Yasonna Targetkan Bahas 'Omnibus Law' dengan DPR Pada Januari 2020

Di sesi itu, Yasonna turut menyampaikan pesan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo yakni agar aparat penegak hukum bekerja untuk turut memudahkan investasi asing masuk ke Indonesia. Jokowi bahkan mewanti-wanti agar aparat penegak hukum bukannya malah mempersulit investasi masuk ke Indonesia. 

Pernyataan Jokowi itu sudah pernah disampaikan secara langsung di hadapan para menterinya dalam ratas. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggunakan kata 'gigit' untuk menghajar aparat penegak hukum yang justru bermain mata dengan para mafia. 

"Kadang-kadang izin malah ditahan-tahan. Ada perusahaan karena tidak memiliki izin lalu didatangi oleh APH (aparat penegak hukum)," kata Yasonna pada siang tadi. 

Pemerintah lupa bahwa masuknya investasi juga harus mengikuti aturan yang berlaku, agar tidak merugikan masyarakat. Justru sering kali untuk mempermudah pengeluaran izin dan mengabaikan aturan yang ada, calon investor tidak segan menyuap aparat penegak hukum. 

Dalam pidato pemaparannya, Yasonna mengatakan Indonesia kalah saing dengan negara lain dalam hal investasi karena perbuatannya sendiri. Kini, ia berharap paradigma para kepala daerah diubah. 

"Jadi, kita kasih izin dulu baru buat persyaratan kemudian. Kita akan mudahkan (perizinan untuk berinvestasi). Kepada seluruh gubernur, wali kota, maka kita akan mudahkan investasi dan lapangan pekerjaan untuk masuk," tutur dia. 

Ia pun memberi contoh investasi Tiongkok di Morowali, Sulawesi Tengah. Kendati sempat menjadi sorotan negatif di dalam negeri, namun Yasonna membelanya. Guyuran investasi dari Tiongkok terbukti membuka sekitar 30 ribu lapangan pekerjaan di Indonesia. 

Namun, Yasonna lupa apabila Tiongkok berinvestasi, maka mereka akan turut menggaet pekerja dari negaranya untuk bekerja di Indonesia. 

"Di Morowali, memang ada tenaga kerja asing (asal Tiongkok). Padahal, (investasi) di Morowali walau ada TKA, tapi membuka lapangan pekerjaan bagi 30 ribu tenaga kerja lokal. Coba, kalau enggak ada (investasi dari Tiongkok), 30 ribu anak bangsa tidak mendapat pekerjaan," tutur dia lagi. 

Yasonna juga mengingatkan agar pemerintah daerah tak perlu lagi banyak-banyak membuat aturan baru. Sebab, aturan yang sudah ada pun sudah dinilai membebani calon investor. 

"Over regulasi itu saya kira berbahaya," kata dia. 

Ia pun optimistis bisa menerapkan omnibus law di Indonesia asal para pemerintah daerah bersedia mengubah paradigmanya dan secara disiplin menerapkan aturan tersebut. Di masa mendatang, tutur Yasonna, Kemenkum HAM akan membuat harmonis semua aturan dan perda dengan tujuan tidak ada aturan yang tumpang tindih. Sehingga, semuanya bisa mewujudkan keinginan presiden yakni mendorongnya investasi asing masuk ke Indonesia.