Jajaran DPP PDIP yang dilantik pada Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).
Sebagaimana diketahui, sejarah PDIP dimulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Sukarno pada 4 Juli 1927. PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.
Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Untuk mengatasi konflik tersebut, Megawati Sukarnoputri didukung menjadi ketua umum PDI.
Namun pemerintahan Soeharto tidak menyetujui dukungan tersebut kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Sukarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Pada 20 Juni 1996, para pendukung Megawati melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.
Kemudian pada 15 Juli 1996, pemerintah Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI, hingga akhirnya pada 27 Juli 1996 pendukung Megawati bentrok dengan kubu Suryadi. Peristiwa tersebut dikenal dengan Kerusuhan 27 Juli atau dikenal Peristiwa Kudatuli.
Usai Suharto lengser pada reformasi 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati semakin kuat, dan ditetapkan sebagai ketua umum DPP PDI 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali. Megawati kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu.
PDIP melakukan Kongres I pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP 2000-2005.Pada Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP 2015-2020.