DPR Cecar Risma soal Dugaan Penyimpangan Dana Bansos
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat rapat kerja di Komisi VIII DPR RI (IDN Times/Melani Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi VIII DPR RI menyampaikan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini sejumlah catatan terkait dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos).
Dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial, Risma ditanyai sejumlah temuan dugaan penyimpangan dana bansos, baik pada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu).
Baca Juga: Diduga Ada Penyelewengan, Orang Kaya Terima Bansos Bisa Dipenjara
1. Catatan Fraksi PDIP soal oknum dana bansos
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat rapat kerja di Komisi VIII DPR RI (IDN Times/Melani Putri)Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, menyoroti temuan adanya dugaan penyimpangan dana bansos di lapangan oleh sejumlah oknum.
“Ini mungkin yang terburuk yang pernah kita rasakan, baik kami di DPR RI dan di Kemensos,” kata Selly, Rabu (8/2/2023).
Dia mengaku mendapat temuan dugaan penyimpangan dana bansos tunai yang disalurkan oleh PT Pos. Sebelumnya program ini disalurkan melalui bank himbara.
Selly mengatakan ada oknum dari PT Pos yang yang melakukan manipulasi surat kepada penerima bansos BLT, sehingga nilai yang diterima kurang dari yang sudah ditentukan.
“Artinya upaya melakukan penyimpangan PT Pos bank himbara pun bisa dilakukan,” ujarnya.
Selly juga menyinggung program e-warung yang masih kesulitan diakses masyarakat penerima. Sebab, dalam program ini, dana bantuan untuk membantu perekonomian masyarakat tak bisa dilihat langsung oleh penerima.
“Ini bancakanannya jadi ada oknum-oknum di bank himbara. Kenapa kartu itu jadi ditahan. Bahkan banyak oknum e-warung itu ditahan, mereka cairkan baru uangnya diserahkan ke KPM,” ujarnya.
2. Pertanyakan dana bansos Rp500 triliun
Menteri Sosial Tri Rismaharini (Instagram.com/tri.rismaharini)Sementara, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, John Kenedy Azis, menyinggung kabar dana bansos Rp500 triliun. Menurutnya dana bansos dari Kemensos lebih rendah dari angka tersebut.
“Saya sampaikan bahwa betul Kemensos di bawah mitra kerjanya Komisi VIII. Tapi setahu saya anggarannya tidak sebanyak itu. Dari mana itu? Kedua, penyalurannya kami tahu jelas itu,” ujar John.
Dia meminta Mensos untuk memberikan klarifikasi terkait besaran dana bansos yang sebenarnya ada di Kemensos, agar tak menjadi masalah di masyarakat.
Baca Juga: Dugaan Penyelewengan Bansos di Lebak, BPK: PKN Bukan untuk Umum
3. Fraksi Gerindra pertanyakan penyaluran bansos belum tepat sasaran
Mensos Risma Blusukan Temui Pemulung dan Gelandangan di Bantaran Sungai Ciliwung, Senin (28/12/2020) (Dok. Kemensos)Anggota Komisi VIII Fraksi Gerindra, Abdul Wachid, juga mempertanyakan penyaluran bansos yang sampai saat ini belum tepat sasaran.
“Bantuan BBM sembako, yang dapat itu-itu saja, yang lain gak pernah dapat. Bahkan menjadikan kades dimarahi warga karena mereka yang miskin tidak terima dan mereka punya NMax (motor) sudah pergi haji malah menerima, Bu,” ujar Wachid.
“Saya selalu sampaikan pada ibu sejauh mana dana kemiskinan digelontorkan? Sekian persen, persoalannya ada sekian yang layak apakah justru dapat? Itu cukup besar uangnya,” katanya.
Baca Juga: Mensos Risma: Perangi Kemiskinan dengan Menjadi Wirausaha
Topik:
Berita Terkini Lainnya
