Menko Yusril Jelaskan Praktik Jalur Cepat Imigrasi Era Silmy Karim

Menurut dia, perkara tersebut berkaitan dengan praktik mempercepat proses penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Tinggal Tetap (ITAP) bagi WNA yang bekerja di Indonesia. Proses tersebut disebut melibatkan urusan ketenagakerjaan dan seharusnya membutuhkan waktu beberapa hari sesuai prosedur.

“Yang seharusnya itu selesai dalam hitungan tiga atau lima hari menurut prosedur tapi bisa dipercepat menjadi satu hari, dua hari, tiga hari dengan pembayaran, dan pembayarannya itu tidak disetorkan ke kas negara dan itulah yang disebut dengan pemerasan ataupun juga gratifikasi,” ujarnya.

Yusril menegaskan dugaan praktik tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penindakan.

“Tapi saya dengar pemerasan yang dilakukan dan itu yang dituduhkan kepada para pejabat imigrasi dan termasuk juga Pak Silmy dan itu jelas masuk ke dalam pasal-pasal dari undang-undang tindak pidana korupsi dan KPK berwenang untuk mengambil langkah hukum yang tegas terhadap praktek-praktek seperti itu,” katanya.

Dia juga menyinggung pemerintah sudah membenahi sektor keimigrasian sejak terbentuknya kabinet baru. Salah satu langkah yang disebut telah dilakukan adalah menghapus praktik percepatan layanan berbasis pembayaran di luar mekanisme resmi.

Menurut Yusril, saat ini seluruh permohonan izin tinggal diproses sesuai standar waktu pelayanan dan seluruh pembayaran wajib disetorkan ke kas negara.

“Sekarang ini semua berjalan normal yaitu semua permohonan itu akan dibahas dalam waktu dan diselesaikan dalam waktu 4 atau 5 hari dan semua pembayaran setorkan ke Kas Negara,” ujarnya.