Mendagri Tegur Daerah Dapat Tambahan TKD yang Belum Tangani Bencana

Tito mengungkapkan, realisasi penggunaan tambahan TKD di masing-masing daerah menunjukkan angka yang bervariasi. Di Sumatra Barat, realisasi tertinggi tercatat mencapai 54 persen. Namun, masih terdapat daerah yang baru merealisasikan anggaran sebesar 5 persen.

Sementara di Sumatra Utara, realisasi tertinggi mencapai 60 persen di Kabupaten Asahan. Namun, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih tercatat nol persen.

Tito juga menyoroti kondisi di Aceh. Ia menyebut Kabupaten Pidie telah merealisasikan penggunaan tambahan TKD hingga 93 persen. Sebaliknya, Kabupaten Bireuen masih mencatatkan realisasi nol persen.

Menurut Tito, sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa anggaran tersebut belum dibayarkan karena pekerjaan fisik, seperti pembangunan jalan dan jembatan, masih berlangsung. Pembayaran baru akan dilakukan setelah pekerjaan selesai pada akhir tahun.

Alasan tersebut dapat dipahami sepanjang anggaran memang digunakan untuk pekerjaan penanganan bencana yang sedang berjalan.

"Fine, kalau itu alasannya, tapi jangan sampai alasannya karena dananya dipakai buat yang lain yang bukan bencana atau karena sengaja untuk dijadikan silpa akhir tahun dan akhir tahun untuk diluncurkan tahun depan. Gak boleh!" tegasnya.

Mantan Kapolri itu menegaskan, pemerintah pusat akan memantau penggunaan tambahan TKD tersebut agar benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yakni untuk kepentingan penanganan bencana.

"Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bersama bupati wali kota yang menerima tambahan ya TKD transfer keuangan daerah dari Kementerian Keuangan dalam rangka penanganan bencana, manfaatkan, gunakan untuk kepentingan bencana," katanya.

Namun, pemerintah daerah diingatkan agar tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana. Daerah yang telah menerima tambahan anggaran diminta segera mengoptimalkan penggunaannya untuk mempercepat pemulihan.

Selain dukungan anggaran dari pemerintah pusat, Tito menyampaikan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatra Utara turut memberikan bantuan kepada Aceh yang mengalami kesulitan dalam penanganan bencana. Bantuan dari wilayah Sumatra Utara tersebut mencapai hampir Rp260 miliar. Sementara itu, Sumatra Barat juga memberikan bantuan kepada Aceh sebesar Rp29 miliar.

"Nah, ini juga kita harapkan teman-teman yang penerima di Aceh, ya manfaatkan untuk kepentingan bencana ini," kata Tito Karnavian.

Tito mengatakan, pemerintah telah menyusun rencana induk atau master plan penanganan dan pemulihan bencana untuk periode tiga tahun, yakni 2026, 2027, dan 2028.

Rencana induk tersebut telah disetujui Presiden sebagai pedoman penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana dalam jangka menengah.

"Bappenas menyusunnya menjadi kegiatan 11.520 kegiatan, ada yang bangun jalan, ada yang bangun jembatan, ada yang bangun perbaikan sungai, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk bangun rumah, ada yang memperbaiki sawah, pertanian, kemudian pertambakan, dan lain-lain, itulah 11.520 kegiatan," kata dia.