Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Menerka Arah Kebijakan Anggaran Pertahanan Prabowo di Tengah Tantangan

05 Oct 2026, 07:00 WIB8 min read

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

DPR mengesahkan APBN 2027 dengan belanja negara Rp4.106 triliun; Kementerian Pertahanan mendapat Rp189,01 triliun, naik sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif.
Akademisi Curie Maharani menilai anggaran pertahanan sulit sekaligus membiayai kesejahteraan prajurit dan modernisasi alutsista, serta perlu ditopang kondisi ekonomi sehat agar berkelanjutan.
Pemerintah kembali membeli dan menerima alutsista bekas untuk mengejar OEF, namun biaya perpanjangan usia pakai, risiko keselamatan, interoperabilitas, dan transparansi akuisisi menjadi sorotan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2007

Pemerintah menggagas program Minimum Essential Force (MEF) untuk modernisasi pertahanan dan alutsista TNI.

30 Oktober 2019

Prabowo, saat menjabat Menteri Pertahanan, menyatakan prioritasnya memperkuat kekuatan tempur riil TNI melalui modernisasi alutsista.

awal 2024

Capaian program MEF disebut baru sekitar 65 persen.

2024

Program MEF dirancang dilaksanakan melalui tiga tahap sampai tahun ini.

31 Agustus 2026

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengonfirmasi anggaran Kementerian Pertahanan dalam APBN 2027 naik menjadi sekitar Rp189 triliun, dari pagu indikatif Rp139 triliun.

28 September 2026

Kementerian Pertahanan menyerahkan AAV M-35 bekas kepada Marinir TNI AL. TNI AL menyatakan membeli 12 unit kendaraan tersebut dengan harga khusus.

Selasa, 29 September 2026

DPR mengesahkan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang. Belanja negara 2027 disepakati sebesar Rp4.106 triliun.

Jumat, 2 Oktober 2026

Akademisi Curie Maharani menilai anggaran pertahanan sulit sekaligus memenuhi peningkatan kesejahteraan prajurit dan modernisasi alutsista. Ia mengingatkan kenaikan anggaran pertahanan memerlukan kondisi ekonomi yang sehat agar berkelanjutan.

2027

Kementerian Pertahanan dialokasikan Rp189,01 triliun dalam APBN. Mayoritas anggaran ditujukan untuk dukungan manajemen dan modernisasi alutsista, nonalutsista, serta sarana prasarana pertahanan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
DPR mengesahkan APBN 2027 dengan belanja negara Rp4.106 triliun, termasuk anggaran Kementerian Pertahanan Rp189,01 triliun setelah bertambah sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif.
Who?
DPR, pemerintah, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Mabes TNI terlibat dalam pengesahan dan pelaksanaan anggaran.
Where?
Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Anggaran pertahanan dialokasikan kepada Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, serta markas besar tiga matra TNI.
When?
Rapat paripurna ke-7 berlangsung pada Selasa, 29 September 2026. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyampaikan penambahan anggaran Kemhan pada 31 Agustus 2026.
Why?
Anggaran dialokasikan untuk menjalankan tugas pertahanan negara, dukungan manajemen, modernisasi alutsista, nonalutsista, sarana prasarana pertahanan, serta kebutuhan unit organisasi Kementerian Pertahanan dan TNI.
How?
DPR menyetujui RUU APBN 2027 dalam sidang paripurna. Dari anggaran Kemhan, Rp98,5 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen dan Rp70,5 triliun untuk modernisasi alutsista, nonalutsista, serta sarana prasarana.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

DPR menyetujui uang negara tahun 2027. Uang untuk Kementerian Pertahanan jadi Rp189 triliun. Uang ini untuk tentara darat, laut, dan udara, juga alat pertahanan. Ada yang bilang uang besar sebaiknya dipakai saat ekonomi sehat. Pemerintah juga membeli alat perang baru dan bekas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pengesahan APBN 2027 yang berlangsung lancar memberi kerangka pendanaan bagi pertahanan, dengan alokasi yang telah dibagi hingga tingkat matra dan Mabes TNI. Penekanan DPR pada dampak terukur serta komitmen Kementerian Pertahanan menggunakan anggaran secara maksimal menunjukkan perhatian pada tata kelola, termasuk keterlibatan sektor terkait mitigasi kebakaran hutan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Rapat paripurna ke-7 pada Selasa, 29 September 2026 berjalan lancar. Diikuti mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Agenda sidang hari itu untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dihadiri 291 anggota DPR. Sedangkan, sebanyak 98 anggota DPR absen. Pengesahan RUU APBN menjadi Undang-Undang APBN untuk 2027 pun berjalan mulus.

