Jakarta, IDN Times - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) punya tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban hingga menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam dokumen APBN 2022 Kementerian Keuangan, dijelaskan tiga kementerian atau lembaga dengan pagu terbesar, mulai dari Kementerian Pertahanan Rp134,7 triliun, Polri Rp111 triliun, dan Kementerian PUPR Rp100,6 triliun.
Dalam rincian belanja pemerintah pusat dan pembiayaan anggaran dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2023, dijelaskan untuk Korps Bhayangkara biaya yang disediakan mencapai Rp107.763.101.578.000
Dengan rincian yang diperuntukkan pada lima program:
Komisi III DPR saat rapat dapat menerima penjelasan dari Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono atas Pagu Anggaran tahun 2023, yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp107,7 triliun dan menyetujui usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp23,4 triliun sehingga menjadi Rp131,1 triliun
Sementara itu perlu diketahui bahwa realisasi anggaran Polri di tahun 2021 mencapai Rp102,224 triliun atau 96,53 persen yang dialokasikan ke dalam lima program Polri.
Sementara pada September 2022, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengingatkan Polri untuk makin mengoptimalkan penggunaan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara atau lembaga (RKA-KL) tahun 2023 mendatang.
Hal ini untuk pendidikan mental segenap personel Polri, khususnya yang masih berpangkat golongan Bintara dan Tamtama.
“Pak Wakapolri, kami baru mendapat kabar bahwa semalam ada lagi peristiwa polisi tembak polisi di Lampung Tengah. Dan dalam rangka pembahasan anggaran RKA-KL 2023, kita harapkan pendidikan mental daripada adik-adik kita di Polri khususnya yang masih berpangkat Brigadir, apalagi mungkin baru pegang senjata mungkin bisa dievaluasi atau bisa diperketat lagi,” ujar Adies di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).