maupun BPBD Jabar mendukung Kabupaten Garut ketika terjadi kekeringan yang masif.
"Sehingga kemarin, ya sudah ada bantuan, kendalanya adalah tidak ada pernyataan kita darurat, akhirnya ini hasilnya sehingga sulit BTT maupun DSP (atau) dana siap pakai dari BNPB yang digeloncorkan ke kita, karena tidak ada pernyataan tadi," ungkapnya.
3. Ada 189 hektare wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan
Ilustrasi lahan sawah mengalami kekeringan. (ANTARA FOTO/Jojon)Adapun titik potensi kekeringan ini, imbuh Sekda Garut, berdasarkan data yang telah diinventarisasi BPBD Provinsi Jawa Barat, ada seluas 189 hektare wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
"Tetapi kita juga sudah melakukan AUTP (atau) Asuransi Usaha Tani Terpadu yang sudah kita treatment, ada 1.000 petani yang sudah kita berikan itu, mudah-mudahan ini juga bisa meringankan beban itu, sehingga ketika terjadi (kekeringan) kepada mereka ya ada kompensasi, ada asuransi," pungkasnya. (WEB)
Baca Juga: BPBD Sebut Enam Kecamatan di Lombok Tengah Mulai Kekeringan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
