Mengupas Anggaran Virus Corona 10 Provinsi, Jabar Terbanyak Rp16 T

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,032 triliun untuk pencegahan virus corona di wilayah mereka. Hal ini diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan video konferensi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin.

"Secara umum banyak dukungannya, jadi Bazis Baznas di Jakarta sekarang menerima banyak bantuan. Kami di DKI pada saat ini sudah mengalokasikan sampai Mei sebesar Rp3,032 triliun. Jadi per hari ini ada Rp1,032 triliun ditambah Rp2 triliun. Jadi sudah ada Rp3 triliun yang dialokasikan COVID," jelas Anies, Kamis (2/4).

Menurut Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, total BTT (Bantuan Tidak Terduga) untuk penanganan COVID-19 tersebut mencapai Rp897,26 miliar yang merupakan penambahan sisa BTT Rp53,26 miliar dengan Rp844 miliar. Sementara angka Rp130 miliar itu hanya merupakan perhitungan awal saat adanya wabah.

"Anggaran Penanganan COVID-19 di Jakarta itu bukan Rp130 miliar seperti pemberitaan selama ini, itu hitungan awal adanya wabah. Sesuai Peraturan Gubernur No 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, anggaran BTT saja bertambah Rp844 miliar. Ini bisa digunakan untuk penanganan dampak COVID-19," ujar Mujiyono dilansir Kantor Berita Antara.

Menurutnya, penambahan anggaran BTT sebesar Rp844 miliar ini berasal dari pengurangan Penanaman Modal Daerah (PMD) untuk PT MRT Jakarta sebesar Rp500 miliar dan anggaran balap mobil listrik atau Formula E sebesar Rp344 miliar, yang diyakininya bisa membantu penanganan dampak COVID-19 lebih baik.

"Sehingga, kalau anggaran BTT sebesar Rp897,3 miliar ditambah anggaran penanganan COVID-19 sebelumnya Rp130 miliar, maka DKI sudah mengeluarkan Rp1,03 triliun. Belum lagi ada tambahan lainnya dari sektor lain," katanya.

Sektor lain tersebut, Mujiyono menjelaskan, adalah terkait instruksi Anies Baswedan soal partisipasi dan kontribusi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19, yang menjelaskan sumber dana penanganan COVID-19 mendapat tambahan dari tiga sektor lain seperti pemotongan TKD, tunjangan transportasi, dan pemotongan insentif pajak.

Pemotongan TKD atau Tunjangan Kinerja Daerah untuk periode Maret 2020 mulai dari 10 persen sampai 20 persen sesuai level jabatannya. Kemudian sumber dana lainnya yaitu pemotongan tunjangan transportasi pada Maret 2020, serta pemotongan insentif pajak triwulan 1 tahun 2020 sebesar 10 persen.

"Kalau komponen belanja pegawai/tunjangan kinerja daerah per bulan Rp1,5 triliun dipotong 10 persen saja, bisa bertambah Rp150 miliar. Lalu ada pemotongan insentif pajak dan tunjangan transportasi. Kalau insentif pajak dipotong 10 persen, bisa ada tambahan sekitar Rp36 miliar. Jadi total biaya penanganan COVID-19 di Jakarta bisa lebih dari Rp1,2 triliun," tuturnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp16,2 triliun untuk penanggulangan virus corona atau COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, anggaran itu sudah diputuskan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar untuk penguatan ekonomi masyarakat.

"Kami sudah memutuskan bersama dewan, total anggaran penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat kurang lebih Rp16,2 triliun. Saya ulangi, Rp16,2 triliun," ungkap Emil sapaan akrab Ridwan Kamil saat konferensi pers di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (3/4).

Mantan Wali Kota Bandung ini menjelaskan bahwa bantuan tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, warga penerima kartu sembako dari pemerintah pusat tetap menjadi domain pemerintah pusat.

