Merah Putih di Tengah Kumuh Jakarta, Kisah Mereka yang Belum Merdeka

Saat tiba, sejumlah ibu-ibu duduk di rumah panggung kayu sambil menyuapin anaknya yang berlarian tanpa alas kaki di tanah.

Uus, salah seorang warga Kampung Bengek, sebenarnya tak berbeda dengan warga yang memiliki KTP Jakarta secara umumnya yang secara administratif adalah bagian dari kota yang menjadi pusat pemerintahan ini. Namun bagi Uus dan 120 Kepala Keluarga di Kampung Bengek, ketika ditanya apakah dirinya sudah merasakan kemerdekaan, jawabannya justru sederhana.

"Meski punya KTP sebagai warga Indonesia dan KTP Jakarta, belum merasakan kemerdekaan. Sebagai warga, saya belum merasakan air bersih," ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Uus dan 120 Kepala Keluarga di daerah tersebut lainnya harus membeli air jerigen yang didorong. Dua jeriken dihargai sekitar Rp3 ribu. Jika kebutuhan meningkat hingga 10 jeriken, pengeluaran bisa mencapai Rp15 ribu per hari itu kadang hanya untuk kebutuhan mandi. Untuk minum, tentu Uus harus membeli air kemasan sendiri.

Nominal itu mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang. Namun, bagi warga yang sebagian menggantungkan hidup sebagai nelayan dengan penghasilan tak menentu, setiap rupiah memiliki arti.

"Jangankan rumah, untuk sehari-hari saja enggak cukup. Kami nelayan, kadang ada penghasilan, kadang tidak," kata Uus.

Rumah-rumah kayu berukuran sekitar 3x3 meter yang mereka tempati hanya cukup untuk tidur dan memasak. Toilet hampir tidak ditemukan di rumah-rumah warga. Ketika hendak buang air besar, sebagian warga terpaksa mencari tempat terbuka, di balik ilalang atau di sebuah cekungan yang juga dipenuhi sampah.

"Ya itu di situ (BAB)," sambil menunjuk sebuah cekungan berisi sampah dan air di tengah lapangan merah dan tertawa.

Di kejauhan, gedung-gedung tinggi dan aktivitas kawasan pelabuhan menjadi latar yang mempertegas kontras tersebut. Jakarta terus bergerak maju, tetapi sebagian warganya seolah masih tertinggal di belakang.

Lebih ironis lagi, rumah yang mereka tempati pun bukan sepenuhnya milik sendiri. Warga tinggal di atas lahan milik orang lain. Artinya, selain hidup dengan penghasilan yang tidak menentu, mereka juga tidak pernah benar-benar memiliki kepastian apakah esok masih bisa tinggal di sana.

Senada Mak Cun, 65 tahun, adalah salah satu warga yang menjalani kehidupan tersebut. Perempuan lanjut usia itu mengatakan air minum pun harus dibeli. Bantuan pemerintah, menurutnya, pernah datang, tetapi tidak rutin.

"Air minum saja harus beli Rp3.000. Uang susah, enggak dapat bantuan dari pemerintah," katanya.

Tidak hanya akses air, untuk akses kesehatan masih belum dirasakan. Para lansia yang butuh layanan kesehatan tidak kuat untuk menempuh perjalanan jauh untuk jangkau fasilitas kesehatan. Meski ada Posyandu lansia, namun tidak ada obat untuk mengobati penyakit mereka.

"Sering gak ada obatnya, kita jalan aja susah mau bolak balik ke Puskesmas susah," ucapnya

Ia kemudian bercerita tentang anak-anak dan warga lanjut usia di lingkungannya. Ada banyak anak kecil yang menurutnya membutuhkan perhatian, sementara para lansia juga hidup dalam keterbatasan.

"Kita belum merdeka sama sekali," katanya lirih memandang anak-anak yang bermain bola dengan ceria.

Kisah tentang air bersih ternyata bukan hanya milik warga Kampung Bengek. Di RT 19 Penjaringan, Jakarta Utara, Muhayati telah menunggu hal serupa selama lebih dari tiga dekade.

Perempuan yang akrab disapa Bu Hayati itu pertama kali tinggal di kawasan tersebut pada 1993, setelah menikah. Sejak hari pertama menetap, ia sudah mengetahui satu kenyataan: tidak ada jaringan pipa air bersih yang masuk ke permukiman mereka.

"Ternyata tinggal di sini tuh enggak ada pipa air bersih. Warga di lingkungan sini beli airnya pakai gerobak atau pikulan," kenangnya.

33 tahun berlalu. Air dari pipa yang dinantikan belum juga menjadi bagian dari keseharian warga. Sebagai gantinya, pedagang air keliling menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Satu gerobak air yang berisi empat pikul atau sekitar empat jeriken berukuran 20 liter kini dihargai Rp15 ribu. Harga tersebut meningkat tiap tahun, sebelumnya, harganya sekitar Rp10 ribu.

Dalam sehari, satu keluarga bisa menghabiskan dua gerobak. Belum termasuk kebutuhan air untuk minum.Bagi keluarga berpenghasilan rendah, air akhirnya bukan lagi sekadar kebutuhan dasar. Air menjadi pengeluaran yang harus dihitung setiap hari.

"Warga tinggal di sini yang katanya warga miskin, itu sebenarnya kita ini dimiskinkan oleh pemerintah. Harusnya pengeluaran air itu enggak semahal itu, tapi sekarang kita harus membeli dengan cukup mahal," kata Hayati.

Karena tak tega melihat warga terus terbebani, Hayati akhirnya membuat sumur bor di samping rumahnya. Air tersebut dialirkan secara gratis kepada warga sekitar dan PAUD tempatnya mengajar.

Warga hanya perlu membayar listrik untuk mengoperasikan pompa. Jika mesin rusak, mereka patungan memperbaikinya.Tetapi sekali lagi, ada batas yang tidak bisa dilewati sumur tersebut. Untuk air konsumsi, warga tetap harus membeli.