Mensos Tegaskan Penerimaan Siswa Sekolah Rakyat Harus Bebas KKN

Ia menegaskan seleksi calon siswa harus berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Setelah itu, dilakukan verifikasi langsung di lapangan oleh tim untuk memastikan keakuratan data yang digunakan. 

Dalam proses verifikasi di lapangan, sejumlah pihak turut dilibatkan, antara lain pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), RT/RW, kepala desa/lurah, kepala sentra, serta Badan Pusat Statistik (BPS). 

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses seleksi. Masyarakat diharapkan turut memastikan para siswa yang diterima di Sekolah Rakyat benar-benar berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. 

"Kita mulai lihat satu per satu karena terus terang kita harus memastikan bahwa yang sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1, mereka yang memang kalau dalam bahasa statistik mohon maaf miskin ekstrem atau miskin," tuturnya.  

Ia mencontohkan, penerima seperti seorang janda buruh tani yang menghidupi empat anak sebagai sosok yang layak mendapat prioritas. 

"Jadi bukan karena KKN, bukan karena dekat dengan mereka yang mengambil keputusan, tetapi ini benar-benar mereka yang membutuhkan sentuhan dari kita, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya," ungkapnya.