Menteri P2MI: 4 Ribu Warga DKI Bekerja di Luar Negeri Termasuk Kamboja

Mukhtarudin menegaskan, Kamboja tidak masuk dalam negara tujuan pekerja migran Indonesia. Apabila ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di negara tersebut sudah dipastikan ilegal.

"Kamboja itu bukan negara tujuan penempatan dari pekerja migran. Kalau yang terjadi sekarang berarti berangkatnya unprosedural, secara lebih ekstrem disebut ilegal," ucapnya.

Mukhtarudin mengatakan, WNI yang bekerja di Kamboja pasti disalurkan oleh perusahan yang ilegal atau berangkat secara mandiri.

"Tentu dia berangkatnya juga dengan mandiri, kemudian juga melalui perusahaan-perusahaan yang tidak resmi, yang tidak terdaftar di BP2MI," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemprov DKI Jakarta siap mendukung langkah strategis Kementerian P2MI/BP2MI dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul, yang dapat bekerja secara resmi di negara tujuan yang aman dan potensial.

Pemprov DKI juga berkomitmen terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas peluang kerja bagi warga Jakarta di berbagai negara.

“Ke depan, kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membuka peluang penempatan tenaga kerja ke negara-negara seperti Korea, Jepang, negara-negara di Eropa Barat dan Timur, Tiongkok, hingga kawasan Timur Tengah,” jelasnya.