Kedua, bantuan dari Pemprov Jabar bagi mereka yang rawan miskin dampak dari mewabahnya virus corona. Setiap kepala keluarga yang terdampak COVID-19 akan mendapatkan Rp500 ribu.

"Sepertiganya berbentuk cash, sementara dua pertiganya berbentuk barang, yaitu sembako dan semua yang berhubungan dengan pangan," ujar Emil. 

Emil mengaku mendapat masukan dari kajian Tim Ekonomi Universitas Padjadjaran dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait penerima bantuan tunai tersebut.

"Bahwa COVID-19 akan memberi dampak kepada mereka yang terkena ini, lebih dari satu juta yang harus diberi pertolongan," ucapnya.

Dengan perkiraan satu juta orang, maka dibutuhkan dana sekitar Rp5 triliun untuk menolong warga Jabar yang terdampak COVID-19. Sesuai arahan presiden, anggaran tersebut didapat dari penghematan perjalanan dinas, menggeser peruntukan dana desa, proyek yang tidak signifikan, dan percepatan subsidi.

Selain itu, Emil juga meminta kepada kepala daerah di Jabar untuk memberikan tambahan bantuan tunai kepada warganya.

"Kita imbau di 27 kota kabupaten ikut memberikan tambahan sesuai dengan kemampuan. Jadi seharusnya yang diterima warga bisa lebih dari Rp500 ribu," ungkapnya.

Selain memberikan bantuan tunai, Pemprov Jabar juga mengupayakan program padat karya untuk menghadapi situasi pengangguran dampak COVID-19.

"Untuk tahap kedua ada Rp13 triliun yang akan kita gunakan untuk padat karya. Yaitu melakukan proyek-proyek padat karya, sehingga warga yang jadi pengangguran setelah tanggap darurat akan dipekerjakan pemerintah oleh nilai proyek sekitar R13 triliun," kata Emil.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan Rp 1,4 triliun untuk anggaran penanganan virus corona. Gubernur Ganjar Pranowo menargetkan, DPRD bisa menyetujui anggaran tersebut pekan ini.

"Setelah kita kalkulasi rinci, (anggaran Pandemik Respons) kita butuh Rp1,4 triliun minimal dan itu harus ada. Tidak boleh turun dari situ," kata Ganjar, Minggu (29/3).

Menurut Ganjar, anggaran Rp1,4 triliun dari Pemprov Jateng itu masih bisa bertambah dari cadangan anggaran APBD kabupaten/kota. Dia mengatakan, potensi penggeseran anggaran di kabupaten/kota untuk merespons pandemik virus corona sangat besar, salah satunya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Cukup besar anggaran yang dimiliki mereka (kabupaten dan kota). Kita akan memberikan petunjuk, di tempatmu ada dana sekian, DAK sekian dan boleh digeser ke sana. Segera lakukan,” terangnya.

Selain dua sumber anggaran tersebut, Ganjar mengatakan, potensi yang masih bisa digerakkan berada di kekuatan kelompok masyarakat, perusahaan sampai para filantropis. Sumber dana tersebut bisa digunakan sebagai jaring pengaman pada masyarakat yang tidak masuk dalam pendataan pemerintah.

“Kelompok yang perlu kita perhatikan yakni perempuan kepala keluarga, kelompok rentan, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, yang terlanjur tiba di Jawa Tengah yang kemarin bekerja di luar kota,” kata Ganjar.

Sumber dana terakhir yang bisa dioptimalkan, menurut Ganjar, adalah dana desa maupun melalui program padat karya yang bersumber dari dana desa. Jika seluruh potensi tersebut bisa bergerak serentak, Ganjar berharap mampu menekan persebaran penularan COVID-19 di Jawa Tengah. Untuk itu,  pihaknya bakal segera menyodorkan skenario tersebut ke dewan.

“Target, minggu depan. Maka kita akan laporkan ke DPRD dulu. Lebih cepat itu menjadi penting, agar kita bisa kembali bekerja seperti sedia kala,” katanya.

Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,384 triliun untuk penanganan pandemik virus corona di daerahnya. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan COVID-19, baik sektor promotif, preventif, kuratif, tracing (penelusuran), hingga untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi.

"Dari refocusing kegiatan dan realokasi di Pemprov (Jatim) saat ini teralokasi Rp2,384 triliun untuk seluruh hal terkait promotif, preventif, kuratif, tracing, dan dampak sosial ekonomi di Jatim," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (3/4).

Angka tersebut jauh lebih besar dari anggaran yang semula disiapkan Pemprov Jatimyakni Rp260 miliar. Anggaran tersebut, kata Khofifah, setara dengan 6,79 persen APDB Jatim 2020 yang sebesar Rp35,1 triliun.

"Ini setara 6,79 persen dari APBD, atau (kalau) saya bulatkan 6,8 persen dari APBD," ujar Khofifah.

Untuk penanganan dampak ekonomi sosial anggaran tersebut, kata Khofifah, dikucurkan dengan mekanisme pendistribusian berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS juga lah yang selama ini dijadikan rujukan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan data itu, kata Khofifah, di pedesaan, ada sekitar 4,73 juta keluarga, di mana 3,73 juta keluarga sudah tercatat dalam DTKS. Sementara 1 juta keluarga belum masuk DTKS.

"Berarti ada satu juta keluarga di luar dari DTKS," kata dia.

Sedangkan, di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta keluarga, di mana 1 juta keluarga sudah masuk DTKS dan 2,8 juta keluarga belum masuk DTKS.

"Dari jumlah itu, yang sudah ter-cover ada 1 juta dan yang di luar DTKS ada 2,8 juta (keluarga)," kata Khofifah.

Jumlah tersebut yang tak terdata itu, adalah masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai nelayan dan mengalami kesulitan saat menjual hasil panennya selama pandemik.

"Hari ini, kita menemukan fenomena baru, mereka yang ada di kepulauan terkonfirmasi tidak bisa menjual ikannya. Sebagian mereka tak masuk pada DTKS," kata dia.

Selain itu, ada juga masyarakat perkotaan yang terdata pada DTKS, yang mayoritas bekerja di sektor informal di perkotaan.

"Di kota ini ada driver ojol yang tidak masuk DTKS, atau mereka yang mudik, karena semula perantau yang mendapat income harian dari jualan UMKM, mereka tidak masuk dalam DTKS," ujar Khofifah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp500 miliar sebagai bagian dalam upaya penanganan virus COVID-19 dan dampaknya.

Anggaran ini didapatkan setelah dilakukan realokasi dan refocusing anggaran yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Kepala Bappelitbangda Sulsel, Yusran Yusuf mengatakan, anggaran yang disiapkan maksimal Rp500 miliar dan sebagai tahap awal  digunakan sebesar Rp250 miliar.

"Kita sebenarnya Rp500 miliar, itu angka maksimal. Kita berharap tidak sampai seperti itu. Tapi intinya kalau pun dalam kondisi terburuk membutuhkan itu, kita sudah siap," kata Kepala Bappelitbangda Sulsel, Yusran Yusuf, dilansir dari laman resmi sulselprov.go.id.

Ia menjelaskan, sejauh ini kebutuhan anggaran penanganan sebesar Rp127 miliar. Perhitungan ini sesuai dengan permintaan yang masuk dari kebutuhan penanganan. Namun, itu pun belum tentu semua disetujui. Anggaran penanganan ini untuk perbaikan rumah sakit, pembelian alat-alat kesehatan, perbaikan fasilitas kamar, obat-obatan, dan anggaran untuk sosial safety net.

Yusran menyampaikan, Gubernur Sulsel meminta semua dinas untuk melaksanakan rasionalisasi dan refocusing anggaran. Bappeda membuat rasionalisasi umum, kemudian setelah itu dikonfirmasi ke dinas terkait sesuai kemampuan dinas. Dana tersebut diambil dari dana perjalanan dinas, makan dan minum, dana pemeliharaan, serta dana dari yang tidak mendesak.

