Wujud Keberpihakan Terkait Permasalahan Papua, DPD Bentuk Pansus Papua
IDN Times/DPD RI
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Semua pihak haruslah bergandengan tangan, berdiskusi, saling terbuka, dan objektif dalam kerangka supremasi hukum agar berbagai permasalahan Papua dapat terselesaikan sehingga mampu mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) Papua dengan menghadirkan narasumber dari Amnesty International, Kontras, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senin malam (18/11).
Pansus Papua yang dibentuk sebagai bentuk komitmen dan keberpihakan DPD RI terhadap permasalahan daerah khususnya permasalahan di Papua tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk mewujudkan Papua damai dan sejahtera.
1. Pansus Papua DPD RI bertujuan mengumpulkan berbagai informasi untuk menyelesaikan persoalan Papua
IDN Times/DPD RISenator Filep menjelaskan, Pansus Papua DPD RI bertujuan mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai pihak untuk mendapatkan data valid sebagai bahan untuk menyelesaikan persoalan Papua.
“Saat ini kami ingin mendapatkan masukan dari Amnesty International, Kontras, dan YLBHI dari aspek penegakan hukum dan HAM di Papua. Kami juga ingin mendapatkan masukan mengenai penyelesaian tindak kekerasan yang selalu terjadi di Papua dari perspektif Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang hukum,” ujarnya.
Papang dari Amnesty International menyatakan bahwa mereka adalah organisasi lokal yang mempunyai jaringan internasional, melakukan riset, dan menyampaikan data-data berdasarkan hasil riset. Hasil riset inilah yang selama ini disampaikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan HAM dan kekerasan di Papua.
Papang melanjutkan, beberapa hal yang menjadi catatan Amnesti Internasional di antaranya masih terjadinya perampasan hak hidup baik yang dilakukan pemerintah maupun kelompok bersenjata. Aparat keamanan masih merespons secara berlebihan terhadap masyarakat maupun para demonstran yang menyampaikan pendapatnya secara damai dan masih dalam koridor demokrasi yang baik walaupun ada yang membawa batu dan kayu dalam menyampaikan aspirasinya.
Amnesty International juga mencatat bahwa korban jiwa yang tertinggi ada di Papua jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang mengalami kerusuhan dan konflik yang ada di Indonesia.
2. Kontras mencatat masih adanya kasus-kasus penyelesaian di Papua dengan kekerasan dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa
IDN Times/DPD RIEditor’s picks
Sementara itu, Arif dari Kontras menyampaikan belum adanya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran dan kekerasan di Papua. Konflik dan kekerasan di Papua merupakan akibat dari akumulasi berbagai persoalan dan perlakuan diskriminatif yang sudah terjadi sejak lama.
Sejak 1960-an sampai sekarang, model pendekatan dalam menyelesaikan persoalan Papua adalah sama (perampasan hak hidup, pembatasan kebebasan berekspresi, dan sebagainya). Kontras juga mencatat bahwa reformasi di tubuh TNI/Polri masih belum berjalan dengan baik, masih adanya kasus-kasus penyelesaian di Papua dengan kekerasan dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Hal yang sama juga diungkapkan Tugiawan dari perwakilan YLBHI. Ia menyampaikan ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat dan bahkan bagian dari komitmen pemerintah, tetapi sampai sekarang belum ada progresnya. Eskalasi persoalan Papua mulai meningkat pasca-Pemilu 2019 khususnya sejak Agustus sampai September 2019.
Tercatat ada 13 orang yang meninggal, antirasisme ada 3 orang yang meninggal. Selain itu, selama aksi antirasisme ada 30 orang yang ditangkap, di Papua ada 7 orang yang ditangkap dan dipindahkan penahanannya ke Balikpapan. Ada 6 tersangka yang ditahan di Mako Brimob yang dipersulit untuk diberikan pendampingan.
Data lengkap dapat dilihat Ombudsman RI yang dapat dikonfirmasi Pansus Papua. Pemblokiran internet sangat merugikan masyarakat di Papua selama konflik berlangsung khususnya bagi masyarakat yang menggunakan internet untuk melakukan kegiatan ekonomi.
3. Amnesty International, Kontras, dan YLBHI berpandangan Kasus Wamena dan Wasior merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang sudah masuk dalam skala nasional
IDN Times/DPD RIKetiga narasumber, yakni Amnesty International, Kontras, dan YLBHI, berpandangan sama bahwa Kasus Wamena dan Wasior merupakan dua kasus pelanggaran HAM berat yang sudah masuk dalam skala nasional, tetapi belum ditindaklanjuti pemerintah. Ketiga narasumber mengharapkan Pansus Papua dapat berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran HAM yang ada di Papua.
Sebagai penutup, Pansus Papua DPD RI dan ketiga narasumber berkesepahaman bahwa peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua tidak boleh terulang lagi. Mengikis beban psikologis dengan penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan memberikan ruang untuk melakukan kegiatan ekonomi bagi korban HAM.
Selain itu, mendorong percepatan terbentuknya Partai Politik Lokal sebagaimana yang diamanatkan di Bab VII Partai Politik Pasal 28 UU 21/2001 tentang Otsus Papua dan percepatan terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana yang diamanatkan di bab XII Hak Asasi Manusia Pasal 46 UU Otsus Papua (UU 21/2001). Hal ini perlu segera diwujudkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Papua damai dan sejahtera.
RDP Pansus Papua dipimpin Senator Filep Wamafma (Dapil Papua Barat) sebagai Ketua Pansus yang didampingi Senator Abdullah Puteh (Dapil Aceh), Senator Lyly Amelia Salurapa (Dapil Sulsel), dan Senator Otopianus P. Tebai (Dapil Papua) sebagai Wakil Ketua Pansus.
Dihadiri juga oleh senator lainnya, yakni Senator Eni Sumarni (Dapil Jabar), Senator Fachrul Razi (Dapil Aceh), Senator Mamberob Yosephus Rumakiek, Senator Yance Samonsabra, dan Senator M. Sanusi Rahaningmas dari Dapil Papua Barat, Senator Muhammad Gazali (Dapil Riau), Senator Yorrys Raweyai, Senator Pdt. Ruben Uamang, serta Senator Helina Murib dari Dapil Papua.
Berita Terkini Lainnya
