Pembahasan RUU TNI di Hotel Mewah Dianggap Janggal
- Usman Hamid menyesalkan perlakuan terhadap aktivis yang protes damai di Hotel Fairmont terkait RUU TNI
- Aksi protes kembali mengkritik substansi RUU TNI dan memprotes agenda pembahasan yang tidak transparan dan terburu-buru
- Proses aksi protes dianggap konstitusional dan legal sebagai bagian dari hak warga untuk berpendapat, berkumpul secara damai, dan berekspresi
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, menyesalkan perlakuan beberapa orang penjaga terhadap dua orang aktivis yang hendak menyampaikan protes damai atas rapat tertutup RUU TNI di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3/2024).
"Padahal aksi berjalan damai, tidak menyerang orang maupun fasilitas acara, seperti aksi pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang tahun lalu," ujar Usman dalam keterangan resminya, Minggu (16/3/2025).
1. Aksi jadi kritik atas substansi pembahasan RUU TNI
Menurut Usman, aksi tersebut bukan hanya kembali mengkritik substansi RUU terkait perluasan jabatan sipil bagi militer aktif hingga kabar penghapusan larangan berbisnis dan berpolitik praktis, tetapi juga memprotes agenda pembahasan yang janggal.
Janggal karena tidak transparan dan partisipatif, terburu-buru, berlangsung di saat libur akhir pekan, dan memakai hotel mahal yang tidak konsekuen dengan anjuran efisiensi.
"Mengapa tidak terbuka, partisipatif dan efisien dengan diadakan di hari-hari kerja dan bertempat di Gedung Wakil Rakyat? Mengapa terkesan terburu-buru?" tanya Usman
Usman menyatakan aksi itu mempertanyakan hal yang wajar, sehingga tidak perlu direspons dengan keras.
2. Aksi protes adalah legal
Usman menjelaskan, aksi protes yang dilakukan itu konstitusional dan legal karena bagian dari pelaksanaan hak warga untuk berpendapat, berkumpul secara damai, dan berekspresi.
"Kami mendesak agar proses pembahasan RUU TNI berjalan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik," ujar Usman.
3. Rapat di hotel mewah sudah biasa
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR, Utut Adianto, merespons kritik yang disampaikan oleh publik lantaran diam-diam membahas RUU TNI di hotel mewah. Hal itu dianggap bertentangan dengan kebijakan efisiensi yang tengah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rapat digelar pada 14-15 Maret 2025.
"Itu (rapat di hotel mewah) dari dulu. Kamu coba cek (pembahasan) undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton, undang-undang perlindungan data pribadi di Hotel Intercontinental. Kok gak kamu protes dan kritik?" ujar Utut di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada Sabtu (15/3/2025).
Dia tak menanggapi lebih jauh soal kritik biaya menggelar rapat di hotel mewah yang tak nyambung dengan kebijakan efisiensi. "(Bertolak belakang dengan efisiensi) kan pendapatmu," katanya.
Salah satu yang menyampaikan kritik soal rapat diam-diam di hotel mewah adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Langkah rapat diam-diam itu, kata koalisi, telah melukai hati rakyat.
