Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IMG-20250722-WA0061.jpg
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyepakati nota kesepahaman di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat (22/7/2025) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

  • TNI akan dilibatkan dalam pembangunan 66 unit RS

  • Harapan agar pembangunan RS melibatkan TNI dapat jamin keamanan

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyepakati nota kesepahaman pembangunan rumah sakit (RS) di daerah tertinggal dan rawan. Total, RS itu akan dibangun di 66 titik kabupaten/kota.

Kesepakatan itu dilakukan secara simbolis di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025) malam. Ketiga lembaga tersebut, yakni Kemenkes, Kemenhan, dan BPOM sepakat bekerja sama untuk membangun optimalisasi bidang farmasi dan kesehatan.

"Kami bertiga baru saja menandatangani memori kesepakatan. Dalam rangka, kita mengoptimalkan tugas kita masing-masing yang saling berinteraksi. Sebagai contoh, di bidang kesehatan, kami memperkuat Menteri Kesehatan yang membangun rumah sakit yang berada di daerah rawan," kata Sjafrie.

1. TNI akan dilibatkan, skema, dan biaya dari Kemenkes

Satuan tugas (Satgas) Kompi Zeni (Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXVII-J Minusca 2023 menyabet penghargaan penjaga lingkungan terbaik. (Dokumentasi Puspen TNI)

Sjafrie memastikan, TNI akan dilibatkan dalam pembangunan RS tersebut. Tentu dengan biaya dan skema pembangunan dari pihak Kemenkes.

"Sebagai contoh, di Papua Pegunungan. Nanti TNI akan membangun rumah sakit tersebut atas biaya dan juga atas skema pembangunan dari Menteri Kesehatan," ucap dia.

2. Diharapkan pembangunan RS dengan melibatkan TNI bisa jamin keamanan

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyepakati nota kesepahaman di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat (22/7/2025) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Diharapkan, dengan melibatkan TNI dalam pembangunan RS ini, keamanan dan waktu penyelesaian bisa rampung tepat waktu.

"Ini ditujukan agar supaya pelaksanaan pembangunan itu bisa aman dan tercapai sesuai dengan tujuannya," kata Sjafrie.

Sementara, Menkes Budi memaparkan, program ini sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar segera dibangun rumah sakit tipe C di 66 kabupaten/kota tertinggal.

RS ini nantinya dibangun dengan kemampuan layanan setara dengan RS mayoritas di Pulau Jawa. Ia berharap, Kemhan dan TNI melalui Korps Zeni dilibatkan dalam pembangunan RS untuk menjamin keamanan.

Budi mengatakan, dari target total 66 unit RS yang akan dibangun, 22 di antaranya sudah mulai dibangun. Kemudian, tahun depan akan ada sekitar 12 sampai 14 unit RS yang harus dibangun di wilayah yang termasuk daerah merah.

"Itu sebabnya pertama kita minta tolong, Pak Menhan tolong kalau bisa yang bangunnya kerja sama dengan Kementerian Pertahanan supaya yang membangunnya nanti aman, kalau perlu tim dari Kementerian Pertahanan juga ikut karena ada Zeni-nya," kata dia.

3. TNI juga akan dilibatkan bikin obat

Ilustrasi obat (pexels.com/Anna Shvest)

Lebih lanjut, ketiga kementerian dan lembaga ini juga menyepakati kerja sama untuk membuat obat-obatan. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan bisa membuat obat dengan harga yang lebih terjangkau. Bahkan bukan tidak mungkin obat yang dijual bisa didapat masyarakat luas secara gratis.

Dia mengatakan, TNI akan dilibatkan dalam proses pembuatan obat ini. Kemhan akan meminta agar laboratorium farmasi milik TNI AD, AL, dan AU berkonsolidasi untuk menyukseskan program tersebut.

Editorial Team