Menteri ATR Sebut Akan Ada Perubahan RTRW Ekstrem Usai Banjir Sumatra

08 Des 2025, 21:06 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Nusron Wahid yang ditemui di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya sih...

Tidak ada penyangga ketika curah hujan tinggi di Sumatra
Nusron enggan sebut berapa banyak tata ruang di Sumatra yang dikembalikan untuk fungsi hutan
Nusron siap cabut HGU demi mempersiapkan lahan bagi pengungsi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid mengatakan, bakal ada perubahan besar-besaran dalam rencana tata ruang/tata wilayah (RTRW) di tiga provinsi usai banjir hebat menghantam Pulau Sumatra. Perubahan RTRW di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut) ke depan akan diprioritaskan untuk memitigasi bencana.

"Saya kemarin (menggelar rapat), begitu juga Menteri Kehutanan turut melakukan evaluasi beberapa kebun yang dulunya hasil pelepasan kawasan hutan. Kemungkinan dengan adanya bencana ini akan ada evaluasi besar-besaran. Salah satu keputusan ekstremnya adalah dikembalikan menjadi fungsi hutan lagi," ujar Nusron usai rapat kerja Kementerian ATR di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

Saat IDN Times tanyakan apa maksud keputusan ekstrem yang disampaikan ketika sesi pidato, Nusron tak memberikan jawaban lugas. Ia mengutip pernyataan ekonom, Mohammad Sadli.

"After crisis, there should be a better policy. Setiap krisis itu harus diakhiri dengan membuat kebijakan yang baik. Setelah bencana ini maka harus diambil keputusan yang lebih baik," tutur menteri dari Partai Golkar itu.

Keputusan yang lebih baik yang dirujuk Nusron, yakni dengan merevisi tata ruang agar kejadian yang sama tidak berulang.

1. Tidak ada penyangga ketika curah hujan tinggi di Sumatra

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid ketika berpidato di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Nusron pun mengakui banjir hebat di Pulau Sumatra tidak semata-mata disebabkan curah hujan yang tinggi akibat siklon Senyar. Tetapi, tutupan hutan sebagai penyangga air sudah jauh berkurang.

"Apa sih problem-nya banjir di Sumatra? Adalah debit air yang banyak, tidak ada penyangga atau serapan karena penyangga serapannya dalam bentuk tumbuh-tumbuhan atau pohon, sudah hilang," kata Nusron.

Ia pun berencana mengembalikan fungsi tata ruang untuk aktivitas lain menjadi direstorasi bagi hutan.

"Jadi, kembalikan ruang itu untuk pohon supaya serapan air bisa dijaga," ucapnya.

2. Nusron enggan sebut berapa banyak tata ruang di Sumatra yang dikembalikan untuk fungsi hutan

Ilustrasi Hutan di Pulau Sumatra. (Dokumentasi WWF Indonesia)

Ketika ditanyakan berapa banyak area di Sumatra yang akan dikembalikan fungsi tata ruangnya menjadi hutan, Nusron enggan menjawab. Sebab, saat ini masih diberlakukan status darurat bencana di Sumatra.

"Terlalu dini untuk saya sampaikan sekarang (area mana saja yang sudah diidentifikasi akan direstorasi). Ini tidak pas karena situasinya masih tanggap darurat," katanya.

3. Nusron siap cabut HGU demi mempersiapkan lahan bagi pengungsi

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. (Dokumentasi Kementerian ATR)

Nusron mengatakan, Kementerian ATR siap mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan lahan demi pembangunan hunian sementara dan tetap pengungsi banjir Sumatra. Bahkan, bila lahan sudah tidak lagi tersedia, Nusron siap mencabut Hak Guna Usaha (HGU) tanah negara yang kini dikelola oleh pengusa swasta.

"Kami siap. Artinya, bila masyarakat membutuhkan lahan untuk hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kami akan minta kepada para pengusaha yang menggunakan lahan milik negara dan dijadikan HGU-HGU di kota tersebut. Itu semua tidak ada masalah," ujar Nusron.

Ketika ditanyakan apakah sudah dilakukan survei di lokasi mana lahan untuk hunian tetap itu akan diberikan, Nusron mengaku belum melakukannya. Tetapi, ia meyakini dapat menyediakan lahan untuk hunian tetap bagi warga di 52 kabupaten yang terdampak.

Sementara, hunian sementara yang disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah prefabrikasi dengan luas 8X5 meter atau tipe rumah 36. Menurut Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, pengungsi lebih baik tinggal di hunian sementara ketimbang tenda pengungsi. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun hunian sementara per unit mencapai Rp30 juta.