Menteri Ara hingga Gus Ipul Datangi KPK, Bahas Program Prabowo

Johanis Tanak mengatakan bahwa KPK memberikan arahan agar upaya pemerintah mewujudkan pembangunan tiga juta rumah dan bantuan sosial pada masyarakat tepat sasaran. Sehingga tidak ada korupsi yang terjadi.

"Jadi kalau tidak ada korupsi maka pembangunan pasti terwujud. Dan untuk wujudnya itu yang kita upayakan sekarang adalah pencegahan. Dan inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantung-kantung yang tidak sah. Inilah pencegahan yang kita lakukan, yang dipikirkan oleh Pak Menteri berdua bersama BPS agar ada pencegahan, tidak terjadi korupsi," ujarnya.

"Semoga kita doakan bersama tidak ada korupsi," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ara mengungkapkan bahwa pihaknya membahas sejumlah hal dalam pertemuan itu. Selain soal tiga juta rumah, ia juga membahas soal rumah subsidi.

"Karena rumah subsidi juga adalah program yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia dan itu juga ada APBN-nya jelas itu adalah bagian dari keuangan negara jadi itu juga menjadi perhatian KPK karena sesuai arahan presiden Prabowo termasuk rumah subsidi ini adalah salah satu program andalan," ujarnya.

Selain itu, ia juga membahas kerja sama dengan KPK. Menurutnya hal ini untuk mewujudkan kepastian hukum.

Menteri Sosial dalam kesempatan yang sama mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian PKP. Hal ini dilakukan untuk mendukung program tiga juta rumah.

"Jadi, kami berkoordinasi, kami juga melakukan identifikasi bersama-sama dan yang melakukan program tentu adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujarnya.