Menkes Lapor Prabowo soal Rencana Iuran BPJS Kesehatan Naik pada 2026

05 Feb 2025, 18:03 WIB

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan ada rencana untuk menaikkan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS). Menurutnya, untuk 2025, iurannya tidak akan dinaikkan, tetapi mulai 2026.

"Itu BPJS saya sudah bilang ke Bapak (Prabowo), kalau hitung-hitungan kami sama Bu Menkeu 2025 harusnya aman, di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment di tarifnya," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2/2025).

1. Masih bahas besaran tarif dengan Menteri Keuangan

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Meski demikian, Budi belum bisa mengungkapkan besaran kenaikan iurang BPJS Kesehatan untuk 2026. Menurutnya, hal itu akan dibahas dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

"Belum, belum ada angkanya. Makanya mesti menghadap beliau (Presiden), tetapi sudah dikasih waktunya, nanti aku sama Bu Ani (Sri Mulyani)," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Budi membantah kenaikan karena terkait anggaran BPJS Kesehatan dengan pemberlakukan kelas rawan inap standar (KRIS).

"Gak ada hubungannya sama KRIS," kata dia.

2. Menkes akui BPJS tak mampu biaya semua penyakit

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengakui BPJS Kesehatan tidak mampu membiayai pengobatan semua jenis penyakit, karena iuran yang terlalu murah.

Budi mengatakan biaya pengobatan beberapa jenis penyakit itu biasanya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta. Dia mencontohkan, penyakit jantung yang dibiayai BPJS hanya pemasangan ring, sementara bila ada pengobatan di luar itu, maka BPJS hanya membiayai sekitar 70 persennya.

"Tapi jujur BPJS sekarang belum mampu meng-cover 100 persen pembiayaan untuk semua jenis penyakit, karena iuran BPJS itu masih sangat murah. Sekarang kan Rp40 ribu perbulan," kata Budi dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times, di Kantor Pusat IDN, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025.

3. Menkes beberkan solusinya

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Solusinya, Budi mengatakan, sisa biaya yang tidak bisa dibiayai BPJS itu nanti bisa dibiayai asuransi swasta di atasnya.

Budi mengatakan, pemerintah memang telah melakukan dua skema kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, meminta seluruh rumah sakit memberikan subsidi, tapi kebijakan ini sangat bergantung dengan masing-masing kebijakan rumah sakit.

Kedua, pemerintah saat ini akan membuka lebih banyak lagi asuransi kesehatan swasta, tapi dengan syarat preminya tidak membebankan masyarakat, tapi tidak lebih seperti biaya iuran BPJS yang saat ini berlaku.

"Sehingga kekurangannya tadi bisa ditutup oleh asuransi swasta, jadi yang sakit tidak harus bayar gerojokan BESS (Biportal Endoscopic Spine Surgery), tapi kayak BPJS, dia bayarnya ratusan ribu atau berapa per-bulannya," kata dia.