Menteri ATR Sebut Sudah Moratorium 1,67 Juta Hektare Hak Guna Usaha

Nusron mengatakan, pihaknya tidak akan ragu menindak tegas izin-izin yang bermasalah, termasuk yang berkontribusi pada banjir di Sumatra.

"Makanya, waktu Bapak Presiden menggelar rapat kabinet kemarin, terutama (membahas) Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, kalau kemudian dibuka adanya HGU, adanya izin penambangan di hutan dan sebagainya, maka saya pastikan itu ilegal. Sikat, sikat aja, gak ada urusan. Karena memang setahun ini, kami gak mau tanda tangan," kata menteri dari Partai Golkar itu.

Penataan pertanahan dilakukan dengan prinsip keadilan dan menekankan esensi reforma agraria tidak sekedar membagikan tanah, melainkan memastikan setiap warga negara memiliki hak untuk hidup layak seperti yang diamanatkan oleh konstitusi.

Nusron mengatakan, tujuan dari reformasi agraria bukan untuk membagi-bagikan tanah, tetapi memastikan setiap warga berhak memiliki kehidupan yang layak.

Sebelumnya, Nusron mengatakan, setiap pemegang HGU wajib menjaga kelestarian lingkungan di area konsesinya sebagai syarat mutlak operasional.

"Setiap pemberian hak atas tanah selalu dibarengi dengan tanggung jawab serta batasan larangan yang harus dipatuhi oleh penerima izin tersebut," ujar Direktur Landreform Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya, di Samarinda pada Kamis (4/12/2025).

Dia mengatakan, pemerintah saat ini menerapkan konsep manajemen pertanahan yang dikenal dengan istilah 3R, yakni Right (Hak), Responsibility (Tanggung Jawab), dan Restriction (Larangan/Pembatasan) untuk memastikan kepatuhan korporasi.

Pemegang hak tidak hanya memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan tanah, kata dia, tetapi juga harus mematuhi kewajiban menjaga area konservasi, seperti sempadan sungai agar tidak rusak akibat aktivitas bisnis.

Nusron mengatakan, usai Sumatra dihantam banjir besar, maka akan ada perubahan besar-besaran dalam rencana tata ruang/tata wilayah (RTRW) di tiga provinsi terdampak. Perubahan RTRW di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut) ke depan akan diprioritaskan untuk memitigasi bencana.

"Saya kemarin (menggelar rapat), begitu juga Menteri Kehutanan turut melakukan evaluasi beberapa kebun yang dulunya hasil pelepasan kawasan hutan. Kemungkinan dengan adanya bencana ini akan ada evaluasi besar-besaran. Salah satu keputusan ekstremnya adalah dikembalikan menjadi fungsi hutan lagi," kata Nusron pada 9 Desember 2025.

Saat IDN Times tanyakan apa maksud keputusan ekstrem yang disampaikan, Nusron tak memberikan jawaban lugas. Dia memilih mengutip pernyataan ekonom, Mohammad Sadli.

"Setiap krisis itu harus diakhiri dengan membuat kebijakan yang baik. Setelah bencana ini maka harus diambil keputusan yang lebih baik," kata mantan Kepala BP2MI itu.

Keputusan yang lebih baik yang dirujuk Nusron, yakni dengan merevisi tata ruang agar kejadian yang sama tidak berulang.