KLHK Siapkan Tim Spasial untuk Susun Perencanaan Pembangunan LHK
IDN Times/KLHK
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan tim kecil spasial untuk mendukung pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Pembentukan tim tersebut perlu dilakukan agar penyusunan perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) pada setiap sektornya (produksi hasil hutan, konservasi alam, rehabilitasi daerah aliran sungai, pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian pencemaran, perhutanan sosial, pengendalian perubahan iklim, litbang, dan pembangunan SDM) periode 2020-2024 dan selanjutnya dapat selaras.
Hal itu juga akan berguna untuk mendorong semakin baiknya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Muara dari keselarasan tersebut diharapkan pembangunan LHK akan berdampak langsung pada tingkat tapak/lapangan, yaitu perbaikan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1. Upaya pembentukan tim kecil spasial perlu didukung dengan pemahaman yang selaras dan menyeluruh
IDN Times/KLHKNamun, upaya pembentukan tim kecil spasial untuk mendukung pembuatan RPJMN perlu didukung dengan pemahaman yang selaras dan menyeluruh dari para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang akan memimpin implementasi pembangunan LHK di tingkat tapak.
Dengan pemahaman yang selaras antara para pimpinan di tingkat tapak ini, perencanaan program dan anggaran yang berbasis spasial tadi akan semakin mudah diwujudkan.
"Yang kita inginkan bukan perencanaan yang sendiri-sendiri, yang copy paste dan yang mementingkan kepentingan pribadi. Kita harus berubah, sesuai visi-misi Presiden kita untuk Indonesia maju," ujar Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, sebelum membuka Rapat Koordinasi Pembinaan, Pengendalian Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Lingkup Ekoregion Bali Nusa Tenggara (Bali Nusra), di Denpasar, Kamis (10/10).
2. Bambang meminta kepada para pimpinan di tingkat tapak untuk mengubah cara mereka dalam memimpin
IDN Times/KLHKEditor’s picks
Dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang berbasis spasial, Bambang mencontohkan kasus karhutla di wilayah Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan, jika basis spasial berupa hasil pemetaan areal terbakar akibat karhutla, dapat ditumpang susunan (overlay) dengan peta-peta yang menjadi basis kerja sektor-sektor LHK, seperti peta kawasan hutan, peta rehabilitasi daerah aliran sungai, peta indikatif awal perhutanan sosial, peta penundaan izin baru, peta kawasan hidrologis gambut, peta kesatuan pengelolaan hutan, maupun peta tanah objek reforma agraria.
Hasil overlay peta itu akan menghasilkan informasi terkait areal terbakar tersebut masuk wilayah apa dan menjadi tanggung jawab siapa saja. Dengan informasi itu dapat segera disusun rencana program dan anggaran pemulihan lahan pada tahun berikutnya pada instansi yang terkena tanggung jawab berdasarkan informasi spasial hasil tumpang susun peta tadi.
"Jadi, tidak ada double penganggaran ataupun bentrokan anggaran antarinstansi yg dapat menyebabkan temuan-temuan pada audit keuangan atau dapat menghambat efektivitas kegiatan pemulihan lahan pascakarhutla," jelas Bambang.
Para pimpinan di tingkat tapak (kasie, kasubag, kabid, kabag, kasubdit, kepala balai/balai besar, karo, kapus, dan sekretaris) juga diminta Bambang untuk mengubah cara mereka dalam memimpin. "Kuasai aturan di bidang tugasnya, tidak hanya paraf dan tanda tangan-tanda tangan saja," tegasnya.
3. Dalam melakukan perencanaan pembangunan LHK, KLHK menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS)
IDN Times/KLHKBambang pun memberikan tips kepada para pimpinan jika dalam bekerja upayakan selalu menekankan pada empat nilai, yaitu: adaptif (peduli), produktif, inovatif, dan kompetitif. "Pemimpin kalau sudah adaptif, pasti akan jadi produktif. Setelah produktif pasti akan inovatif, dan untuk menembus dunia, maka harus ada jiwa kompetitif," ucap Bambang.
Dengan kualitas pemimpin yang paham permasalahan, lebih-lebih paham secara spasial, maka pembangunan di tingkat tapak akan menjadi semakin berkualitas. Hal itu karena pimpinan merupakan katalisator yang mendorong perubahan. Perubahan di Indonesia saat ini diarahkan sesuai visi-misi Presiden.
"Penekanan Presiden itu kepada para pemimpin, tanpa pemimpin yang baik dan paham permasalahan, apa pun yang kita lakukan tidak akan berhasil. Hal itu disampaikan Presiden pada bulan April 2019 yang lalu," tambah Bambang.
Lebih jauh, Bambang meminta jajarannya di lapangan untuk menguasai dan melaksanakan lima butir arahan Presiden, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN. Secara lengkap Bambang menyatakan bahwa dalam melakukan perencanaan pembangunan LHK, KLHK menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS).
Topik:
Berita Terkini Lainnya
