Menteri HAM Minta Papua Setop Bawa Uang ke Jakarta untuk Urusan Pemerintahan

Hal itu disampaikan saat berdialog dengan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), kepala suku, tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa di Kantor DPR Papua Tengah.

Pigai mengatakan, layanan pemerintahan terkait Papua harus ditempuh melalui jalur birokrasi resmi. Dia menilai, pemberian uang dapat membuat kebijakan pemerintah dipandang sebagai komoditas yang bisa diperoleh melalui transaksi dengan pejabat atau pihak tertentu.

“Jadi, urusan administrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang terkait dengan Papua di Jakarta, gratis! Tidak bayar! Saya tidak tahu kalau urusan politik, urusan partai politik dan pencalonan, itu wallahu a’lam. Itu urusan Tuhan dan urusan mereka, bukan kami. Tapi untuk pelayanan pemerintah di Jakarta, tidak ada yang bisa diuangkan,” kata dia.

Pigai mengingatkan, kebiasaan membawa uang untuk mengurus kepentingan pemerintahan dapat memperkuat persepsi negatif terhadap Papua dan masyarakatnya. Dia mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas praktik transaksional.

“Bapak-bapak bayar pajak, hasil pajak itu diberikan kepada kami sebagai gaji dan tunjangan, berdasarkan itulah kita berikan kebijakan. Buang jauh-jauh tradisi ‘ikan puri bayar ikan hiu’ itu,” kata Pigai.

Pigai juga mendorong wakil rakyat di Papua Tengah menyampaikan kepentingan masyarakat, terutama soal kesejahteraan, keadilan, kesehatan, dan pembangunan. Dia menilai keberanian menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari amanat konstitusi selama dilakukan melalui mekanisme yang sah.

“Tapi kalau meminta rakyat sejahtera, adil, makmur, sehat dan semuanya kenapa? Kalian menjalankan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jalankan itu! Jangan pernah takut untuk menyatakan ketidakadilan,” kata dia.