Perkuat Nasionalisme, Mendagri Minta BNPP Petakan RTLH di Perbatasan
- Mendagri Tito Karnavian menugaskan BNPP memetakan wilayah perbatasan untuk pelaksanaan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan berkoordinasi dengan BPS agar data penerima tepat sasaran.
- Program renovasi RTLH di kawasan perbatasan diharapkan meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat nasionalisme sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara.
- Tito menegaskan program ini sebagai bukti kehadiran negara, dengan total 1.000 unit bantuan rumah di Sitaro dan 15.000 unit dialokasikan khusus bagi kawasan perbatasan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menugaskan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar memetakan daerah perbatasan yang layak menjadi lokasi pelaksanaan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Tito mendorong BNPP untuk memetakan jumlah unit di masing-masing wilayah. Ia pun meminta BNPP berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai data detail masyarakat penerima program tersebut, agar tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima.
“Karena (BPS) sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” kata Tito dalam keterangannya, Selasa (14/6/2026).
1. Instruksikan BNPP manfaatkan program RTLH Kementerian PKP
Tito mengimbau BNPP memanfaatkan program renovasi RTLH yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menyasar kawasan perbatasan. Ia menyebutkan Kementerian PKP telah menganggarkan perbaikan 15.000 unit RTLH di daerah perbatasan.
“Ini Pak Ara, sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, ini (dinaikkan menjadi) 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati," kata dia.
2. Untuk memperkuat nasionalisme masyarakat perbatasan
Lebih lanjut, Tito meyakini, program tersebut dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, sehingga dapat memperkuat nasionalisme.
Dengan demikian, masyarakat di perbatasan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan.
“Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu (akan menjadi) buffer zone untuk pertahanan,” kata Mendagri.
3. Program perumahan wujud kehadiran negara
Tito menegaskan, program perumahan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan yang sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat keadilan sosial.
Ia juga meyakini, program ini juga dapat memperkuat ketahanan wilayah, serta menumbuhkan rasa kebangsaan masyarakat perbatasan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut).
Hal itu disampaikan Tito saat menyerahkan bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit, melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sitaro.
BNPP RI mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Usulan tersebut disetujui Menteri PKP dan diperkuat dengan tambahan 300 unit di luar kawasan perbatasan, sehingga total bantuan perumahan bagi Kabupaten Sitaro mencapai 1.000 unit.
“Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada,” kata Tito melansir ANTARA, Selasa.
