Megawati Mengaku yang Mendirikan KPK, Benarkah?

02 Agu 2021, 11:11 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Jakarta, IDN Times - Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa sejumlah lembaga negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), didirikan pada masa pemerintahannya. Hal tersebut ia katakan saat menghadiri acara rapat koordinasi pembangunan nasional (Rakorbangnas) BMKG secara virtual beberapa waktu lalu.

"Sayalah yang membuat BMKG, BNPB, bukan maksud untuk menyombongkan diri, BNN, KPK, masih banyak lagi dan lain sebagainya," kata Mega.

Benarkah KPK dibuat oleh Megawati?

1. KPK berdiri pada 29 Desember 2002

Default Image IDN

Mengutip situs resmi KPK, lembaga antikorupsi itu didirikan pada 29 Desember. Pendirian KPK diresmikan melalui Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang tersebut merupakan persetujuan bersama antara pemerintahan Megawati dengan DPR yang saat itu dipimpin Akbar Tanjung.

Sejak berdiri, Undang-Undang KPK telah direvisi dua kali menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. KPK sudah berganti pimpinan selama lima periode

Lima Pimpinan KPK (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Sama seperti pegantian presiden dan wakil, pimpinan KPK juga menjabat selama lima tahun untuk satu periodenya. KPK pertama kali diketuai oleh Taufiqurahman Ruqie yang menjabat pada 2003-2007. Kini, kembaga antirasuah itu dipimpin oleh Firli Bahuri bersama Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pamolango, dan Nurul Ghufron.

Kelima orang itu berhasil menjadi pimpinan KPK setelah melalui serangkaian seleksi dan dipilih oleh anggota DPR sebelum dilantik oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. KPK era Firli Bahuri resmi menjabat pada 20 Desember 2019.

3. Selama berdiri, KPK telah tangkap kepala daerah, menteri, pejabat, hingga pengusaha

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers dan sejumlah tersangka kasus OTT Bupati Kutai Timur di gedung KPK Jakarta, Jumat (3/7/2020) malam. ANTARA/HO-KPK/aa. (humas KPK)

Salah satu kasus yang ditangani KPK saat awal berdiri adalah perkara korupsi pengadaan helikopter MI-2 Ple Rostov Rusia oleh Pemda Nanggroe Aceh Darussalam. Kasus ini menjerat mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh.

Selama berdiri, terdapat sejumlah Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan sejumlah pejabat yang ditangkap KPK. Tak hanya itu, sejumlah pengusaha juga berhasil ditangkap.