Menko PMK: 94,71 Persen Warga Indonesia Sudah Nikmati Program JKN

Dia menjelaskan, fokus pemerintah Republik Indonesia memberikan perlindungan menyeluruh bagi bangsa Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, salah satunya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

"Program JKN bersifat wajib yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta, guna membangun kebersamaan antar peserta melalui prinsip gotong royong dalam menanggung beban biaya jaminan sosial," jelas Muhadjir.

Hingga September 2023, cakupan peserta JKN mencapai 263.070.741 peserta atau sekitar 94,71 persen dari total penduduk Indonesia. Seiring dengan terus bertambahnya peserta, Muhadjir meminta BPJS Kesehatan terus mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan.

Selain itu, dia meminta pimpinan fasilitas kesehatan dapat menjamin layanan kesehatan kepada masyarakat terpenuhi diseluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). 

"Bila hal tersebut dapat tercapai, maka InsyaAllah pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara dapat kita wujudkan," sambungnya.

Pertemuan ini mengusung tema Kolaborasi dalam Transformasi Mutu Layanan yang Mudah, Cepat, dan Setara Kepada Peserta JKN. Dalam pertemuan ini, Muhadjir turut Melaunching Transformasi Mutu Layanan JKN dan memberikan penghargaan kepada FKTP serta FKRTL yang telah berkomitmen dalam peningkatan mutu pelayanan JKN Tahun 2023.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir, Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng, serta Para Perwakilan Organisasi dan Asosiasi Kesehatan.