Menkes Budi Buka-bukaan Bicara soal Penanganan Pandemik COVID-19 di RI

Kalau Uni tanya, gimana sih ceritanya saya terlibat di vaksin? Nah itu menarik juga.

Sebenarnya mulainya di bulan April tahun lalu, pada saat saya pegang holding farmasi, Bio Farma, Indofarma, Kimia Farma, sama Phapros. Pada saat itu, Bio Farma sudah tanda tangan kerja sama dengan Sinovac, karena Sinovac saat itu merupakan satu-satunya yang mau melakukan transfer teknologi ke Indonesia.

Pada saat itu, AstraZeneca juga mendekati Bio Farma. Tapi, Bio Farma tidak memiliki teknologi untuk produksi vaksin dengan platform seperti yang AstraZeneca lakukan. Sehingga, di situ terjadi diskusi. Di situ pertama kali kita belajar dengan vaksin. Di situ kita mulai terekspos dengan Sinovac dan AstraZeneca. Yang lainnya belum mau mendekati Indonesia.

Saya tanya, kenapa tidak kontak dengan yang lain? Saya baru tahu saat itu baru tujuh yang masuk ke list-nya WHO. Baru AstraZeneca, Pfizer, Moderna, 3 dari China, satu lagi Johnson. Yang Rusia segala, belum pada masuk. Yang lainnya enggak mau mendekati Indonesia, yang mau mendekati Indonesia hanya AstraZeneca dan Sinovac.

Dalam perjalanan kemudian kita joint CEPI, karena Bio Farma saat itu didekati CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) untuk bikin vaksinnya CEPI (CEPI merupakan koalisi yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil yang bertujuan mempercepat pengembangan vaksin untuk melawan penyakit menular dan mengupayakan akses yang adil terhadap vaksin bagi semua orang). Dari situ kita tahu bahwa ada organisasinya Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunisation), yang mengoordinasikan pembelian vaksin di seluruh dunia. Kemudian kita masuk ke Gavi (Gavi adalah organisasi internasional yang bertujuan meningkatkan akses ke vaksin baru dan kurang terpakai untuk anak-anak yang tinggal di negara-negara termiskin di dunia), nah kita baru tahu landscape vaksin secara lengkap.

Kemudian mulailah kita sadar vaksin itu rebutan di seluruh dunia. Saya ingin sampaikan penduduk dunia 7,8 miliar, jadi kalau 70 persen herd immunity itu 5,5 miliar, kalau masing-masing butuh dua dosis, dibutuhkan dua dikali 5,5 yakni 11 miliar dosis.

Padahal kapasitas produksi vaksin dunia cuma sekitar 6,2 miliar dan itu sudah produksi vaksin yang ada, vaksin cacar, vaksin polio, vaksin rubela, TBC segala macam yang enggak bisa kita setop. Jadi waktu itu hitungan yang saya baca di jurnal-jurnal luar negeri. Let's say, setengah yang bisa dioperasikan untuk bikin vaksin COVID, dari 6,2 kan cuma 3,1. Padahal kebutuhannya 11 miliar, kapasitas cuma 3,1.

Jadi untuk negara-negara berkembang, kalau mereka telat order vaksinnya, dia butuh 3,5 tahun untuk bisa memvaksinasi seluruh dunia. Untuk pengetahuan teman-teman sampai November lalu, negara maju kan tahu mengenai hal ini. Dia udah ijon duluan.

Jadi bulan November kemarin, kalau enggak salah udah diijon negara maju itu 4,2 miliar. Bayangkan, kalau kapasitas yang bisa produksi vaksin COVID cuma 3,1 miliar dosis, 4,2 sudah diijon negara-negara maju.

Artinya, sekitar 18 bulan kapasitas produksi sudah di-book negara-negara maju. Jadi kalau ada negara berkembang seperti Pakistan, Bangladesh, ratusan juta penduduknya, mereka sadar harus beli vaksin, mereka harus nunggu 18 bulan dulu baru kebagian produksi vaksinnya.

