Soeharto diusulkan dapat gelar pahlawan nasional, bersama 49 nama lainnya
Penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
Jakarta, IDN Times — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan seluruh proses penetapan gelar pahlawan nasional telah selesai dan kini tinggal menunggu pengumuman resmi dari Presiden.
“Semua proses sudah dilalui, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga Kementerian Sosial dan Dewan Gelar. Nanti Dewan Gelar yang akan menyampaikan kepada Presiden,” ujar Gus Ipul, saat ditemui di RS Yarsi, pada Sabtu (8/11/2025).
Dia mengatakan, ada 49 nama yang diusulkan menerima gelar Pahlawan Nasional, di antaranya Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ulama besar Syaikhona Kholil Bangkalan, KH Bisri Syamsuri, serta pejuang-pejuang lain dari berbagai provinsi.
“Insyallah pada waktunya akan diumumkan. Yang penting semua proses sudah dilewati, dan siapapun yang diputuskan nanti tentu telah memenuhi syarat,” kata dia.
Rencananya, pengumuman resmi daftar penerima gelar pahlawan nasional akan dilakukan menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025.
Wacana Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional mendapat penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya dari mantan Jaksa Agung RI, Marzuki Darusman.
Dia menilai langkah itu sebagai bentuk pengabaian negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Kita sedang dalam hari-hari menjelang jikalau Presiden Soeharto dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional, maka itu adalah pengabaian dan ketidakpekaan yang monumental dari negara ini terhadap pelanggaran hak asasi,” ujar Marzuki dalam konferensi pers di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Sebanyak 486 tokoh dari berbagai latar belakang mulai dari akademisi, aktivis, jurnalis, hingga diaspora Indonesia di luar negeri menandatangani surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi penolakan atas rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mendiang Presiden Soeharto.
Surat itu dikirim ke Istana Merdeka pada Selasa pagi, 4 November 2025, dan dibacakan ulang secara langsung oleh Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.