Masih Ada Penolakan pada Peserta Didik Disabilitas di Sekolah

03 Des 2024, 13:15 WIB

Peringatan puncak Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024 dengan tema “Bersama Mewujudkan Inklusivitas Menuju Generasi Maju dan Berkarya" yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen di Jakarta, Selasa (3/12/2024). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

Pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi kendala dalam implementasi di sekolah dan penolakan terhadap peserta didik disabilitas.
Minimnya jumlah guru yang memahami kebutuhan pendidikan inklusif menjadi hambatan serius dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal.
Pentingnya regulasi pendidikan inklusif di daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah serta memaksimalkan layanan pendidikan bagi peserta didik dengan bakat dan kecerdasan istimewa.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang perlu segera diatasi untuk memastikan semua peserta didik mendapatkan hak yang setara. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Baharudin mengungkapkan, tantangan pertama adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah namun sayangnya masih ada sejumlah penolakan pada peserta didik disabilitas.

“Saat ini masih berdapat penolak agar berbagai masyarakat terhadap keberadaan peserta didik penyandang disabilitas," kaga dia di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

1. Peningkatan kualitas unit layanan disabilitas bidang pendidikan

Tantangan kedua adalah minimnya jumlah guru yang memahami kebutuhan pendidikan inklusif. Hal ini menjadi hambatan serius dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Selain itu, menurut data Dapodik per 11 November 2024, terdapat 341.414 peserta didik penyandang disabilitas di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 162.038 peserta didik belajar di sekolah luar biasa, sementara 179.376 lainnya belajar di sekolah reguler.

“Tantangan yang keempat adalah mendorong kehadiran serta meningkatkan fungsi dan kualitas unit layanan disabilitas bidang pendidikan, baik di provinsi, kabupaten, kota, maupun di satuan pendidikan,” jelas Baharudin.

2. Pentingnya regulasi untuk dukung penambahan anggaran

Dia juga menyoroti pentingnya regulasi pendidikan inklusif di daerah yang perlu ditingkatkan untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Tantangan terakhir adalah memaksimalkan layanan pendidikan bagi peserta didik dengan bakat dan kecerdasan istimewa.

Menurut Baharudin, hal ini sama pentingnya untuk memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari kemampuan dan kebutuhannya, mendapatkan kesempatan berkembang secara optimal.

3. Puncak Hari Disabilitas oleh Kemendikdasmen

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menyelenggarakan peringatan puncak Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024 dengan tema “Bersama Mewujudkan Inklusivitas Menuju Generasi Maju dan Berkarya".

Dalam agenda ini dihadirkan berbagai macam karya dan tenant hasil tangan para penyandang disabilitas dari berbagai wilayah. Selain itu ada gelar wicara dengan tema inklusifitas terkait disabilitas.