Padahal kalau kayak di Indonesia, sekarang yang meninggal 250-300 per hari, atau 6.000 per bulan, atau 72 ribu setahun, kalau mesti nunggu 18 bulan, mesti berapa yang mati rakyat kita?

Itu sebabnya kita mengikuti gerak negara-negara maju untuk bisa men-secure vaksinnya duluan. Sampai sekarang kondisinya seperti itu. Mungkin teman-teman udah di-update, kita sudah secure sekitar 600-an ribu vaksin, kontrak dan opsi dari 4 vaksin yang ada. Masing-masing 100-100 ribu, untuk kebutuhan 100 juta dari kebutuhan 460 juta dosis. Dari negara-negara yang berbeda untuk memastikan, kalau ada lockdown atau gagal, kita ada backup.

Untuk background teman-teman, isu itu keluar karena ditanya teman-teman di DPR. Jadi idenya bukan dari kita, tapi ditanya sama teman-teman di DPR. Sama seperti di tempat-tempat lain, saya sih mendengarkan saja. Terbuka untuk mendiskusikan hal tersebut.

Ya, balik lagi, vaksin mandiri itu wacana dilontarkan waktu ada rapat di DPR. Saya rasa memang kita konsentrasi dulu vaksin untuk nakes, kita kosentrasi vaksin untuk non-nakes.

Kalau buat saya, semua masukan kita dengarkan, wacana itu kita dengarkan. Enggak ada yang baik, enggak ada yang buruk. Tujuan vaksin itu untuk mengejar herd immunity.

Jadi kalau saya sebagai regulator, adalah bagaimana secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya orang bisa divaksinasi, dengan sekecil-kecilnya anggaran. Itu saja. Jadi saya tebuka dengan berbagai macam mekanisme, berbagai macam wacana, bagaimana caranya secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia bisa divaksinasi. Which is kita targetnya 180 juta dengan sekecil-kecilnya menyerap anggaran.

Jadi memang, Presiden kasih saya tugas dua. Satu, yang lebih cepat pressing adalah melaksanakan program vaksinasi. Kedua, yang lebih susah dan jangka menengah adalah menyelesaikan pandemik ini.

Waktu saya masuk 23 Desember, saya lupa tanggal 24 atau 25 (Desember 2020), saya kumpulin itu Kawalcovid, Pandemitalks, organisasi-organisasi civil society untuk memberikan masukan. Di hari itu, saya tahu bakal ada lonjakan kasus aktif.

Jadi kita sudah tahu akan ada lonjakan seperti sekarang yang terjadi, itu di tanggal 24/25 Desember. Kenapa? Karena Pandemitalks, saya ingat, itu menunjukkan ada tren bahwa setiap ada liburan panjang, di mana kita lepas orang-orang jalan, itu naik 40 persen.

Masalahnya adalah beberapa kali liburan panjang, itu base-nya kita masih rendah. Nah kemarin, even sebelum liburan tanggal 23 Desember atau sebelum libur, itu base-nya sudah tinggi. Jadi kita tahu sekarang bakal meledak, bukan oh sekarang jadi meledak.

Kenapa masalahnya? Ya kita tahu setiap kali liburan panjang, orang dilepas bergerak, pasti akan kembali naik 30-40 persen. Buat gambaran teman-teman, di awal November, itu kasus aktif masih 50 ribu, sekarang mungkin sudah 145 ribu. Di mana masalahnya kalau kasus naik? Ya health care system kita. Kita butuh 30 persen bed, kalau 50 ribu kita butuh sekitar 150 ribu bed, kalau 140 ribu butuh sekitar 420 ribu bed. Naiknya hampir 100 persen lebih.

Nah kalau ditanya, Pak kenapa enggak beresin testing-tracing?