"Dan itu sudah ada masing-masing dinas menyampaikan ke Bappelitbangda, anggaran apa saja yang menurut mereka bisa direlokasi," jelasnya.

Refocusing dan realokasi anggaran ini tidak akan mengganggu kebutuhan rutin. Seperti gaji, biaya tetap, demikian juga dengan program-program prioritas. Dan dalam proses pemanfaatan dana rasionalisasi, Gugus Penanganan COVID-19 juga aman secara administrasi, sehingga meminta pendampingan dari APIP dan BPKP.

"Kami juga menyampaikan kepada Koorsupgah KPK agar penggunaan anggaran secara akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Di Sumatera Utara, Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan, pihaknya menyiapkan Rp1,5 triliun untuk menangani persoalan virus corona. Dana ini berasal dari APBD Sumut.

"Kita sudah menghitung dengan cermat APBD kita. Sampai saat ini kita sudah mengalokasikan anggaran Rp1,5 triliun untuk penanganan COVID-19. Bila ada perubahan lagi, maka kita akan menyesuaikannya kembali," ujar Edy saat mengikuti video conference yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kamis (9/4).

Dana yang dialokasikan ini, kata Edy, termasuk untuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak kebijakan pencegahan penyebaran virus corona. Edy mengatakan, dana itu segera disalurkan bagi warga yang membutuhkan.

Edy menjelaskan, salah satu yang akan mendapat bantuan adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM menjadi faktor penting dalam menghadapi pandemik corona.

"Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan, UMKM juga perlu mendapat bantuan dari pemerintah agar mereka tidak bangkrut. Bila UMKM banyak yang bangkrut, perekonomian kita akan semakin sulit. Nanti kita akan lihat bagaimana teknisnya. Tetapi yang terpenting bantuan-bantuan ini semua harus tepat sasaran," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov Sumut mengatakan, ada anggaran Rp500 miliar yang disiapkan untuk menangani virus corona di Sumut. Dana tersebut diambil atau refocusing dari anggaran dinas-dinas yang ada.

"Kita lakukan penghematan dari masing-masing OPD dan penghematan itu dari belanja makan, minum, rapat-rapat, perjalanan dinas, termasuk dari kegiatan yang mengumpulkan massa. Uangnya itu dikumpulkan dimasukkan ke belanja tidak terduga (BTT) direncanakan Rp500 M," kata Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut, Ismael P Sinaga.

Pemprov Banten telah menyelesaikan proses realokasi APBD berdasarkan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri terkait penanganan COVID-19. Total Rp1,2 triliun digeser dari APBD untuk penanganan virus corona di 8 kabupaten/kota.

"Tentunya dalam refocusing anggaran ini kita lakukan program strategis, dari awalnya Rp45 miliar jadi Rp1,2 triliun," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti, Sabtu (11/4).

Realokasi atau refocusing anggaran ini karena belanja anggaran tidak terduga tak memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Karena itu, begitu instruksi Kemendagri keluar, Pemprov langsung melakukan perubahan selama 7 hari ke belakang.

Informasi yang dihimpun, berdasarkan hasil rapat Gugus Tugas Penanganan COVID-19, terdapat sekitar 650.000 kepala keluarga (KK) di Banten yang terdampak corona secara ekonomi, dan perlu segera mendapatkan bantuan. Ratusan KK itu akan mendapat dana Rp500 ribu per bulan yang diberikan selama tiga bulan.

Plt Sekretaris Dinsos Banten, Budi Dharma, membenarkan adanya pergeseran anggaran untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak wabah COVID-19.

“Kami sudah buatkan skemanya (penyaluran),” kata Budi saat dikonfirmasi, Jumat (3/4)

Sedangkan Gubernur Riau Syamsuar menyatakan, pergeseran anggaran daerah untuk penanganan wabah COVID-19 di daerahnnya terus bertambah, dan pada tahap kedua mencapai Rp160 miliar.

“Pergeseran anggaran terus kami upayakan untuk penanganan COVID-19,” kata Syamsuar di Pekanbaru, Selasa.

Pemprov Riau sudah melakukan pergeseran anggaran untuk tahap pertama sebesar Rp74, 8 miliar. Dana tersebut untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, alat tes cepat (rapid test) virus corona, dan alat laboratorium kesehatan karena Riau ingin mempercepat kemampuan laboratorium kesehatan daerah setempat untuk bisa menguji sampel swab pasien secara mandiri.

Adapun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan anggaran belanja tak terduga sebesar Rp14,8 miliar melalui APBD 2020, untuk penanganan COVID-19.

"Kita punya dana tak terduga Rp14,8 miliar. Kalau kurang kita akan melakukan redesaign APBD dan dewan sudah mendukung itu," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, dilansir dari Kantor Berita Antara, Kamis (19/3).

Untuk pelaksanaan penanganan COVID-19, Pemda DIY telah membentuk Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang terdiri atas lima bidang yakni bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial kemasyarakatan, serta bidang komunikasi dan informasi.

"Sampai hari ini kita masih menggunakan dana regular yang sudah ada," kata dia.

Selain bersumber dari APBD DIY, menurut dia, dana yang disiapkan untuk penanganan COVID-19 juga akan melibatkan APBD pemerintah kabupaten/kota.

"Masing-masing kabupaten/kota kan punya (dana) tak terduga ada yang Rp5 miliar, ada yang Rp6 miliar," kata dia.

Menurut Aji, apabila anggaran yang ada masih belum mencukupi, maka akan dilakukan redesaign APBD yang disesuaikan dengan rencana kerja (action plan) Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

"Waktu bikin 'action plan' ini akan berdampak ke pembiayaan apa enggak. Kalau berdampak pada pembiayaan, kalau angka Rp14 miliar kurang maka akan kita tambah melalui redesaign," kata dia.

Pemerintah Provinsi Bali telah menyediakan cadangan anggaran sebesar Rp85 miliar yang bersumber dari realokasi APBD 2020, untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Pulau Dewata.

“Sampai saat ini, kami sudah menyediakan cadangan anggaran untuk persediaan anggaran mengatasi COVID-19 di angka Rp85 miliar. Cadangan ini belum terpakai, pemakaiannya tentu sesuai kebutuhan," kata Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Denpasar, Sabtu (4/4).

Menurut Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali itu, cadangan anggaran sebesar Rp85 miliar tersebut akan dipakai kalau anggaran yang dialokasikan untuk belanja tak terduga sebesar Rp15 milar sudah habis digunakan.

"Anggaran tak terduga sudah digunakan. Kalau sudah habis, kami sudah punya skema tahap satu, berapa yang akan kita lapis untuk menutup itu, kegiatan-kegiatan apa yang dihentikan. Kalau skema tahap satu habis, maka ada skema lapis kedua untuk menutupi itu," ucapnya.

Dewa Indra menambahkan, angka Rp85 miliar itu berasal dari realokasi anggaran sejumlah program dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali.

Termasuk juga yang di DPRD Bali. Jangan hanya melihat setengah-setengah, seolah-olah hanya anggaran DPRD yang dikurangi. Ini anggaran APBD, tentu diambil. Yang mana yang harus diambil, tentu saya Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahu program-program mana, kegiatan mana yang bisa diambil pada tahap pertama untuk difokuskan ke penanganan COVID-19," ujarnya.

Kalau itu habis, lanjut dia, sudah ada skema tahap kedua. Apalagi di antaranya Pesta Kesenian Bali ke-42 Tahun 2020 ditiadakan dan juga Ujian Nasional ditiadakan, sehingga anggaran kedua kegiatan tersebut bisa masuk dalam cadangan anggaran penanganan COVID-19 di Bali.