Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Mengulas Daftar Anggota Panja RUU TNI: Terhubung dengan Elite

16 Mar 2025, 13:12 WIB

Amir Faisol

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto rapat kerja bersama Komisi I DPR bahas RUU TNI. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Pemerintah dan Komisi I DPR sepakat membentuk panja Revisi UU TNI
Utut Adianto terpilih sebagai Ketua Panja RUU TNI
Anggota Panja RUU TNI memiliki keterkaitan dengan sejumlah elite di negeri ini

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah dan Komisi I DPR RI telah sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasonal Indonesia (TNI).

Pemerintah juga telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi I DPR RI dalam rapat perdana panja yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, pada Selasa (13/3/2025).

Dalam rapat perdana kali ini juga ditetapkan Ketua Panja RUU TNI. Ketua Komisi I, Utut Adianto, pun terpilih menjadi Ketua Panja RUU TNI.

"Berdasarkan rapat intern Komisi I, 27 Februari 2025, Komisi I DPR telah membentuk Panja dan mohon izin bukan narsis Pak Menteri, kami disepakati, saya Utut Adianto menjadi Ketua Panja. Apakah ini bapak juga setuju?" tanya Utut kepada peserta rapat.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, yang mewakili pemerintah menyetujui Utut sebagai Ketua Panja RUU TNI. "Sangat setuju pak," jawab Sjafrie dalam rapat tersebut.

Selain Utut, jajaran pimpinan Komisi 1 lainnya yakni Dave Laksono dari fraksi Golkar, Budi Djiwandono dari fraksi Gerindra, Ahmad Heryawan dari fraksi PKS, dan Anton Sukartono dari fraksi Demokrat ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panja RUU TNI.

1. Daftar Pimpinan dan Anggota Panja RUU TNI, ada keterikatan dengan elite

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto rapat kerja bersama Komisi I DPR bahas RUU TNI. (IDN Times/Amir Faisol)

Fraksi PDIP:

Drs. Utut Adianto (Ketua Panja RUU TNI)
Dr. H. Hasanuddin
Junico Siahaan
Ir. Rudianto Tjen
H. Rachmat Hidayat

Fraksi Partai Golkar:

Dave Laksono (Wakil Ketua Panja RUU TNI)
Nurul Arifin
Yudha Novanza Utama
Gavriel P Novanto

Fraksi Partai Gerindra:

G. Budi Djiwandono (Wakil Ketua Panja RUU TNI)
Ir. H. M. Endipat Wijaya
Rachel Mariam Saydina
Sabam Rajagukguk

Fraksi Partai NasDem

Andina Thresia Narang
Amelia Anggaraini

Fraksi PKB:

H. Oleh Soleh
Drs. H. Taufiq R Abdullah

Fraksi PAN:

Farah Puteri Nahlia
Slamet Ariyadi

Fraksi Partai Demokrat:

Anton Sukartono (Wakil Ketua Panja RUU TNI)
Rizki Aulia Rahman Natakusumah

Fraksi PKS

Dr. H. Ahmad Heryaman (Wakil Ketua Panja RUU TNI)
Dr. H Jazuli Juwaini

Beberapa dari daftar anggota Panja RUU TNI memiliki keterkaitan dengan sejumlah elite di negeri ini. Dave Laksono merupakan putra dari Agung Laksono, yang Mantan Anggota Ketua DPR RI periode 2004-2009. Gavriel P Novanto merupakan anak dari Mantan Ketua DPR periode 2014-2015, Setya Novanto.

Kemudian, G Budi Djiwandono merupakan keponakan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dia adalah putra kedua dari Mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedradjat Djiwandono.

Lalu, Amelia Anggraini merupakan istri Wakil Ketua Komisi XII DPR RI 2024-2029 Sugeng Suparwoto. Terakhir, Farah Puteri Nahlia merupakan putri dari Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Mohammad Fadil Imran.

Daftar susunan Panja RUU TNI Komisi I DPR RI 2024-2029 (IDN Times / Mardya Shakti)

2. Pemerintah harap RUU TNI rampung sebelum DPR reses

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin seusai rapat panja RUU TNI di DPR. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara itu, Sjafrie menargetkan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat selesai sebelum DPR memasuki masa reses. Sjafrie juga berharap, pembahasan RUU TNI bisa selesai pada Ramadan. Adapun, berdasarkan jadwal, DPR akan mulai memasuki masa reses pada 21 Maret 2025 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Sjafrie seusai rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

"Dengan harapan ini bisa selesai pada Bulan Ramadan, kita harapkan ini selesai sebelum reses para anggota DPR," kata dia.

3. Pengesahan RUU TNI sebelum reses tergantung dinamika

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistan sidak ke Pangkalan dan Sub-Pangkalan Gas LPG 3 kg di kawasan Palmerah, Jakarta Barat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dalam keterangan terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI sebelum masa reses tergantung dinamika yang berlangsung di Komisi I.

Dasco mengakui, saat ini RUU Komisi I DPR tengah menggodok revisi undang-undang tersebut.

"Kami belum cek dinamikanya seperti apa karena yang tahu itu adalah Komisi I bisa cepat bisa lambat tergantung dinamika daripada pembahasan," kata Dasco, seusai sidak MinyaKita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.

Adapun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, RUU TNI merupakan inisiatif DPR sehingga proses perubahannya harus berjalan lancar supaya tugas, pokok dan fungsi TNI dapat berjalan lancar.

"Iya kan itu inisiatif dari DPR justru sehingga ya dengan adanya inisiatif melakukan revisi ya tentunya revisi harus berjalan dengan lancar," kata dia.

Dasco berharap pembahasan RUU TNI ini bisa memperkuat tupoksi daripada Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dengan poin-poin yang tentunya sudah sama-sama tahu poin-poin untuk supaya tugas pokok dari TNI berjalan lancar," ujar Dasco.

4. Rapat diwarnai protes

Kepala Divisis Hukum KontraS, Andrie Yunus ketika menyampaikan surat penolakan terbuka revisi UU TNI. (IDN Times/Santi Dewi)

Rapat Panja tentang revisi Undang-Undang (RUU) TNI sempat diwarnai aksi protes oleh kelompok masyarakat sipil. Aksi protes itu dilakukan tiga orang dengan membawa surat terbuka penolakan pembahasan revisi UU TNI.

Ketika melakukan aksi protes, ketiga perwakilan koalisi masyarakat sipil itu menggedor pintu ruang rapat Ruby di lantai 3 Hotel Fairmont. Mereka meminta agar pembahasan revisi UU TNI dihentikan.

"Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Kembalikan TNI ke barak! Hentikan bapak-ibu (pembahasan revisi UU TNI). Prosesnya tertutup!" teriak Kepala Divisi Hukum KontraS, Andri Yunus, saat aksi.

Di dalam keterangannya, Andri mengatakan proses pembahasan revisi UU TNI dilakukan secara tertutup dan lokasinya digelar di hotel mewah. Langkah itu dilakukan di tengah-tengah kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

"Proses (pembahasan) ini tidak diinformasikan kepada masyarakat dan seolah-olah ditutupi. Sehingga, patut dipertanyakan apa alasan pembahasan revisi UU TNI dilakukan secara tertutup," tutur dia.