Karena unfortunately, sejak saya masuk, saat kita sibuk-sibuknya rollout vaccine, kita tahu akan ada musibah besar di minggu kedua, minggu ketiga. Jadi apa yang harus saya lakukan, saya beresin ini dulu, karena ini bicara mengenai nyawa manusia, dan itu kita tahu pasti akan datang, dan tak bisa dihindari. Kita lupa kemarin saat liburan jangka panjang, dan bener sekarang datang.

Nah 3T, kita lakukan sebenarnya. Kita belum sempat menyentuh 3T-nya, karena kita lagi membereskan, menambah bed  rumah sakit secara tergesa-gesa, jadi sejak tanggal 25, 26 (Desember 2020) kita tambah tuh. At least, yang ada di bawah kendali saya, saya pegang rumah sakit-rumah sakit besar dengan 15 ribu kamar, saya tambah semua. Karena, rumah sakit-rumah sakit rata-rata cuma mengalokasikan 20 persen dari kamarnya untuk COVID, itu saya naikin 40 persen. Supaya bisa carry yang 40 persen tambahan ini.

Misalnya RSCM, cuma punya kamar 800, cuma 200 buat COVID, tambahi supaya ada kapasitas. RS Hasan Sadikin, begitu RS Sardjito, kita naikkin semua. Sebelum awal tahun baru, saya datang ke RSCM, saya datang ke RS Fatmawati, saya datang ke RSUD Pasar Minggu, sudah mulai penuh semua.

Masalahnya ternyata bukan hanya bed, tapi juga tenaga kesehatan. Karena banyak yang sudah kena dan letih. Jadi waktu itu kita keluarkan Kepmen, saya lupa tanggal berapa, mungkin dekat-dekat akhir tahun. Karena yang masalah lebih banyak itu di perawat, kekurangan perawat.

Kita punya 10 ribu perawat yang sudah lulus, tapi pending tidak bisa bekerja karena ada status sertifikasi STR, Sertifikasi Tanda Registrasi. Yang wewenangnya di Kemenkes, itu harus diperoleh dulu izin itu, sebelum mereka bisa praktik, nah itu yang saya cabut.

Jadi saya relaksasi, tanpa memiliki STR, perawat yang 10 ribu itu bisa langsung bekerja. Karena kita kekurangan perawat untuk mengejar naiknya kasus aktif di minggu kedua dan ketiga.

Kemudian kita juga kekurangan dokter ahli. Dokternya enggak kekurangan, tapi dokter spesialis kekurangan, terutama adalah dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, karena COVID ini banyak nyerang organ-organ dalam, dan dokter spesialis anastesi, karena untuk pasang ventilator butuh anastesi.

Banyak yang letih, banyak yang kena COVID, dan ada beberapa yang meninggal juga. Sampai kejadian kita bikin COVID board di setiap rumah sakit, di mana dokter-dokter ahli paru, yang mungkin tinggal satu atau dua bisa mensupervisi dokter umum untuk bekerja sesuai dengan direction dari spesialis paru. Nah, itu bekerjanya di belakang layar.
Kenapa? Karena itu untuk menghadapi, dan kita sudah antisipasi.

Jadi kalau saya ditanya, gimana nurunin kenaikan ini? Kenaikan ini merupakan akibat, jadi enggak bisa kita turunin, karena sudah dilepasin liburan kemarin, jadi harus kita hadapi lonjakan mungkin 40 persen kasus aktif minggu kedua sampai minggu keempat Januari ini.

Alhamdulillah, kita sudah berhasil mengantisipasi, ada antrean, tapi seenggaknya tidak sedrastis seperti yang dulu. Karena kita sudah mengantisipasi. Dan saya sudah keluarin surat, bukan hanya ke RS pemerintah, tapi ke RS swasta dan RS BUMN untuk menambah kamar juga. Bisa cek kemarin RS Siloam kemarin tambah kamar, RS Mitra Keluarga juga tambah kamar, saya baru kemarin kasih khusus RS Krida di DKI itu ada 200 kamar, dipercepat izinnya agar segera beroperasi supaya bisa menampung lonjakan yang terjadi.

