Menilik Kepentingan Reshuffle Jokowi, Penilaian Kinerja atau Politis?

Pengamat politik, Ray Rangkuti menilai, reshuffle yang dilakukan Jokowi tersebut di luar dugaan banyak orang karena sosok pengganti dan komposisi yang dipilih. Awalnya, banyak yang menduga reshuffle dilakukan atas dasar kinerja, namun ternyata reshuffle itu terkesan berbau kepentingan politis.

"Sulit menjelaskan bahwa komposisi anggota kabinet lengkap dengan wakil menterinya bukan bagian dari akomodasi politik. Selain karena banyaknya anggota partai yang masuk ke kabinet, pasca reshuffle dengan sendirinya kabinet jadi membludak warga partai politik, tapi juga karena beberapa menteri yang disentil Pak Jokowi, ternyata aman," ujar Ray Rangkuti kepada IDN Times, Senin (20/6/2022).

Secara khusus, dia menyoroti para menteri yang berasal dari partai politik (parpol). Menurutnya, mereka lebih banyak diangkat berdasarkan akomodasi politik dibandingkan tujuan meningkatkan kinerja. Masuknya tokoh partai ke dalam kabinet juga dinilai bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kecukupan waktu untuk membenahi tugas berat dan besar tentang tata kelola perdagangan Tanah Air.

"Bahwa mengganti Mendag itu adalah objektif dan tepat, tapi penggantinya malah jadi politis," kata Ray Rangkuti.

Susunan menteri tersebut pun diragukan bisa memenuhi tantangan Presiden Jokowi. Selain perbaikan ekonomi, kata dia, perlu diperhatikan pula fokus kerja profesional mereka sebagai menteri. Terlebih mendekati Pemilihan Presiden (Pilpres), akan banyak anggota kabinet dari parpol yang sibuk dengan pemenangan pemilu.

"Suasana seperti itu bahkan sudah sangat terasa sejak sekarang. Saya kira, dengan formulasi anggota kabinet yang didominasi wakil parpol akan menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal kordinasi dan pelibatan tugas kementerian," kata dia.

"Saya pesimistis melihat susunan kabinet hasil reshuffle ini. Ini seperti tutup lobang, gali lobang. Terlalu berbau akomodasi politik dibandingkan perbaikan kinerja kabinet. Jika dibuat dalam angka, reshuffle ini nilainya hanya 40, negatif dan pesimistis suksesnya." ujar Ray Rangkuti.

Pengamat politik lainnya, Ujang Komarudin membeberkan alasan Jokowi enggan melakukan reshuffle atau mengganti menteri-menteri yang berasal dari elite parpol. Salah satu yang jadi pertimbangan utama adalah para elite parpol merupakan bagian dari koalisi dan tim pemenangan Pilpres 2019 lalu.

"Menteri-menteri yang tebar pesona, yang melakukan sosialisasi pencapresan itu tidak akan diganti. Karena mereka ketua umum parpol dan jadi koalisi Jokowi. Lalu ada Erick Thohir, dia pun ketua tim sukses Jokowi ketika tahun 2019 lalu," kata Ujang dalam wawancara bersama IDN Times.

Padahal, sejumlah elite parpol belakangan ini sudah melakukan safari politik jelang Pemilu 2024. Namun Jokowi tampaknya tak mempermasalahkan kinerja para menteri yang dibarengi kepentingan politik 2024 tersebut. Sebaliknya, kata Ujang, Jokowi justru mengizinkan para elite parpol untuk bermanuver politik.

"Jokowi kan sudah mengizinkan mereka untuk tebar pesona, sudah diizinkan untuk keliling. Menteri-menteri itu tidak akan keliling, tebar pesona, kampanye kalau tidak dapat izin dari Presiden," kata Ujang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari menilai Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah melakukan langkah yang tepat dengan menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Mendag dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.

Qodari menilai, kedua tokoh itu memiliki modal sosial dan kemampuan teknis yang baik dalam menyelesaikan masalah. Menurutnya, reshuffle kabinet dilakukan Jokowi untuk menyelesaikan masalah yang selama ini terjadi. Misalnya, soal polemik minyak goreng dan konflik agraria.

“Jadi pastilah ada tujuan untuk menyelesaikan masalah dari reshuffle kabinet ini walaupun elemen pesan-pesan stabilitas politiknya juga kuat sekali. Saya melihat benang merah dari Pak Zul dan Pak Hadi adalah modal sosial jadi menteri itu ada kemampuan teknis,” ujar Qodari dalam keterangannya, Kamis (16/6/2022).

Qodari mengatakan, Zulhas dan Hadi memiliki rekam jejak yang baik. Zulhas pernah menjadi Ketua MPR dan Menteri Kehutanan.

“Ketika bicara masalah besar itu butuh modal sosial. Kalau bicara minyak goreng, misalnya ada mafia, ada perusahaan besar, mungkin diharapkan modal sosialnya Pak Zulkifli Hasan sebagai mantan Ketua MPR. Tokoh partai itu bisa jadi bargaining position untuk melakukan penekanan atau penataan," ucapnya.

Sementara untuk Hadi, Qodari meyakini mantan Panglima TNI itu bisa menyelesaikan konflik agraria dan dirasa mampu melawan mafia tanah.

“Kalau saya lihat (Hadi Tjahjanto) justru yang bisa melawan mafia-mafia tanah adalah mantan panglima TNI, karena kadang mafia tanah ini ada bekingnya katanya militer, kemudian bisa koordinasi dengan Pak Kapolri karena dulu koordinasi ketika Pak Hadi jadi Panglima dengan Kapolri itu sangat baik,” kata dia.