Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Cairkan Anggaran KPU Rp4 Triliun
Ilustrasi simulasi pemungutan suara (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mendesak pemerintah segera mencairkan anggaran KPU untuk Pemilu 2024 sebesar Rp4,4 triliun.
Guspardi mengatakan, penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 membutuhkan anggaran yang memadai. Sebagai informasi, dari anggaran KPU untuk tahun 2022 senilai Rp8,06 triliun ini baru dicairkan sebesar Rp3,6 triliun.
“Berarti masih terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp4,4 triliun yang belum dicairkan oleh pemerintah,” kata Guspardi dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8/2022).
Baca Juga: Anggaran Tahapan Pemilu Belum Cair, Ini Siasat yang Dijalankan KPU
1. Pemerintah diminta segera cairkan dana KPU
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (youtube.com/sekretariatpresiden)Guspardi mengatakan, pemerintah perlu segera mencairkan kebutuhan keuangan untuk KPU agar bisa menjalankan tugas yang diamanatkan sebagai penyelenggara pemilu. Apalagi, menurutnya, tahapan pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022.
“Dalam waktu dekat KPU akan melaksanakan tahapan pendaftaran partai politik mulai 1-14 Agustus 2022, kemudian tahapan verifikasi administrasi dan faktual, juga tahapan lainnya,” kata Guspardi.
2. Pesan ke Sri Mulyani agar sisa anggaran KPU segera dicairkan
Editor’s picks
Ilustrasi pemungutan suara atau pencoblosan (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)Legislator asal Sumatra Barat itu juga mengatakan, ketika rapat bersama untuk pengambilan keputusan tingkat I tentang DOB Papua pada 28 Juni 2022 lalu, pihaknya sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera mencairkan dana KPU.
“Sebagai Menteri Keuangan untuk segera mencairkan sisa anggaran untuk KPU agar bisa diprioritaskan. Sayang sampai hari ini besaran nilai kekurangan anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Guspardi.
“Oleh karenanya, diharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dapat memberikan perhatian lebih, guna mempercepat realiasi kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah disetujui oleh Komisi II DPR RI,” sambung Guspardi.
3. KPU diminta optimalisasi anggaran
Ilustrasi surat suara (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Guspardi juga berpesan kepada KPU agar bisa mengoptimalisasi anggaran yang diberikan untuk keperluan pemilu, sambil menunggu sisa anggaran dicairkan pemerintah.
“Saya juga meminta kepada KPU untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam melaksanakan berbagai tahapan dengan maksimal, sambil menunggu kekurangan anggaran bisa dicairkan oleh pemerintah,” kata Guspardi.
Baca Juga: KPU Ungkap Anggaran Persiapan Pemilu 2022 Masih Kurang Rp5,6 Triliun
Topik:
Berita Terkini Lainnya
