Melepas Kutukan Bau Tinja di Gang Sekretaris Ibu Kota

Bukan kepalang senangnya Narti dengan pemasangan tangki penampung kotoran manusia itu. Bagaimana tidak, sudah 17 tahun lamanya, dia bersama warga Gang Sekretaris I RT 15 RW 7 harus berdamai dengan bau kotoran yang menyengat itu.

Narti mengaku, sebenarnya sudah terbiasa menghirup bau tidak sedap dan melihat tumpukan sampah bercampur tinja di Sungai Sekretaris yang berada tepat di depan kontrakannya.

Namun, ada kalanya juga dia harus cepat-cepat menutup pintu, karena tak sanggup mencium bau kotoron yang menyengat saat ada angin kencang berhembus.

"Kalau bau gitu ya cepat-cepat tutup pintu," ucap ibu tiga anak ini sambil tersenyum.

Satu suara dengan Narti, seorang ibu lainnya bernama Nanik, mengaku sudah 20 tahun hidup berdampingan dengan Sungai Sekretaris. Dia pun mengaku sudah kebal dengan bau dan keadaan sungai, sebab kondisi tersebut sudah terjadi sejak dia tinggal di wilayah ini.

"Saya sudah 20 tahun di sini, jadi ya kebal," ujar pemilik kontrakan tersebut.

Saat IDN Times mengunjungi Gang Sekretaris I RT 5 RW 7, pada Selasa (8/10) lalu, bau menyengat langsung tercium saat memasuki gang sempit yang hanya bisa dilalui dua orang itu.

Gang ini terlihat kumuh dan sesak. Jemuran warga berjejer di sepanjang gang, bahkan berbagai peralatan rumah tangga diletakkan di pinggir sungai.

Kondisi toilet warga yang berderet tidak hanya sempit namun gelap dan berkerak. Dalam toilet, hanya ada satu WC jongkok yang saluran pembuangannya langsung ke Sungai Sekretaris.

Tak heran jika sungai ini penuh kotoran manusia, sampah, berwarna hitam dan berlumut. Kondisi ini semakin memprihatinkan dengan tikus-tikus yang berlarian di tanggul sungai tanpa takut dengan keberadaan manusia.

Ketua Gang Sekretaris I RT 15/07 M Sitanggang meluruskan berita yang beredar, yang menyebutkan warganya BAB sembarangan. Menurut Sitanggang, warga mempunyai jamban namun kondisinya tidak sehat karena tidak punya tangki septik.

"Jamban itu ada, namun memang saluran limbah kotoran langsung masuk ke Sungai Sekretaris," paparnya.

Ditemui terpisah, Lurah Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, Iskandar mengungkapkan, hampir seluruh warga di Gang Sekertaris I tidak memiliki tangki septik. Bahkan satu dari dua toilet umum juga tidak mempunyai tangki septik.

"Toilet umum itu ada dua, dari hampir 300-an KK di sana ada dua toilet komunal, ada yang empat pintu, satunya lagi ada lima pintu. Satu, ada yang benar mereka bikin septic tank, yang satu lagi mereka buang ke saluran. Satu ada yang ditanam, satu langsung buang ke saluran," jelas Iskandar.

Menurut Iskandar, pihaknya sebenarnya sudah memberikan penyuluhan soal sanitasi. Dari penyuluhan tersebut, beberapa warga membuat septic tank. Namun, lanjut Iskandar, warga di Gang Sekretaris I rata-rata masyarakat tidak mampu.

"Kita kasih penyuluhan, kalau mereka bikin rumah harus punya WC dan bikin WC harus ada septic tank-nya. Setelah sekian lama, ada sih yang mereka bikin," katanya.

Setelah puluhan tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya membangun tangki septik di wilayah itu. Pembangunan tersebut bukan karena komplain dari warga, namun karena masifnya pemberitaan oleh media massa. 

"Total ada 21 titik, namun saat ini masih 14 tangki septik yang terpasang. Sisanya masih proses," ujar Sitanggang kepada IDN Times, Senin (28/10) lalu.

Sementara Iskandar mengatakan, Kementerian Kesehatan telah menargetkan DKI Jakarta  sudah bebas buang air besar sembarangan pada 2021 nanti. Selama kurun waktu itu, terdapat beberapa titik kelurahan yang harus dibebaskan dari buang air besar sembarangan.

Ia juga mengatakan, targetnya pada tahun ini tidak ada lagi warganya yang buang air sembarangan.

Untuk saat ini, ada 21 titik tangki septik yang ditargetkan selesai dalam waktu sekitar dua atau tiga minggu. "Kalau yang 21 titik ini bisa sih, kita sudah targetkan antara dua minggu, paling lambat itu tiga minggu," ujarnya.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 Kementerian Kesehatan, sebenarnya prevalensi perilaku masyarakat Buang Air Besar (BAB) di jamban Indonesia sudah meningkat menjadi sebanyak 88,2 persen.

Dari data Riskesdas pada penduduk usia di atas 10 tahun, Pemprov DKI berada di urutan tertinggi yakni 97,6 persen, diikuiti DIY dan Sulawesi Utara masing-masing 96 persen dan 95 persen. Sedangkan terendah yakni Papua hanya sebesar 59 persen dan Kalimantan Tengah 78 persen.

Pada 10 Januari 2019, Menteri Kesehatan RI saat itu, Nila Moeloek mengatakan, meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat terlihat dari capaian kesehatan lingkungan tahun 2015 hingga 2018.

Peningkatan itu terlihat mulai dari jumlah desa yang sudah melakukan STOP Buang Air Besar Sembarangan (Open Defecation Free) dari 4.557 desa (tahun 2015) menjadi 17.751 desa (pada 31 Desember 2018, pukul 13.00 WIB) atau meningkat sebanyak 13.194 desa.

"Capaian itu disertai 48.945.030 Kepala Keluarga atau 74,55 persen telah memiliki akses sanitasi atau melakukan BAB di jamban sampai akhir 2018," ujar Nila.