Jadi itu enggak kelihatan, kerjaanya di belakang layar, tapi alhamdulillah bisa at least mengurangi pressure ke rumah sakit, mengurangi pressure tenaga kesehatan yang ada, dan mengurangi kematian masyarakat karena tidak tertampung di rumah sakit. Itu yang dilakukan dua minggu terkahir.

Kalau ditanya, itu ngeberesin kasus aktif? Tidak. Benar, yang harus dilakukan 3T-nya dan pembatasan pergerakan. Kenapa itu belum dilakukan, karena kita sibuk urusin ini dulu, karena urusannya nyawa. Sudah kadung, sudah masuk orang-orang yang pulang dari liburan. Saya sampaikan ke teman-teman, kita setiap hujan sibuk ngepel, tapi tidak pernah nambal atapnya. Nambal atapnya ya itu, 3T dan perubahan perilaku.

Sekarang apa yang dilakukan? Tapi itu tidak bisa dilakukan sekarang, kalau dilakukan sekarang dampaknya dua sampai tiga bulan yang akan datang. Yang sekarang tetap diberesin juga, karena sudah terjadi sebulan atau dua bulan lalu.

Di 3T saya lihat, testing ya, sudahlah kejar standarnya WHO yang satu per 1.000 per minggu, itu saja. Nah Indonesia 269 juta, jadi seminggunya 269 ribu, dibagi 7 jadi 40 ribu. Kalau kita bisa testing 40 ribu, asal benar, di Indonesia selesai. Kapasitas testing kita sudah 70 ribu sekarang, jadi harusnya sudah.

Masalahnya kenapa? Masalahnya dua, tidak merata. Jadi yang banyak itu di Jakarta, ada daerah-daerah yang belum satu per 1.000 per minggu. Harusnya di semua daerah merah, atau daerah kuning, itu testingnya harus satu per 1.000 per minggu. Kita lihatnya ini agregat nasional, enggak pernah lihat sampai ke kabupaten/kotamadya. Itu seharusnya yang dikejar oleh kabupaten/kodya.

Siapa aja kabupaten/kodya yang sudah sesuai aturan WHO, satu per 1.000 per minggu, mana yang belum. Jangan lihatnya nasional, nasional 40 ribu sudah cukup.

Tapi begitu kita lihat, Jakarta misalnya, satu per 400 atau satu per 300, jauh di atas WHO. Tapi Surabaya satu per 1.000, begitu diagregatkan, statistik-kan, itu mohon maaf sebagai alumni statistik, the biggest scientific liar. Harus hati-hati dengan statistik, karena semua jadi agregatkan. Kita kehilangan detail.

Yang kedua, testingnya itu yang terjadi banyak testing mandiri, bukan testing epidemiologi. Jadi strategi testingnya harus dibenarin. Bukan kayak Budi Sadikin ketemu Presiden, atau rapat terbatas seminggu empat kali diswab, empat kali dihitung. Itu harusnya enggak dihitung. Harusnya yang dihitung kalau dia suspect, begitu dia positif, dia trace 30 kontak ke belakangnya, kontak eratnya dites. Testing yang benar itu, bukan testing karena ingin ketemu Presiden, atau testing mau jalan-jalan ke Bali. Itu wrong testing strategy.

Testing yang benar untuk identifikasi yang bersangkutan kena enggak, supaya diisolasi. Nah itu testing strategy harus diberesin. Itu dari testing.

Saya dengan kerendahan hati, saya bilang belum tahu kapan. Tapi saya kasih dua hal yang perlu kita pertimbangkan sama-sama. Pak Drajat, kejadian ini mengubah peradaban dunia, mengubah tata hidup dari semua industri.