Pemerintah dan DPR menyepakati anggaran belanja negara pada 2027 naik menjadi Rp4.106 triliun. Ini merupakan anggaran belanja negara tertinggi sepanjang sejarah. Sedangkan, pendapatan negara pada 2027 juga dinaikan menjadi Rp3.435,10 triliun.

Usai mendengar keterangan dari Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengenai prioritas APBN 2027, Puan meminta persetujuan dari anggota DPR yang hadir.

"Sekarang saya akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang APBN 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan kepada anggota DPR yang hadir.

"Setuju!" jawab anggota DPR.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menerima penjelasan dari pemerintah bahwa UU APBN yang telah disetujui, merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan warga Indonesia. Namun, ia menegaskan setiap program pemerintah yang didanai APBN harus memberi dampak nyata kepada masyarakat.

“Program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan sign base, juga melalui kepuasan rakyat secara langsung," ungkap Said ketika memberikan keterangan pers usai sidang paripurna.

1. Kementerian Pertahanan masuk jajaran instansi dengan anggaran terbesar

Daftar 10 kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar di APBN 2027. (IDN Times/Sukma Shakti)

Mengutip Buku I RUU APBN 2027, instansi dengan nilai anggaran tertinggi pertama yakni Badan Gizi Nasional (BGN), agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan. Di bawah BGN terdapat Kementerian Pertahanan yang dialokasikan anggaran Rp189,01 triliun.

Nominal anggaran tersebut ditambah dari pagu indikatif awal sebesar Rp139 triliun. Artinya, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun. Konfirmasi penambahan pagu anggaran disampaikan Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto.

"Intinya, APBN 2027, anggaran Kemhan ditambah menjadi Rp189 triliun. Jadi ada tambahan sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp139 triliun," ungkap Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 31 Agustus 2026.

Bila dilihat dari lampiran yang ada di Buku I RUU APBN, dari angka Rp189 triliun, mayoritas digunakan untuk program dukungan manajemen yakni senilai Rp98,5 triliun. Sementara, anggaran untuk program modernisasi alutsista, nonalutsista dan sarana prasarana pertahanan mencapai Rp70,5 triliun.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan anggaran itu bakal dibagi untuk tiga matra yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, serta Mabes TNI. Anggaran tersebut, kata Sjafrie, akan dimanfaatkan secara maksimal untuk menjalankan tugas pertahanan negara.

"Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I, anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI, akan kami gunakan semaksimal mungkin," kata Sjafrie.

"Itu yang ingin saya sampaikan, dan tadi kami sudah mendapatkan kesimpulan bahwa alokasi anggaran yang diberikan kepada anggaran pertahanan ini sudah dibagi sampai kepada unit organisasi mulai dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Markas Besar TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara," imbuhnya.

Mantan Pangdam Jaya itu juga menyebut anggaran yang sudah dialokasikan juga bakal diteruskan ke sektor yang menangani bencana.

"Saya juga menyampaikan kepada Komisi I agar kita bisa teruskan kepada masing-masing sektor atau pihak yang mempunyai kaitan dengan bencana kebakaran hutan. Khususnya kami mengajak kerja sama dan gotong royong kepada semua pengusaha hutan yang ada di wilayah nasional untuk ikut serta bergotong royong dalam rangka memitigasi kebakaran hutan yang sedang berkembang ini," tutur dia.

2. Anggaran pertahanan sebaiknya dinaikan di saat kondisi ekonomi sehat

Akademisi studi keamanan dari Universitas Bina Nusantara, Curie Maharani (tengah) ketika menyampaikan keterangan. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, dalam pandangan akademisi studi keamanan dari Universitas Bina Nusantara, Curie Maharani, sulit untuk mencapai dua target, yakni meningkatkan kesejahteraan prajurit dan modernisasi alutsista di waktu yang bersamaan dalam penggunaan anggaran. Harus dipilih salah satu untuk dijadikan prioritas.

