Masyarakat Sipil: Prabowo Gagal Paham Respons Dinamika Politik

01 Sep 2025, 18:44 WIB

Presiden Prabowo Subianto menjenguk belasan anggota polisi yang terluka saat menjaga demo berujung ricuh di RS Polri, Jakarta pada Senin (1/8/2025). (IDN Times/ Ilman Nafian)

Intinya sih...

Prabowo dan partai politik gagal paham respons dinamika sosial politik dan ekonomi yang menimbulkan kemarahan publik.
Dinilai gagal paham dalam melihat tindakan represi dan brutalitas aparat, serta menggiring arah represi baru dengan menyebut demonstran sebagai makar.
Salah kaprah ketika memerintahkan TNI terlibat dalam urusan keamanan domestik, mencederai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menyatakan Presiden Prabowo Subianto dan para pimpinan partai politik, gagal paham merespons dinamika sosial politik dan ekonomi yang menimbulkan kemarahan publik akhir-akhir ini melalui demonstrasi di berbagai daerah.

"Ini bukan hanya soal pernyataan para anggota DPR yang tidak menunjukkan terhadap penderitaan rakyat akibat kebijakan yang tidak pro rakyat, sehingga solusinya adalah dengan hanya menonaktifkan anggota DPR dari berbagai partai tersebut," kata Koalisi dalam keterangan persnya, Senin (1/9/2025).

Lembaga-lembaga dalam Koalisi Masyarakat Sipil melihat kondisi yang terjadi saat ini adalah akumulasi berbagai persoalan.

Masyarakat Sipil mendesak pemerintah dan DPR memahami permasalahan struktural ini secara benar dan tepat, jangan menutup dan mengalihkan, serta memberikan solusi palsu atau sesat.

1. Dinilai gagal paham dalam melihat dan mengungkap tindakan represi

Presiden Prabowo Subianto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Presiden Prabowo dan para pimpinan partai politik juga dinilai gagal paham dalam melihat dan mengungkap tindakan represi, serta brutalitas aparat yang biadab dalam menangani demonstrasi.

"Presiden bahkan tidak menyampaikan koreksi dan perintah untuk menjamin kebebasan berekspresi sesuai standar HAM yang disebutkan, yakni Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)," katanya.

"Presiden juga tidak mengetengahkan tuntutan keadilan dari rakyat untuk reformasi Kepolisian RI, sebagai syarat maju dan berubahnya penghormatan dan perlindungan masyarakat," ujar Koalisi.

2. Prabowo disebut malah menggiring arah represi baru

Bentrokan terjadi saat demo di depan Gedung DPRD Binjai, Senin (1/9/2025) (IDN Times/Bambang Suhandoko)

Prabowo malah disebut menggiring arah represi baru, dengan menyebut demonstran sebagai makar dan mengarah ke terorisme.

"Jelas ini membahayakan segenap bangsa dan nyawa rakyat Indonesia," ungkap Koalisi.

Prabowo harusnya bisa membentuk tim independen yang dipimpin Komnas HAM, dan melibatkan lembaga-lembaga independen serta ahli dan perwakilan kelompok masyarakat sipil.

3. Soal memerintahkan TNI dalam urusan keamanan domestik

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal didampingi Kapolda Lampung dan Pangdam XXI/Radin Inten pascaberdialog dengan massa aksi demo di DPRD Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Presiden Prabowo dinilai semakin salah kaprah ketika memerintahkan TNI terlibat dalam urusan keamanan domestik. Padahal, sesuai mandat UUD 1945, UU TNI, dan UU Pertahanan, militer adalah alat negara yang difungsikan untuk pertahanan, bukan penegakan keamanan dalam negeri.

Tindakan tersebut, menurut koalisi, dikhawatirkan mencederai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Selain itu, dalam waktu singkat, Koalisi Masyarakat Sipil akan mendesak agar segera membebaskan semua demonstran yang ditangkap tanpa syarat, memulihkan para korban kekerasan aparat, serta memberikan rehabilitasi dan restitusi maksimal.