Mendagri Dukung Bedah Rumah di Papua, APBD Tak Cukup Membiayai

15 Apr 2026, 22:09 WIB

Amir Faisol

Mendagri Dukung Bedah Rumah di Papua, APBD Tak Cukup Membiayai

Menteri PKP Maruar Sirait (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) di Kemendagri. (Dok. Kemendagri).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Mendagri Tito Karnavian mendukung program bedah Rumah Tidak Layak Huni di Papua yang digagas Kementerian PKP untuk mengatasi tingginya kebutuhan rumah layak bagi masyarakat.
Tito menilai APBD enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di Papua tidak cukup membiayai renovasi 21.000 unit rumah, sehingga perlu dukungan pemerintah pusat.
Kementerian PKP menyiapkan program tambahan seperti KUR Perumahan, rumah subsidi, dan perbaikan kawasan kumuh di Jayapura, Papua Selatan, serta Sorong.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

15 April 2026

Mendagri Tito Karnavian menghadiri Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di enam provinsi wilayah Papua di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menyatakan dukungan terhadap program bedah rumah yang digagas Kementerian PKP.

15 April 2026

Tito menjelaskan bahwa APBD tidak cukup untuk membiayai renovasi 21 ribu rumah di Papua karena tersebar di 42 kabupaten/kota. Ia juga mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait atas inisiatif program perumahan tersebut.

15 April 2026

Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan program tambahan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan perbaikan kawasan kumuh di Papua Induk, Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungan terhadap program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Who?
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta sejumlah pejabat seperti Wamendagri Ribka Haluk dan perwakilan dari enam provinsi di wilayah Papua.
Where?
Pernyataan disampaikan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dengan fokus pelaksanaan program di enam provinsi wilayah Papua termasuk Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong.
When?
Kegiatan berlangsung pada Rabu, 15 April 2026, usai rapat persiapan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni untuk wilayah Papua.
Why?
Dukungan diberikan karena masih banyak masyarakat Papua yang belum memiliki rumah layak huni dan keterbatasan kemampuan APBD daerah untuk membiayai renovasi secara masif.
How?
Kementerian PKP menyiapkan program bedah rumah sebanyak sekitar 21 ribu unit serta menyediakan fasilitas seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan perbaikan kawasan kumuh di beberapa lokasi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Tito, Menteri Dalam Negeri, bilang banyak orang di Papua belum punya rumah bagus. Pak Ara, Menteri Perumahan, mau bantu dengan program bedah rumah dan rumah murah. Mereka mau bangun banyak rumah, tapi uang daerah nggak cukup. Jadi pemerintah pusat bantu supaya orang Papua bisa tinggal di rumah yang lebih layak dan aman.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Dukungan Mendagri terhadap program bedah rumah di Papua menunjukkan sinergi positif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat. Dengan alokasi 21 ribu unit rumah serta tambahan program seperti KUR Perumahan dan perbaikan kawasan kumuh, upaya ini mencerminkan komitmen nyata untuk meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan warga Papua.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mendukung program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dia mengatakan, permasalahan perumahan di Papua masih cukup tinggi lantaran banyak masyarakat yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah tidak layak huni.

Hal itu disampaikan, Mendagri Tito Karnavian usai Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di 6 Provinsi di Wilayah Papua, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

“Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21 ribu (rumah di wilayah Papua),” ujar Tito, dikutip dari siaran pers.

1. APBD tak cukup biayai renovasi RTLH di Papua

Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Menteri PKP Maruar Sirait (kanan) saat rapat di Kemendagri. (Dok. Kemendagri).

Menurut dia, belum pernah ada program perumahan yang masif seperti yang dilakukan oleh Kementerian PKP saat ini. Kementerian PKP juga memiliki program khusus untuk daerah perbatasan, termasuk di wilayah Papua.

Masifnya program tersebut, lanjut dia, akan sulit dilakukan jika mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mengingat wilayah Papua memiliki enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.

"Kalau kita secara mudah-mudah aja ya, 21 ribu dibagi 42 kabupaten/kota kan lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?” ujar mantan Kapolri tersebut.

2. Apresiasi Menteri PKP punya program renovasi RTLH di Papua

Mendagri Tito Karnavian saat memimpin rapat bedah rumah di 6 provinsi. (dok. Kemendagri).

Tito mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait yang menyusun program renovasi RTLH di Papua.

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait atas program perumahan termasuk bedah rumah di antaranya dengan jumlah yang cukup signifikan di Papua, Tanah Papua,” kata dia.

3. Kementerian PKP siapkan KUR bagi rakyat Papua

Menteri PKP Maruar Sirait (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) di Kemendagri. (Dok. Kemendagri).

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan, selain program bedah rumah, pihaknya juga menyiapkan sejumlah program perumahan bagi masyarakat Papua, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi.

“Kemudian juga ada kawasan kumuh tiga (lokasi) yang diperbaiki, yaitu di Papua Induk, di Jayapura, kemudian di Papua Selatan dan juga di Sorong. Jadi programnya itu masif,” kata dia.

Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta gubernur maupun perwakilan dari wilayah Papua.