Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. (Dok. KemenPPPA)
  • Arifah Fauzi menyebut kekerasan seksual berdampak pada individu, keluarga, kehidupan sosial, serta ketahanan nasional.

  • Data SPHPN 2024 menunjukkan satu dari empat perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

  • Perlindungan korban membutuhkan tindak lanjut laporan, akses pemulihan, kebijakan berbasis bukti, dan kolaborasi sistem penanganan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2024

SPHPN 2024 mencatat satu dari empat perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Jumat (13/11/2026)

Arifah Fauzi menyebut kekerasan seksual sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional dan masa depan bangsa. Ia juga mendorong penguatan kebijakan, kolaborasi, serta akses perlindungan dan pemulihan korban.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Menteri PPPA menyebut kekerasan seksual bukan hanya kejahatan terhadap individu, tetapi juga ancaman terhadap ketahanan nasional dan masa depan bangsa.
  • Who?
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan pernyataan tersebut.
  • Where?
    Kekerasan terhadap perempuan disebut terjadi di rumah tangga, sekolah, tempat kerja, ruang publik, dan ruang digital.
  • When?
    Arifah menyampaikan pernyataan itu pada Jumat (13/11/2026). Data yang disampaikan berasal dari SPHPN 2024.
  • Why?
    Dampaknya dinilai meluas hingga manusia, keluarga, kehidupan sosial masyarakat, serta masa depan bangsa.
  • How?
    Perlindungan dilakukan dengan menindaklanjuti laporan, melindungi korban, menyediakan akses pemulihan, serta memperkuat kebijakan dan kolaborasi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Arifah Fauzi bilang kekerasan seksual bisa menyakiti orang, keluarga, dan bangsa. Banyak perempuan pernah mengalaminya, tetapi korban kadang takut, malu, atau mendapat tekanan sehingga diam. Negara perlu melindungi korban, menindaklanjuti laporan, dan menyediakan bantuan untuk pemulihan. Hal ini terjadi di rumah, sekolah, tempat kerja, ruang publik, dan ruang digital.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pernyataan Arifah menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai tanggung jawab yang memerlukan kebijakan berbasis bukti, kolaborasi, serta tindak lanjut laporan. Penekanan pada akses pemulihan juga menunjukkan bahwa penanganan tidak berhenti pada pencatatan kasus, tetapi mencakup kebutuhan korban dan upaya mengubah budaya yang mentoleransi kekerasan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyebut kekerasan seksual bukan sekadar kejahatan terhadap individu, melainkan ancaman terhadap ketahanan nasional dan masa depan bangsa. Dia menilai dampaknya meluas hingga keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.

“Kekerasan seksual ini bukan hanya kejahatan terhadap tubuh dan martabat seseorang. Kejahatan seksual adalah ancaman terhadap masa depan bangsa, karena ini mengancam manusia, keluarga, dan juga sebuah bangsa,” ujar Arifah, dikutip Sabtu (14/11/2026).

1. Satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan

Menteri PPPA, Arifah Fauzi dalam Sosialisasi Pedoman Pengarusutamaan Gender di Sektor Kelapa Sawit di Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2027)/ IDN Times Dini Suciatiningrum

Arifah mengatakan, kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja, ruang publik, hingga ruang digital.

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, satu dari empat perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

2. Korban masih takut melaporkan kekerasan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau posko bencana tanah longsor di Dusun Pasirkuning, Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat, pada Minggu (25/1/2026). (Dok. KemenPPPA)

Tidak semua korban berani melaporkan kekerasan seksual. Rasa takut, malu, stigma masyarakat, hingga tekanan menjadi sejumlah hambatan yang dihadapi korban.

“Tidak sedikit korban yang memilih diam karena rasa takut, malu, stigma di tengah masyarakat, maupun tekanan yang mereka hadapi,” kata Arifah.

3. Negara diminta hadir dalam perlindungan korban

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Arifah menilai keberhasilan perlindungan perempuan dan anak tidak cukup diukur dari jumlah regulasi maupun kasus yang tercatat. Negara harus memastikan laporan ditindaklanjuti, korban mendapat perlindungan, dan akses pemulihan tersedia.

“Saya berharap ada tiga hal yang bisa kita dorong bersama, yaitu memperkuat kebijakan berbasis bukti, memperkuat kolaborasi dan integrasi sistem penanganan kekerasan seksual, serta membangun gerakan bersama untuk mengubah budaya yang mentoleransi kekerasan,” ujar dia.

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More