Mendagri Datangi Depok Cek Penanganan COVID-19 dan Penyaluran Bansos

24 Jul 2021, 00:47 WIB

Mendagri, Tito Karnavian mendatangi Balai Kota Depok terkait koordinasi penanganan COVID-19. (IDNTimes/Dicky)

Depok, IDN Times - Kasus COVID-19 yang dinilai masih tinggi di Ibu Kota perlu penanganan bersama di wilayah Aglomerasi, salah satunya Kota Depok. Untuk menguatkan penanganan bersama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendatangi Kota Depok.

Dalam kunjungannya itu, Mendagri Tito bersama Pemerintah Kota Depok membahas mengenai PPKM, treatment, hingga Bed Occupancy Ratio (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit.

"Kemudian juga kami membahas masalah percepatan vaksinasi, bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi dan PPKM, dan masalah dukungan anggarannya," ujar Tito, Jumat (23/7/2021).

1. Kota Depok dan Bekasi menjadi atensi karena daerah Aglomerasi

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melakukan lawatan ke Balai Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Tito menuturkan, Kemendagri menjadikan Kota Depok dan Bekasi sebagai atensi karena dua wilayah ini merupakan daerah Aglomerasi Megapolitan, yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota atau sebagai daerah penyangga DKI Jakarta.

"Ibu Kota merupakan tempat yang tinggi angka kasusnya dan ini bisa timbal balik dengan daerah sekitarnya, terutama Bekasi, Depok, dan Tangerang, saya juga akan ke Tangerang nanti," ungkap Tito.

Menurut Tito, penanganan pandemik COVID-19 yang baik di Depok, Bekasi, dan Tangerang akan menunjang pengendalian COVID-19 di Ibu Kota. Namun akan berdampak terbalik jika daerah Aglomerasi kurang terkendali penanganan COVID-19, akan memberikan dampak terhadap pengendaliannya di DKI Jakarta.

"Sebaliknya juga kalau kurang terkendali di daerah pinggiran ini, akan berpengaruh di pengendalian Ibu Kota," terang Tito.

2. Jawa Barat dinilai jadi penyumbang kasus COVID-19

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (dok. Puspen Kemendagri)

Pada kesempatan ini Tito mengatakan, Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Daerah yang menjadi penyumbang COVID-19 di Jawa Barat, seperti Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang. Daerah tersebut menjadi atensi Mendagri untuk berupaya melakukan penanganan pengendalian COVID-19 secara bersama.

"Oleh karena itu, menjadi atensi bagi kita pada penanganan pengendalian COVID-19," tutur Tito.

Dia menjelaskan, pengendalian COVID-19 di wilayah Aglomerasi perlu upaya penguatan kesehatan terutama treatment, BOR, percepatan vaksinasi, dan bansos.

"Termasuk bagaimana membuat sistem penyuntikan yang berbasis kampung, misalnya bekerja sama dengan TNI dan Polri, disamping pusat vaksinasi massal," kata Tito.

3. Perintahkan daerah gunakan anggaran untuk bansos

Ilustrasi petugas PT Pos Indonesia menyerahkan bantuan sosial (bansos) tunai tahap pertama ke salah seorang KPM di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4) (Dok. Kemensos)

Tito mengingatkan kepala daerah juga dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk bansos. Meskipun, pemerintah pusat menyalurkan bansos melalui Kemensos, Kementerian Koperasi dan UMKM, BUMN, hingga Kartu Prakerja.

"Tapi saya juga paham sebagai Mendagri bahwa di daerah itu memiliki anggaran untuk bansos," ujar Tito.

Tito mengarahkan pemerintah daerah dapat saling membantu (sharing beban), sehingga penanganan bansos tidak hanya oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan anggaran daerah, dengan mata anggaran yang dapat digunakan untuk pemberian bansos.

"Segera untuk belanjakan (dana untuk bansos) dan berikan pada masyarakat yang betul-betul memerlukan," pungkas Tito.