Saya kasih contoh begini, ada beberapa peristiwa kan mengubah peradaban dunia. Contohnya Perang Dunia II, atau yang paling dekat dengan kita peristiwa 9/11 (serangan teroris di New York dan Washington DC dengan membajak empat pesawat jet penumpang pada 11 September 2001), begitu hits, kejadian di gedung Amerika. Yang terjadi, transportasi udara berubah total, yang dulu enggak pernah dicek sekuriti, datangnya cukup 1 jam jadi 2 jam, transit segala macam dicek, itu berubah.

Nah, dengan adanya peristiwa pandemik ini, aku rasa kehidupan dunia pendidikan, pariwisata, kehidupan di dunia industri, kehidupan di dunia transportasi akan berubah juga. Jadi don't expect ini akan sama. Pasti akan beda, even dengan vaksin. Jadi kita harus siap-siap akan berubah.

Nomor dua, berubahnya gimana? Berubahnya adalah ke arah di mana kerja sama antara Kemenkes dengan Kemendikbud. Sehingga, kita bisa mengeluarkan protokol pendidikan, tata kelola belajar dan mengejar yang baru, yang sesuai dengan kondisi yang sudah berubah.

Saya sudah bilang ke teman-teman di kesehatan, karena leading sectornya kita, kita harus merangkul. Kita harus datang ke para pendidik yang berpengalaman, yuk bagaimana kita menyusun tata kelola belajar-mengajar pascapandemik, pascaperistiwa besar ini. Jadi tetap kita melakukan belajar mengajar, tapi sesuai dengan kondisi yang sudah berubah.

Saya tadi sudah ngomongin soal testing, tracing-nya itu WHO bilang kita harus 30 per 100 ribu. Dan setiap kali kena, kita harus testing 30. Jadi testingnya belum cukup, strateginya salah, dan geografinya belum baik. Tracing-nya kita low, itu juga yang masih diberesi.

Tapi tracing-nya ini enggak mudah, karena kan ini di seluruh dunia, seluruh pelosok Indonesia. Siapa yang harus di-tracing, begitu sudah di-tracing, ketahuan, ini mesti diisolasi. Ini juga masalah. Jadi testing, tracing, isolasi ini jadi satu strategi yang sekarang saya rapikan. Bapak benar, this is hulunya, kita sibuk di hilirnya, kita lihat akibatnya, enggak pernah beresin penyebabnya.

WHO kasih strategi simpel, empat, vaksin itu nomor tiga. Yang pertama diagnosa, testing-tracing-isolasi. Nomor dua perawatan, ini kalau udah masuk RS supaya kematian rendah. Sama seperti demam berdarah, 100 tahun lalu kena demam berdarah 100 persen mati. Sekarang kena demam berdarah, ya insya Allah kalau Tuhan masih sayang sama kita, kita masih hidup, 99,5 persen asal treatment-nya benar, hidup. Ini juga terjadi, orang yang kena COVID dulu, dengan orang yang kena COVID sekarang, change hidupnya lebih besar yang sekarang.

Yang ketiga itu vaksin. Yang keempat itu public health care system, itu perubahan perilaku. Harus pakai masker, harus jaga jarak, itu harus semuanya tergerak untuk itu. Itu menjawab Langit Biru juga.

Ini kenapa sekarang naik, ini bukan salah testing-tracing-nya, salah karena dulu orang-orang enggak mau pakai masker jalan-jalan. Ya udah di awal, enggak bisa ini saya lakukan sendiri, enggak bisa eksklusif Kemenkes. Ini harus inklusif, ini harus menjadi gerakan seluruh rakyat Indonesia, sadar bahwa dengan pandemik ini peradaban manusia itu berubah, cara hidup kita itu berubah.

Saya butuh, bukan hanya mahasiswa IPB, seluruh alumni IPB, terutama yang perempuan, karena laki-laki takutnya sama perempuan. Suami takut sama istri, itu istri mesti bilang ke suami dan anak-anak jangan enggak boleh pakai masker. Kalau kita disiplin pakai masker itu reduse, itu yang bikin rumah sakit enggak penuh.

