Mendagri Tito Mau Bandingkan Kerja Pj dan Kepala Daerah Hasil Pilkada
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, kementeriannya sedang membuat studi untuk membandingkan hasil kerja para penjabat yang ditunjuk (Pj) dengan kepala daerah yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Tito menilai, selama ini hasil kerja mereka hanya ditentukan oleh pengetahuan empirik, tapi belum didasarkan dengan metodologi yang utuh. Kemendagri akan melibatkan para ahli untuk melihat mana yang lebih bagus antara penjabat dan kepala daerah yang dipilih secara langsung, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
"Kita ingin membuat studi nantinya, semacam penelitian it is time also to compare, ini juga waktu untuk membandingkan, bagus mana antara kepala daerah yang penugasan ini dengan kepala daerah yang hasil Pilkada," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (10/6/2024).
1. Jumlah penjabat dan kepala daerah hasil Pilkada 2020 hampir sama
Menurut Tito, jumlah penjabat kepala daerah yang ditunjuk pemerintah dengan kepala daerah yang terpilih secara langsung datanya sudah hampir sama. Dia merinci kepala daerah hasil pilkada 2020 jumlahnya mencapai 270 orang. Sedangkan penjabat yang dari hasil penugasan ada 271 orang.
Dia menilai, kondisi ini menjadi momentum yang bagus untuk menilai hasil kerja kepala daerah hasil penugasan atau yang dipilih secara langsung.
"Mungkin momentum ini nggak akan terulang lagi dengan sistem sekarang ini, waktu yang sangat bagus saya kira untuk menilai," ujarnya.
2. Hasil kajiannya bakal disetor ke DPR dan parpol untuk dipertimbangkan
Tito mengatakan, Kemendagri tak akan memberikan rekomendasi apapun dari hasil kajian itu. Tapi, hasil studi komparatif ini akan ditunjukkan kepada DPR dan partai politik.
Menurut dia, kalaupun memang kepala daerah yang dipilih secara langsung, maka harapannya bisa memperkuat sistem pemilihan langsung melalui Pilkada. Akan tetapi, kalau ternyata yang lebih bagus adalah kelompok yang hasil rekrutmen penugasan, itu juga perlu menjadi pertimbangan.
"Saya gak apakah seperti apa ke depan, saya nggak merekomendasi apapun. Nah kira-kira seperti itu ini adalah momentum saya kira bagus," ujar dia.
3. DPR kritik keras 40 persen penjabat kepala daerah yang tak layak
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menyoroti sejumlah penjabat kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, 40 persen dari total Penjabat Kepala Daerah yang ada tidak layak untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah.
Hal tersebut disampaikan Junirmart Girsang dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
"Terus terang hasil dari bukan hanya pengamatan ya yang kami lihat dengar dan rasakan, hampir 40 persen para Pj ini memang tidak layak untuk menjadi Pj saudara menteri," kata Junirmart.
