Menkominfo Johnny Plate Irit Bicara Ditanya soal Reshuffle Menteri

16 Nov 2021, 16:57 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate irit bicara saat ditanya tentang reshuffle atau perombakan menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sekadar pengingat, isu reshuffle terus bergulir sejak Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke koalisi pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo.

"Alah kamu mikirin reshuffle, untuk apa reshuffle?" kata Plate yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Partai NasDem, di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (16/11/2021).

"Untuk apa reshuffle? Untuk apa reshuffle?" tanya dia, lagi.

Plate menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. NasDem, kata dia, hanya membantu Jokowi untuk menangani pandemik COVID-19.

"Ya sudah, kalau (reshuffle) itu tanya presiden," ucapnya.

Terkait wacana yang beredar Marsekal Hadi Tjahjanto akan menjadi menteri usai pensiun sebagai Panglima TNI, Plate juga tak berkomentar banyak.

"Itu kewenangan Presiden, Pak Hadi kan sudah di kabinet jadi Panglima (TNI)," kata Plate.

1. PPP sebut tidak punya posisi untuk mendorong Hadi masuk menteri

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani (IDN Times/Sachril Agustin)

Sebelumnya, bergulir isu reshuffle usai Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pensiun sebagai Panglima TNI. PPP menegaskan tidak keberatan atau mendorong Hadi agar menjadi menteri.

"Yang jelas PPP tidak punya posisi keberatan maupun mendorong-dorong apakah itu Pak Hadi Tjahjanto yang segera menyerahterimakan jabatan lainnya atau yang lain masuk kabinet," kata Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (16/11/2021).

2. PPP sebut masukan ke Jokowi terkait reshuffle sia-sia

Presiden Joko "Jokowi" Widodo. (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Arsul mengatakan, tidak ada gunanya bila ada pihak yang mendorong Jokowi melakukan reshuffle atau menjadikan Hadi Tjahjanto sebagai menteri. Sebab, kata dia, Jokowi tidak membutuhkan pendapat terkait reshuffle. Bila membutuhkan masukan, kata Arsul, Jokowi yang akan proaktif meminta pendapat tiap orang.

Dia pun mencontohkan saat Jenderal (Purn) Idham Azis akan memasuki masa pensiun sebagai Kapolri. Sebelum pensiun, muncul banyak nama yang akan menggantikan posisi Kapolri. Politikus PPP ini pun menegaskan reshuffle menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Namun, kata Arsul, dari banyaknya spekulasi nama yang bermunculan, Jenderal Listyo Sigit yang dilantik menjadi Kapolri.

"Jadi saya yakin kalau pun ada yang mencoba memberi masukan, mengusul-ngusulkan si A si B itu menurut saya kalau tidak seusai dengan apa yang ada dipikiran Pak Jokowi itu ya, kesia-siaan saja," ucapnya.

3. PAN klaim tetap setia jadi koalisi meski Jokowi belum berikan kursi menteri

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi (www.dpr.go.id)

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan akan tetap setia dengan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Meski, Jokowi belum memikirkan reshuffle menteri, yang bisa menjadi pintu bagi kader PAN duduk di kabinet.

"PAN tetap saja membantu Pak Jokowi dan mensukseskan program pemerintah agar bermanfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara, sesuai cita-cita kemerdekaan," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga, saat dihubungi, Jumat, 12 November 2021.

PAN diketahui belum mendapat jatah kursi menteri setelah bergabung ke koalisi pemerintahan. Terkait hal tersebut, Viva mengaku PAN tak masalah dan tidak akan keluar dari koalisi.

"PAN tetap sebagai partai koalisi pemerintah, mengawal pak Jokowi sampai selesai menunaikan tugas negara," ujar Viva.