"Jadi, kalau kita ingin modifikasi alutsista biasanya poin peningkatan kesejahteraan prajurit yang ditahan. Sebaliknya, bila ingin meningkatkan kesejahteraan prajurit, maka upaya modernisasi alutsistanya ditahan dulu," ungkap Curie ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Jumat, 2 Oktober 2026.

Di sisi lain, bila moernisasi yang didahulukan, maka yang terjadi peningkatan utang. Sebab, mayoritas pengadaan alutsista dilakukan lewat impor.

"Dan karena impor, maka kita butuh berbagai macam sumber pembiayaan yang intinya merupakan utang. Kecuali bentuknya merupakan grant (hibah)," kata perempuan yang juga anggota Kabinet Bayangan itu.

Curie juga mengingatkan menaikan anggaran pertahanan di saat pertumbuhan ekonomi tidak dalam keadaan baik, maka tidak akan berjalan jangka panjang atau sustainable. Ia mengambil contoh, era Orde Lama, anggaran pertahanan naik hingga 4 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Ketika itu, situasi ekonomi hanya bertahan satu hingga dua tahun, yang kemudian dihajar dengan inflasi mencapai 600 persen.

"Artinya, memang untuk menaikkan anggaran ketahanan dengan kondisi ekonomi yang sehat. Nah, itu tidak kita lihat sekarang," tutur dia.

Curie juga melihat pemerintahan saat ini cenderung tidak hanya fokus kepada dua isu, yakni kesejahteraan prajurit dan modernisasi alutsista. Melainkan juga memasukkan militer di hampir semua program prioritas terkait dengan kemandirian pangan hingga perkembangan ekonomi.

"Sehingga militer itu masuk ke fungsi-fungsi non-pertahanan. Ini sulit dilihat di anggaran pertahanan. Padahal, di anggaran pertahanan seharusnya yang dapat dilihat adalah fungsi pertahanan," katanya.

3. Tren pembelian alutsista bekas kembali muncul

KRI Sriwijaya 100 yang dulunya adalah Kapal Induk Garibaldi yang sedang bersandar di Dermaga 107 Tanjung Priok. (IDN Times/Santi Dewi)

Di sisi lain, Curie juga menyadari tren pembelian alutsista bekas kembali muncul di era kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun kualitas alutsista bekas tidak selalu buruk.

Dua alutsista yang didatangkan bekas yakni kapal induk Garibaldi yang merupakan hibah dari Pemerintah Italia dan AAV M-35. AAV M-35 baru saja diserahkan Kemhan ke marinir TNI Angkatan Laut (AL) pada 28 September 2026. Meskipun TNI AL mengaku membeli 12 unit AAV M-35 dengan harga khusus.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo membeli alutsista untuk mengejar pemenuhan Optimum Essential Force (OEF) secara cepat. OEF merupakan program lanjutan modernisasi pertahanan dan alutsista TNI untuk mencapai kekuatan pertahanan yang optimal dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Sebelum OEF, pemerintah menggagas Minimum Essential Force atau MEF sejak 2007. Program MEF dilakukan melalui tiga tahap sampai 2024. Namun, hingga awal 2024, capaian MEF baru sekitar 65 persen.

"Presiden kelihatannya ingin mengejar pemenuhan OEF secara cepat. Sementara, bila membeli alutsista baru, maka harus menunggu, proses menunggu tidak tahu hingga kapan. Sebab, permintaan terhadap alutsista juga datang dari negara-negara lain yang menaikkan anggaran juga," ungkap Curie.

Meski begitu, Curie mengingatkan, dalam pembelian alutsista bekas, pemerintah harus menghitung dengan cermat dan tidak sekadar dapat harga murah. Salah satunya berapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk memperpanjang masa pakainya. Termasuk risiko kecelakaan bila menggunakan alutsista bekas.

"Kalau dia (alutsista bekas) masuk lewat mekanisme FMS (Foreign Military Sales) dan diatur dengan skema G to G, itu aman. Apalagi bila alutsista itu sudah dimodernisasi dulu sebelum dikirim sehingga memperkecil pihak ketiga atau broker," katanya.

