Menteri LHK Sebut Polusi Udara Jabodetabek Bukan dari PLTU Suralaya

15 Agu 2023, 11:04 WIB

Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar di Cop 4.2 (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengatakan, polusi udara di Jabodetabek bukan disebabkan oleh PLTU Suralaya, Cilegon, Banten.

Hal itu Siti sampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden "Jokowi" Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8/2023).

"Kemudian kalau soal PLTU, tadi Dirut PLN melaporkan kepada Bapak Presiden dan kami juga di KLHK melakukan studi dari satelit, sentinel, troposperik, resolusi satelitnya kan tiap hari," ujar Siti.

"Jadi, yang kami pelajari periode 27 Juli sampai 9 Agustus 2023 dan sebelumnya pada tahun 2019 ketika heboh-heboh ini juga ada kami lakukan studi. Konfirmasi studinya PLN dengan KLHK bahwa dugaan polusi udara karena PLTU Suralaya itu kurang tepat," sambungnya.

1. Uap pencemaran dari PLTU Suralaya mengarah ke Selat Sunda

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan keterangan pers. (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Siti menerangkan, berdasarkan studi yang ada, uap pencemaran dari PLTU Suralaya mengarah ke Selat Sunda, bukan ke Jabodetabek.

"Sebab hasil analisis uapnya itu pencemarannya, dia bergeraknya tidak ke arah Jakarta, tapi bergerak ke arah Selat Sunda," kata dia.

2. Jokowi beberkan penyebab polusi udara di Indonesia

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas soal polusi udara di Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas pada Senin (14/8/2023) membeberkan penyebab polusi udara di Jabodetabek. Menurutnya, salah satu penyebabnya karena semakin tingginya aktivitas industri di Jabodetabek.

"Tanggal 12 Agustus 2023 kemarin, kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek. Terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, dalam jangka pendek pemerintah harus melakukan intervensi yang bisa membuat kualitas udara kembali baik di wilayah Jabodetabek. Selain itu, Jokowi meminta agar dilakukan rekayasa cuaca agar hujan kembali turun di wilayah Jabodetabek.

"Dalam jangka pendek secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek," kata dia.

3. Perkantoran didorong untuk bekerja hybrid

Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, harus memperbanyak ruang terbuka hijau. Jokowi meminta kepada jajaran dan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggarannya.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home, mungkin saya gak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 75 (persen di kantor), 25 (persen) atau angka yang lain," kata dia.