MPR dan Wantimpres Kaji Isu Kembalikan Pilkada Lewat DPRD
Dok.IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times — Pimpinan MPR bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melakukan pembahasan untuk mengkaji kembali pengembalian Pilkada melalui DPRD, pada Senin (10/10/2022).
Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta Wantimpres Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebelumnya membahas evaluasi sistem Pilkada imbas banyak kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
“Kita sudah mulai evaluasi, masih banyak yang korupsi, masih banyak kepala daerah yang ditangkap karena korupsi,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Gedung MPR, Jakarta, Senin (10/10/2022).
1. Pengembalian Pilkada ke DPRD sah dilakukan
Suasana Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta, Senin (16/8/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar.Menurut Bamsoet, langkah mengembalikan Pilkada oleh DPRD sah dilakukan. Hal itu juga tak menodai demokrasi dan sesuai dengan Pancasila.
Dia juga menegaskan pengkajian terhadap sistem Pilkada langsung bukan hal terlarang.
“Bukan berarti kajian mendalam terhadap pelaksanaan pilkada langsung tidak boleh dilakukan. Mengingat menurut pasal 18 ayat 4 UUD 1945, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis," kata Bamsoet.
"Mengembalikan pemilihan melalui DPRD, juga sebenarnya demokratis, karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila," sambung dia.
Baca Juga: MPR Wacanakan Pilkada Kembali Dipilih DPRD, Begini Respons Moeldoko
2. MPR ingin evaluasi ulang Pilkada
Ilustrasi pilkada serentak. (IDN Times/Mardya Shakti)Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan akan mengidentifikasi masalah dalam penyelenggaraan Pilkada langsung. Setelah menemukan urgensi dari pemilihan kepala daerah itu, baru pihaknya akan mengusulkan untuk evaluasi.
Usulan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada juga tak terbatas karena banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, tapi juga banyaknya kepala daerah yang meminta sumbangan kepada pengusaha.
“Banyak pengusaha yang mengeluh dengan sistem pemilihan langsung di daerah, ini rata-rata dia harus menyumbang tidak hanya 1 calon, tapi 2, 3 calon, di daerah yang sama,” ucap Bamsoet.
3. Wantimpres bicara krisis di Indonesia
IDN Times/Teatrika Handiko PutriSementara itu, Wiranto mengaku pertemuan dengan MPR dilakukan untuk membahas persiapan Indonesia menghadapi krisis yang tidak terduga karena stabilitas ekonomi global.
“Perbincangan kami juga banyak menyangkut persiapan kita sebagai bangsa. Untuk sikapi itu sesuai keinginan presiden bahwa harus kita hadapi bersama, hadapi krisis unpredictable," kata Wiranto.
Baca Juga: Bamsoet Ingin Pilkada Dievaluasi Imbas Banyak Kepala Daerah Kena OTT
Berita Terkini Lainnya
