Milad Ke-14, Ini Target dan Langkah Partai Aceh pada Pemilu Mendatang

Mualem dalam pidatonya meminta kepada kader serta simpatisan partai untuk tidak anti terhadap kritikan yang disampaikan oleh rakyat. Sebab,kritikan dikatakannya, adalah bentuk perhatian dan rasa sayang rakyat kepada partai yang dibentuk tahun 2007 silam.

"Mereka mengkritik karena mereka sadar dan yakin bahwa partai Aceh lah satu-satunya tempat mereka menaruh harapan tentang Aceh yang sejahtera dan megah," kata Mualem, pada Rabu (7/7/2021).

Peringatan milad kali ini, Parai Aceh mengusung tema “Kureung Reumbang Tapeupah, Pat Nyang Salah Tapeubeuna, Tameusaboh Tapeuwo Marwah Bangsa”.

Tema ini dijelaskan Mualem, memiliki makna bahwa partai harus berbenah. Memperbaiki hal-hal yang salah dan memperbaiki persatuan dan kesatuan demi kejayaan Aceh.

"Tema ini merupakan petuah dari para indatu-indatu kita sebagai sebuah nasehat agar kita bisa memperbaiki diri dan tentunya dengan memperbaiki diri kita akan menjadi lebih baik sebagai mana haraapan rakyat," jelasnya.

Mengenai hal itu, di milad ke-14 ini, Mualem mengajak seluruh kader maupun simpatisan untuk memperbaiki diri.

"Bekerja lebih baik lagi agar rakyat yakin bahwa harapan mereka tidak tersia-siakan," pesannya.

Pamor Partai Aceh sebagai perwakilan rakyat di legislatif diakui mengalami penurunan selama dua periode terakhir Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh. Penurunan ini diakui Mualem, dikarenakan faktor internal yang ada dalam tubuh Partai Aceh sendiri.

"Lebih banyak disebabkan karena lemahnya manajemen partai dan pola sikap kader-kader kita yang memiliki jabatan di pemerintahan," ungkapnya.

"Pun banyak keberhasilan yang telah dicapai oleh Partai Aceh ternyata hal tersebut belum juga memuaskan Rakyat," imbuh Mualem.

Menyadari turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Aceh, ia berencana melakukan evaluasi terhadap kadernya, terutama di legislatif serta mencari solusi dari permasalahan.

Jika langka itu telah dilakukan, Pemilu ke depan, kepercayaan masyarakat terhadap Partai Aceh diyakini akan kembali meningkat. Bahkan, ia menargetkan kadernya mampu meraup kursi hingga setengah dari jumlah keseluruhan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

"Insyaallah kami yakin, dengan sistem kami perbuat di masa yang akan datang supaya Partai Aceh lebih maksimal mendapat kursi dewan seperti di tahun-tahun pertama," ucapnya.

"Target kursi 50 plus. Kalau keinginan kita semuanya," tegasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun IDN Times, meski menjadi partai dominan di DPRA, namun Partai Aceh hanya mampu meraih 18 kursi dari 81 kursi di Pemilu 2019 lalu.

Jumlah itu bahkan lebih rendah dibandingkan Pemilu 2014 lalu, yakni 29 kursi dari 81 kursi di DPRA. Artinya, ada 11 kursi milik partai yang didirikan pada 2007 silam ini hilang.

Jauh sebelum dua periode itu atau pesta demokrasi perdana yang diikuti, Partai Aceh mampu meraih 33 kursi di Pemilu 2009.

Mualem mengatakan, Partai Aceh tetap mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh dilakukan pada tahun 2022. Itu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Disebutkan Pilkada Aceh digelar setiap lima tahun sekali sejak 2006. Bahkan, masa jabatan gubernur Aceh saat ini berakhir pada Juli 2022.

"Kami tetap dalam pendirian, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Tetap lima tahun sekali. Karena itu sesuai amanah MoU Helsinki yang telah disepakati tahun 2005 lalu," kata Mualem.

Meski belum memiliki kejelasan kapan Pilkada Aceh dilaksanakan, namun pria yang merupakan eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini menyatakan dirinsiap kembali maju sebagai calon gubernur Aceh.

"Saya siap --maju sebagai calon gubernur--," ucap Mualem.

Ia belum bisa memastikan siapa yang bakal menemaninya memimpin, namun dirinya membuka bagi siapa saja yang bakal menjadi pasangannya di Pilkada mendatang.

Termasuk dari kubu Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang menjadi rivalnya pada Pilkada 2019 silam.

"Untuk wakilnya kita lihat dulu nanti. Semua kemungkinan, mulai dari PA, PNA, Demokrat, dan partai lainnya. Semua kemungkinan," ungkapnya.

Muzakir Manaf mengatakan, momentum 14 tahun berdirinya partai harus digunakan untuk sedikit lebih kreatif dalam menjalani proses perpolitikan di Aceh.

Selain tetap memperjuangkan implementasi MoU Helsinki, kader partai dikatakannya, juga harus lebih maksimal dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat tanpa menunggu butir-butir perjanjian perdamaian teraplikasi seluruhnya.

"Kita harus lebih banyak mendengar dan turun ke dalam masyarakat untuk melihat permasalahan riil rakyat dan memperjuangkannya di dalam pemerintahan baik level Aceh maupun level kabupaten/kota," kata Mualem.

Kondisi rakyat Aceh saat ini disampaikan Mualem, begitu terpuruk karena dipegang oleh orang-orang yang bukan dari kader Partai Aceh.NKekacauan yang terjadi seharusnya dapat dihindari, seolah dibiarkan oleh para penguasa Aceh saat ini demi keuntungan pribadi.

Oleh karena itu, Mualem memerintahkan kepada seluruh kader Partai Aceh yang sedang menduduki jabatan politik, baik di DPRA, DPRK dan bupati/wali kota agar melakukan segala upaya untuk melawan kezaliman ini.

"Dan juga bagi seluruh kader serta simpatisan agar ke depan dapat bekerja lebih maksimal lagi untuk memenangkan Partai Aceh terutama pada Pemilu 2024 yang akan datang," ujarnya.