Aku minta kalau boleh, bangun gerakan semua mahasiswa IPB, semua alumni IPB, semua dosen IPB, memastikan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). Simpel, yang masalah itu disiplin dan itu enggak bisa polisi, enggak bisa saya, enggak bisa Presiden. Itu harus menjadi gerakan kita sadar the way kita hidup berubah.

Aku hanya bilangnya gini Bu, saya kecil divaksin, aku enggak pernah tanya vaksinnya dari mana, efikasinya berapa, enggak pernah tanya, aku terima saja. Aku nanya banyak ahli epidemiologi, mereka itu bilangnya tiga. Pertama, asal itu di atas standarnya WHO, which is di atas 50 persen efikasinya.

Kedua, itu sudah di-approve oleh BPOM, ahlinya bidang kontrol itu. Apa yang harusnya cepat diambil.

Jadi ini humanity issue, ini bukan social issue, bukan economy issue, bukan politics issue. The more we delay, the more deaths happen. Dan rate-nya 200-300 per days.

Saya juga bilang ke teman-teman, saya enggak mau debat ke sana. Tapi saya mau jelasin, vaccine is not individual program, banyak orang merasa vaksinasi itu adalah untuk melindungi diri kita. Aku bilang, mohon dengan segala hormat, itu salah.

Vaksinasi adalah program yang dilakukan untuk mengejar herd immunity, sehingga kita bisa mengurangi flattening the curve dan mereradikasi bergeraknya virus ini. It is a very socialist program.

Vaksin ini bukan hanya untuk melindungi diri kita, vaksin ini untuk melindungi anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat di dunia.

Amerika, misalnya, dia hanya ingin vaksin seluruh negaranya saja. Oke, selesai. Tapi selama orang-orang Amerika masih jalan-jalan ke luar negeri, dan orang-orang luar negeri masuk ke Amerika, enggak akan selesai itu. Jadi vaksinasi ini syarat dengan sosial, ini untuk semua manusia di bumi.

Minggu lalu itu saya baru tanda tangan sama Pak Bambang Brojo (Menristek/BRIN) untuk membangun jaringan 12 lab, aku enggak tahu IPB masuk atau tidak. Tapi banyak lab-labnya di bawah BRIN itu perguruan tinggi yang bisa melakukan genom sequence.

Karena sampai sekarang, habis dari kejadian yang di Inggris itu kita enggak tahu apakah sudah masuk di Indonesia atau tidak. Diharapkan bahwa dengan kita mensinergikan lab-lab genom sequence ini, kita bisa share informasi, bisa share resource, alat dan keahlian, bisa represent Indonesia to the global platform mengenai genom sequence. Sehingga any future virus, kita bisa tahu.

Saya suka bercanda, IPB itu Institut Pers Bogor, karena banyak yang jadi wartawan. Saya jujur bilang masalah kita di pangan, saya pegang klaster pangan juga. Di pangan itu banyak sekali, karena penduduknya naik terus, padahal mengambilnya banyak yang dari tanah, lahannya enggak nambah.

Kalau saya ditanya, I think IPB have a very noble purpose untuk beresin isu pangan dunia yang sama kompleksitasnya dengan isu kesehatan dunia. Tapi saran saya, jangan ambil kemudahan ada COVID masuk ke situ, tapi lebih ke long term purpose-nya.

Karena saya bilang resource yang ada di IPB untuk masalah pangan di Indonesia dan dunia, yang jumlah penduduknya miliaran, itu bagaimana pengembangan produktivitasnya dengan lahan yang sama.

Jadi saya takutnya, kita kerja kan harus fokus di satu sisi, kalau kita terlalu lepas, nanti yang harus dikerjakan lepas. Tapi saya open, karena itu hak teman-teman.