DPR Minta Pemerintah Data Orang Miskin Baru untuk Bansos BBM
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times — Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, meminta pemerintah segera mendata masyarakat miskin baru agar bisa terdata sebagai penerima bantuan sosial (bansos) BBM.
Menurut dia, data terbaru itu diperlukan agar bansos BBM tidak salah sasaran.
“Bantalan sosial melalui berbagai program bantuan kepada masyarakat harus segera didistribusikan karena kenaikan BBM juga akan berdampak terhadap kenaikan berbagai komoditas kebutuhan lainnya,” ujar Charles dalam keterangan tertulis, Kamis (8/9/2022).
Baca Juga: Mensos: Bansos Subsidi BBM Sudah Disalurkan 445 Kota-Kab Hari Ini
1. Dorong pemerintah perbarui data masyarakat miskin
Ilustrasi warga miskin kota menarik gerobak bersama dua anaknya (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)Charles mengatakan, kelompok masyarakat yang ia dorong untuk masuk data penerima BBM adalah kelas menengah paling bawah.
Menurut Charles, mereka yang kini masuk di garis kemiskinan tersebut di antaranya adalah buruh, pekerja informal perkotaan, petani, nelayan, hingga sopir ojek online (ojol) dan sopir taksi.
“Jumlah mereka cukup besar. Bukan kelompok desil 1 dan 2, tapi desil 3-5,” ujarnya.
Sebagai informasi, desil merupakan kategori rumah tangga menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diukur berdasarkan penghasilan masyarakat.
Desil 1 dan 2 merupakan kelompok masyarakat miskin absolut yang biasanya berada di perdesaan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Sementara itu, desil 3 adalah kelompok rumah tangga hampir miskin, desil 4 rentan miskin, dan desil 5 ke atas adalah kelompok masyarakat mampu hingga sangat mampu.
“Ojek online awalnya masuknya 4-6, sekarang berat dan bisa jadi masuk desil 3-4. Sopir taksi juga berat karena saat pandemik tidak dapat pemasukan. Kenaikan BBM juga menambah beban,” kata Charles.
“Kelompok desil 4-6 ini tidak terdaftar sebagai orang miskin. Mereka gak dapat BLT, padahal sekarang berat hidupnya,” ujarnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Ma'ruf Amin: Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran dan Diganti BLT
2. Minta pemda aktif kendalikan inflasi
Ilustrasi pasar tradisional. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww)Charles mengatakan, pihaknya yang membidangi urusan keuangan pun meminta agar anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk Dana Desa, Dana Alokasi Umum, Bantuan Sosial, serta Belanja Tidak Tetap dapat diprioritaskan untuk jaring pengaman sosial rakyat miskin dan rentan miskin di seluruh daerah.
Lebih lanjut, Charles mendorong pemerintah daerah untuk proaktif dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing di tengah kenaikan harga BBM.
“Pemda harus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan. Termasuk dengan menggandeng pihak swasta dengan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk digunakan sebagai bantalan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM,” imbaunya.
Baca Juga: Mau Daftar Jadi Penerima Bansos? Akses Aplikasi Cek Bansos aja!
3. Bansos BBM Rp600 ribu via Kemensos
Ilustrasi petugas PT Pos Indonesia menyerahkan bantuan sosial (bansos) tunai tahap pertama ke salah seorang KPM di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4) (Dok. Kemensos)Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bansos BBM berupa bantuan langsung tunai (BLT) BBM 2022 senilai Rp600 ribu.
Bansos tunai BBM itu disebut sebagai bantalan sosial untuk masyarakat miskin agar bisa bertahan di tengah kenaikan harga BBM.
Penyaluran bantuan BLT BBM Rp600 ribu dibagi ke dalam dua tahap, yaitu Rp300 ribu pada bulan September dan Rp300 ribu pada Desember.
Bantuan BLT BBM 2022 ini, disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos.
Baca Juga: BLT BBM dan Sembako Mulai Disalurkan, Bisa Diambil atau Diantarkan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
