Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengajak kalangan akademisi berperan aktif dalam mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan saat ia menjadi narasumber dalam acara Pelantikan Pengurus dan Halalbihalal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni (DPP IKA) Universitas Islam Indonesia (UII) di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Mendagri menyoroti pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar pada (27/11). Meski secara umum berlangsung lancar, tetapi masih ada beberapa daerah melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang berdampak pada jalannya pemerintahan di tingkat lokal.
Mendagri menekankan pentingnya partisipasi akademisi dalam menyusun kajian untuk perbaikan sistem Pilkada di masa depan.
“UII dengan banyak pemikirnya bisa membuat kajian juga, yang juga bisa menjadi masukan buat kami pemerintah, dan juga kepada DPR sebagai pembuat undang-undang, karena kemungkinan bisa merevisi undang-undang tentang Pilkada,” kata Tito dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (26/4).
Tito menegaskan, Pilkada langsung merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat memilih pemimpinnya secara langsung.
Namun, Mendagri juga mengakui adanya tantangan, terutama dari segi biaya politik yang tinggi serta potensi konflik yang menyertainya.
“Setiap sistem punya kelebihan dan kekurangan. Yang penting, kita bisa mengevaluasi secara objektif agar demokrasi kita tetap sehat, adil, dan akuntabel,” ujar dia menegaskan.
Lebih lanjut, Mendagri menyebut bahwa Pilkada membuka ruang bagi siapa saja untuk tampil sebagai pemimpin, tanpa harus berasal dari kalangan elit tertentu.
Menurutnya, sistem ini memungkinkan lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang sebelumnya mungkin tidak mendapatkan kesempatan.