Mendagri Minta Pemda Serius Tangani TBC dan Polio
Intinya sih...
- Mendagri meminta pemda serius tangani TBC dan polio dengan membentuk Satgas vaksinasi
- 144 pemda baru menerbitkan instruksi pelaksanaan PIN Polio dan SK Satgas PIN Polio
- Pelaksana Tugas Dirjen P2P Kemenkes menyebut ada 10 kabupaten/kota dengan notifikasi TBC tertinggi, serta cakupan PIN Polio di Tanah Papua masih rendah
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (pemda) untuk lebih serius menangani tuberkulosis (TBC) dan polio di daerah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) vaksinasi.
Pasalnya, TBC dan polio menjadi fenomena gunung es dengan jumlah penderita yang cukup banyak.
“Menteri Kesehatan sudah menyampaikan dan ini sudah rapat di tingkat Presiden dua masalah penyakit ini. Polio, banyak anak-anak kita yang cacat kakinya karena polio dan (perhatian yang) sama dengan TBC,” kata Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara hyrbid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (15/7/2024).
1. Baru 114 pemda yang terbitkan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional
Tito mengungkapkan, saat ini baru 144 pemda yang menerbitkan instruksi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dan SK Satgas PIN Polio. Di antaranya Provinsi Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sumatra Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, dan Sumatra Selatan. Sementara itu, untuk penanganan TBC, pemda yang sudah melakukan rencana aksi baru sebagian dan masih terus dimonitor Kemendagri.
“Atensi Bapak Menteri Kesehatan kemarin yang paling penting sekali adalah di daerah Papua khususnya. Ini yang kerja baru Papua Tengah, Papua induk, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya belum membuat tim untuk polio ini,” katanya.
Mantan Kapolri itu menjelaskan, berbeda dengan kondisi COVID-19 yang saat itu belum diketahui vaksinnya, baik polio maupun TBC sudah tersedia vaksin dan obatnya. Justru, yang menjadi tantangan saat ini adalah memperkuat vaksinasi dan mempercepat pengobatan bagi mereka yang sudah terlanjur sakit.
“Polio ini penyakit lama, vaksinnya ada, obatnya juga ada sebetulnya, tapi kalau sudah sekali cacat tidak bisa, seumur hidup,” tambahnya.
2. Tegal jadi kabupaten/kota dengan capaian notifikasi TBC tertinggi
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Yudhi Pramono, mengatakan, masih ada pemda yang belum melaksanakan usaha penanggulangan.
Dari data Kemenkes per 2 Juli 2024, Yudhi memaparkan ada 10 kabupaten/kota dengan capaian notifikasi TBC tertinggi, yaitu Kota Tegal (108 persen), Kota Cirebon (97 persen), Kota Sukabumi (90 persen), Kota Singkawang (72 persen), Kota Kendari (71 persen), Kota Tangerang (71 persen), Kota Palopo (68 persen), Morowali Utara (66 persen), Kota Banda Aceh (66 persen), dan Halmahera Tengah (66 persen).
“Tetapi juga masih ada sepuluh kabupaten/kota, dari pemantauan kami yang masih rendah, masih belum mencapai target, malah masih ada yang (notifikasi) masih nol. Jadi Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, dan Intan Jaya, ini perlu effort yang kuat sekali,” tuturnya.
3. Kemenkes soroti target PIN Polio di Papua yang masih minim
Berkaitan dengan PIN Polio, Yudhi menyebut, cakupan PIN Polio per 13 Juli 2024 di Tanah Papua (PIN Tahap 1) pada hari ke-48 menunjukkan belum ada provinsi yang mencapai target cakupan 95 persen. Cakupan masih di bawah target, yaitu 49,8 persen untuk dosis 1 dan 20,7 persen untuk dosis 2.
“Untuk dosis 1 yang mencapai target dari 42 kabupaten/kota (seluruh Papua), yaitu Kaimana, Teluk Bintuni, dan Sorong. Sedangkan untuk dosis 2 sampai saat ini belum ada yang mencapai target, kami berupaya untuk melakukan percepatan bersama Bapak/Ibu Gubernur dan Bupati/Wali Kota,” ucap dia.
"Masih ada gap, masih ada beberapa daerah yang memang sepertinya effort-nya belum ada. Nanti, kami mohon dukungan Bapak Menteri (Mendagri), karena beberapa daerah juga stagnan begitu ya, terutama tadi yang disampaikan untuk daerah Papua,” kata Yudhi.