Sementara, langkah untuk menerima hibah kapal induk Garibaldi menuai sorotan dari publik secara luas. Sebab, usia kapal yang sudah 41 tahun. Kemudian, biaya untuk melakukan modifikasi kapal agar sesuai kebutuhan TNI Angkatan Laut (AL) menelan biaya Rp7,5 triliun.

4. Deretan alutsista yang telah dibeli era kepemimpinan Prabowo

Kendaraan tempur Assault Amphibious Vehicle yang dibeli dari Amerika Serikat dan diserahkan secara resmi ke marinir TNI Angkatan Laut (AL). (IDN Times/Santi Dewi)

Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, salah satu prioritas Prabowo yakni melakukan modernisasi alutsista. Apalagi mayoritas alutsista milik TNI sudah usang.

Alusista yang dibeli Ketua Umum Partai Gerindra itu mulai dari pesawat tempur, rudal, kendaraan tempur, hingga kapal selam, untuk memperkuat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"TNI harus kuat, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. TNI harus kuat, untuk itu kami bersama Wamenhan ingin memperkuat jajaran operasional kekuatan tempur riil TNI, kami akan memperkuat TNI," ujar Prabowo ketika berkunjung ke Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada 30 Oktober 2019.

Berikut deretan alutsista yang sudah dibeli di era Presiden Prabowo sejak menjabat sebagai Menhan:

A. Alutsista yang dibeli untuk TNI Angkatan Darat

1. Helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk produksi Amerika Serikat (24 unit)

2. Helikopter serang Mi-35 buatan Rusia (2 unit)

3. Rudal Balistik KHAN produksi Turki

4. Rantis Maung buatan PT Pindad (500 unit)

B. Alutsista yang dibeli untuk TNI Angkatan Udara

1. Pesawat Airbus A400M (2 unit)

2. Pesawat tempur Rafale buatan Prancis (42 unit)

3. Pesawat tempur KAAN buatan Turki (48 unit)

4. Super Hercules C-130J buatan Amerika Serikat (5 unit)

5. Drone Anka-S buatan Turki

6. Jet tempur T-50i (6 unit)

7. Dassault Falcon 8X (4 unit)

8. Pesawat NC212i buatan PT Dirgantara Indonesia (2 unit)

9. Radar GCI GM403 (2 unit)

C. Alutsista yang dibeli untuk TNI Angkatan Laut

1. Kapal fregat Fincantieri PPA yang diberi nama KRI Prabu Siliwangi dan KRI Brawijaya (2 unit)

2. Kapal selam Scorpene (2 unit)

3. Kapal KRI Sriwijaya-100 yang merupakan hibah dari Pemerintah Italia (1 unit)

4. KRI Bung Hatta-370 buatan galangan kapal PT Karimun Anugrah Sejati (1 unit)

5. KRI Hampala-880 dan KRI Lumba-lumba-881 (masing-masing 1 unit)

6. KRI Belati-622 buatan dalam negeri (1 unit)

7. KRI Canopus-936 buatan Jerman (1 unit)

8. Assault Amphibious Vehicle buatan Amerika Serikat (12 unit)

Sementara, di era kepemimpinan Prabowo, tak lagi mengandalkan pembelian alutsista hanya kepada blok negara tertentu. Prabowo kerap menyebut Indonesia adalah negara yang menganut politik bebas aktif, sehingga terbuka untuk membeli alutsista dari negara mana pun.

Tetapi, dalam catatan akademisi Curie Maharani dari Universitas Bina Nusantara, pembelian alutsista ala gado-gado itu justru bakal mempersulit perawatan dan interoperabilitas.

"Akhirnya justru meningkatkan biaya daur hidup (life cycle) alutsista," ujar Curie dalam tulisan bersama Retta Andriani dan Wendy A. Prajuli di jurnal Prisma, dikutip Minggu (4/10/2026).

Kebijakan diversifikasi pembelian alutsista itu, katanya, juga melemahkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi nilai tambah, khususnya skema offset. Hal lain yang juga disorot ketiga akademisi itu, yakni proses perumusan kebutuhan dan akuisisi selalu dilakukan secara tertutup. Dalihnya, informasi tersebut bersifat rahasia.

"Minimnya transparansi itu kerap dikritik, karena dianggap rawan penyimpangan dan korupsi," katanya.