Menko Hadi Wanti-Wanti ASN dan TNI-Polri Bersikap Netral di Pilkada

29 Mei 2024, 19:45 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto ketika berada di Papua. (Dokumentasi media Polhukam)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mewanti-wanti seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri agar bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang akan digelar November mendatang.

Hadi mengatakan dengan bersikap netral, diharapkan tidak terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada, sehingga legitimasi hasil Pilkada bisa tetap dipercaya masyarakat.

"Saya kembali ingatkan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri dalam menjalankan tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi) harus bersifat netral, dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," ujar Hadi seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (29/5/2024).

Ia juga mengingatkan kualitas demokrasi akan terganggu bila legitimasi masyarakat menurun terhadap hasil pemilu, pemerintah, maupun penyelenggara pemilu. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota 2024, Pilkada Serentak digelar pada 27 November 2024 di 545 daerah.

"Pilkada provinsi sendiri akan dilaksanakan di 37 provinsi, termasuk Papua," tutur Hadi.

1. Pemerintah ingin tepis stigma Papua rawan lewat penyelenggaraan Pilkada 2024

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, ketika berada di Papua. (Dokumentasi media Polhukam)

Lebih lanjut, Hadi mengatakan, Pilkada 2024 di Papua akan dilaksanakan di lima provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Pegunungan Barat Daya.

Maka, menurut Hadi, dibutuhkan langkah strategis dan mensinergikan semua pihak. Mulai dari penyelenggara dan peserta pemilu, pemerintah, dan masyarakat.

"Sebagai contoh, jika terjadi gangguan keamanan di salah satu daerah maka akan timbul situasi yang tidak kondusif. Bahkan, dapat mengancam penyelenggaraan Pilkada, sehingga Pilkada tidak dapat berjalan dengan baik. Bahkan, Pilkada bisa tertunda," kata mantan Panglima TNI itu.

Di forum yang sama, juga hadir Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Mantan Kapolri itu mengatakan tujuan dari perhelatan Pilkada adalah untuk menemukan mutiara-mutiara yang tak diperoleh saat Pilkada tak dilaksanakan secara langsung.

Oleh sebab itu, Tito berharap, stigma potensi kerawanan pemilu di Papua bisa ditepis dengan lancarnya penyelenggaraan Pilkada. "Kalau Papua aman dan damai, maka bisa menjadi cermin bahwa Indonesia damai," kata dia.

2. Menko Hadi sebut Pilkada Papua butuh perhatian khusus

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto ketika diam-diam bahas revisi UU MK. (Dokumentasi Polhukam)

Sebelumnya, Hadi mengatakan, Pilkada di Papua memiliki tantangan berbeda dibanding wilayah lainnya, sehingga perlu ada perhatian khusus. Bentuk perhatian khusus itu ditandai dengan memimpin rapat mengenai koordinasi Pilkada Papua langsung di Jayapura pada Rabu (29/5/2024).

"Seperti yang kita ketahui keamanan di wilayah Papua saat ini berjalan cukup dinamis, sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap situasi dan kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak, agar tahapan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar di wilayah Papua," ujar dia, kemarin.

Apalagi, kata Hadi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 2023 menilai perlu adanya perhatian khusus di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua selama perhelatan kontestasi demokrasi. Dia mengatakan, empat DOB belum pernah melaksanakan pemilu pada Februari lalu.

"Ini yang kami antisipasi. Apalagi di sana masih menggunakan sistem noken," kata mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) itu.

3. Eskalasi di Pilkada 2024 diperkirakan ada di level sedang hingga tinggi

Ilustrasi Peta Papua. (IDN Times/Sukma Shakti)

Menurut Hadi, perkiraan intelijen, momen Pilkada berkisar di level sedang hingga tinggi. Oleh sebab itu, ia meminta mulai dari tahapan Pilkada, perencanaan hingga pelaksanaan, semua pihak, termasuk aparat intelijen harus benar-benar fokus.

"Saya juga pesankan kepada aparat intelijen untuk membuat perencanaan intelijen yang tajam," kata dia.

Apalagi, kata Hadi, di Pilkada 2024 dilakukan pemilihan terhadap 37 gubernur, 93 bupati, dan 415 wali kota di seluruh Indonesia.

"Bila perkiraan intelijennya tajam, maka masalah bisa langsung tepat diselesaikan," tutur Hadi.