Menag Sindir Aceh Tak Punya Bioskop, Wali Kota: Menunggu Izin Ulama

07 Jan 2020, 14:30 WIB

Pixabay/derks24

Banda Aceh, IDN Times - Menteri Agama, Fachrul Razi kembali membicarakan tanah kelahirannya, Provinsi Aceh. Kali ini yang disinggung adalah mengenai tempat hiburan berupa bioskop. Maklum saja, hingga kini, provinsi yang menerapkan Syariat Islam ini masih melarang tempat hiburan tersebut berdiri, termasuk di antaranya adalah bioskop.

Fachrul Razi saat memberikan sambutan di acara Hari Amal Bakti Kemenag RI ke-74, di Asrama Haji Medan, Sumatra Utara, pada Sabtu (4/1) lalu, menyampaikan keluhan terhadap tanah kelahirannya. Ia merasa heran jika daerah berjulukan Bumi Serambi Makkah itu tidak mengizinkan bioskop beroperasi.

Adapun alasannya, dikatakan Fachrul, lantaran kehadiran bioskop dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal, Arab Saudi, selaku negara Islam memperbolehkan beroperasinya bioskop.

“Kemajuan negara Arab luar biasa dan kadang mengejutkan saya. Saya orang Aceh bioskop di Aceh dihabiskan, semua tidak boleh ada. Ternyata di Jeddah (Arab Saudi) ada bioskop dua, di Jeddah negara Islam, tempat Rasulullah dilahirkan, tempat nabi dilahirkan di sana ada bioskop,” kata Fachrul dalam sambutannya.

Menanggapi pernyataan dari Menteri Agama tersebut, IDN Times mencoba meminta pendapat dari pejabat di Provinsi Aceh. Satu di antaranya dari pejabat Pemerintahan Kota Banda Aceh, yakni Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman.

1. Banda Aceh kemungkinan bisa saja dibangun bioskop

Unsplash/Krists Luhaers

Aminullah menyampaikan, pihaknya bukan tidak setuju dengan kehadiran bioskop di Kota Banda Aceh. Namun sampai saat ini, pihaknya dikatakan wali kota Banda Aceh tersebut, masih menunggu kesepakatan dari pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk mendirikan bioskop.

“Kami, Pemerintah Kota Banda Aceh, tidak mengatakan tidak bisa (izin mengoperasikan bioskop),” kata Aminullah, Senin (6/1).

2.Telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara Islam lainnya

tirto.id

Menghadirkan bioskop di ibu kota Provinsi Aceh ternyata tidak hanya sekadar ungkapan semata. Pemerintah Kota Banda Aceh yang coba menghadirkan tempat hiburan baru bagi masyarakatnya itu pun beberapa waktu lalu pernah melakukan kunjungan kerja ke negara-negara Islam yang memiliki bioskop. Aminullah mengatakan, penelitian itu masih dilakukan hingga saat ini.

“Kita akan mengadakan penelitian. Akan kita lihat negara-negara maju, negara-negara Islam, bagaimana cara penanganannya,” katanya.

Pemerintah Kota Banda Aceh Kita akan memberi ruang bagi investor yang berencana ingin membangun bioskop di pusat ibu kota Provinsi Aceh ini.

Agar investor yang berwacana menanamkan modalnya untuk membangun bioskop tidak terhalang, Banda Aceh akan terlebih dahulu menyiapkan qanun (aturan) mengenai keberadaan bioskop tersebut. Misalnya, qanun yang dipersiapkan merujuk pada negara-negara Islam yang sudah memiliki bioskop, seperti Brunei Darussalam dan Arab Saudi.

3.Menunggu kesepakatan dan izin dari Majelis Permusyawaratan Ulama

Doc pribadi

Aminullah menyampaikan, pemerintah hanya menunggu persetujuan dan kesepakatan dari MPU terkait kehadiran bioskop di Kota Banda Aceh. Jika pihak MPU sudah memberikan izin dan menyepakati, maka pihaknya akan segera mendirikan bioskop di ibu kota provinis Aceh ini.

“Jadi nanti kita sepakati juga dengan MPU. Kalau misalnya mereka sudah ok, ya kita oke saja. Tidak ada masalah,” ungkap wali kota Banda Aceh itu.