Lalu Ahmad Zaini ditetapkan sebagai tersangka bersama dua pihak lainnya yakni Sudirman selaku Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat dan Alvonsus Gani selaku Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument.
TOP 5: Bukti OTT Bupati Lombok Barat Rp9,06 M hingga Pegolf Jesslyn Diculik
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- KPK menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka korupsi setelah OTT senilai Rp9,06 miliar bersama dua direktur perusahaan terkait proyek di daerahnya.
- Pegolf Jesslyn Wijaya diduga diculik oleh sejumlah pria saat menghadiri pesta ulang tahun neneknya di Jakarta Pusat, dan hingga kini keberadaannya belum diketahui.
- Imigrasi menegaskan pencekalan Febrie Adriansyah tetap berlaku meski ada sprindik baru, sementara 300 orang ajukan pelepasan status WNI dan Badan Gizi Nasional lantik lima pejabat baru.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - KPK menemukan bukti OTT Bupati Lombok Barat senilai Rp9,06 miliar. Artikel tersebut menjadi salah satu yang populer di IDN Times pada Selasa (21/7/2026).
Selain itu, berita twentang diculiknya pegolf Jesslyn, Imigrasi yang nyatakan pencekalan Febrie Adriansyah tetap berlaku, 300 orang ajukan permohonan lepas status WNI usai tarif baru, hingga Badan Gizi Nasional lantik lima pejabat pimpinan tinggi madya juga masuk dalam deretan Top 5 IDN Times.
1, KPK temukan bukti OTT bupati Lombok Barat senilai Rp9,06 miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan di Pemkab Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) ke-16 KPK tahun 2026.
2. Pegolf Jesslyn diduga diculik saat rayakan ultah nenek di Jakarta Pusat
Seorang golfer sekaligus putri pengusaha Ponty Wijaya, Jesslyn Wijaya, diduga menjadi korban penculikan. Jesslyn dibawa paksa oleh sejumlah pria saat menghadiri pesta ulang tahun neneknya di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Hingga kini keberadaannya belum diketahui.
Peristiwa itu disebut terjadi pada Senin (13/7/2026) sekitar pukul 19.45 WIB di Restoran Saung Kita. Menurut keterangan saksi yang disampaikan kuasa hukum pelapor, Jesslyn diduga ditutup matanya sebelum diangkat oleh dua pria bertubuh besar menuju sebuah mobil hitam.
3. Imigrasi: Pencekalan Febrie tetap berlaku meski ada sprindik baru
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memastikan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, tetap berlaku meski penanganan perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko merespons penerbitan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru oleh Kejagung dalam perkara yang menjerat Febrie.
4. Menkum sebut 300 orang ajukan permohonan lepas status WNI usai tarif baru
Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas menyebut, kenaikan tarif pelepasan status warga negara Indonesia (WNI) tak akan memberatkan masyarakat. Berdasarkan data yang dimilikinya, tercatat 300 orang telah mengajukan permohonan melepas status WNI setelah biaya itu naik.
Supratman mengatakan, WNI yang mau melepas status kewarganegaraan harus mempunyai kemampuan finansial yang mumpuni.
5. Badan Gizi Nasional lantik lima pejabat pimpinan tinggi madya
Lima pejabat resmi dilantik sebagai Pimpinan Tinggi Madya Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (21/7/2026). Kelima pejabat tersebut mengisi sejumlah posisi strategis mulai dari Sekretaris Utama hingga deputi yang membidangi sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan.
Lima pejabat yang dilantik yakni Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama; Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola; Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran; Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama; serta Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
