Jakarta, IDN Times -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai perbedaan pandangan atau pilihan politik dalam Pemilu merupakan hal yang wajar dalam kontestasi perebutan kursi presiden di Indonesia.
Meski demikian, Tito menekankan pentingnya pengelolaan konflik dengan baik agar tidak terjadi perseteruan panjang antar kelompok.
“Yang penting konfliknya tidak menghancurkan, tapi konfliknya perlu dikelola sedemikian rupa,” kata Tito dalam di DPR, Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Eks Kapolri ini berkaca pada konflik dan polarisasi masyarakat di Pemilu 2019. Menurutnya pengalaman itu perlu dijadikan pelajaran bagi semua pihak termasuk pemerintah dan otoritas penyelenggara pemilu.
Dia menilai konflik yang timbul pada Pemilu 2019 disebabkan karena masa kampanye yang terlalu lama. Hal itu pula yang menyebabkan berkembangnya konflik politik identitas antar suku, ras, agama, dan berbagai golongan.
“Rakyat kita belajar di 2019 di mana masa kampanye hampir tujuh bulan kita lihat ada politik identitas, politik SARA yang keluar, itu rawan,” kata Tito.
Tito menekankan pada kemungkinan konflik SARA yang bisa berkembang pada Pemilu 2024 mendatang. Maka dari itu pihaknya meminta kepada KPU, Bawaslu, serta DKPP untuk menyiapkan pemilu yang aman untuk masyarakat.
KPU diminta untuk membuat aturan yang rigid sehingga tidak timbul konflik berkepanjangan di masyarakat.
“Ada beberapa konflik SARA dalam pemilu sebelumnya. Pertama tentu kita harapkan Pemilu 2024 ini lancar dalam setiap tahapannya, kemudian masa kampanye, itu tepat sesuai. Karena itu perencanaan harus betul-betul rigid,” ucap Tito.
Sebelumnya Pemerintah bersama DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP mengadakan rapat perdana membahas peraturan KPU (PKPU) serta anggaran Pemilu 2024.
Namun dalam rapat tersebut belum diputuskan berapa lama waktu kampanye dan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu.
DPR bersama KPU dan Bawaslu dikabarkan akan mengadakan rapat persiapan Pemilu 2024 di waktu masa reses beberapa hari ke depan.