Millennials Ingin Jadi Kepala Daerah? Begini Pesan Ibu Megawati

12 Agu 2020, 05:00 WIB

Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 3 Desembet 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan, Pilkada Serentak 2020 adalah bagian dari visi menuju Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024.

Dia juga menyinggung soal regenerasi pemimpin pada 2024, di mana kaum millennials disebut-sebut akan mendominasi, walau kemampuan mereka dipertanyakan.

"Dengan diumumkannya calon Pilkada 2020, ini sebenarnya adalah sebuah pemikiran ke depan, yang saya bilang visioner, untuk supaya kita sudah siap, untuk nanti maju ke 2024," kata Megawati saat bicara di hadapan 75 pasangan calon kepala daerah PDIP, Selasa (11/8/2020).

Lalu bagaimana pemimpin millennials di mata Megawati?

1. Millennials harus mampu mengorganisasikan rakyat

Gibran bertemu Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada Rabu, (5/8/2020) (Dok. PDI Perjuangan)

Megawati mengatakan, bukan hanya di Indonesia saja, tapi hampir di seluruh dunia, 2024 adalah tahun regenerasi. "Kita sudah dengar bahwa Bapak Presiden kita bilang itu saatnya kalangan millennials. Pertanyaannya, kan keren ya millennials, kayaknya wah, wawasannya banyak, wawasannya sangat ke depan."

"Pertanyaan saya, apakah benar demikian? Seperti tadi yang saya katakan, keilmuan dari suatu manusia terbukti, jika dia dapat melakukan sebuah hal, gerakan yang dinamakan mengorganisir rakyat, memberikan tujuan kepada rakyat," sambung Mega.

2. Pemimpin harus memiliki jiwa patriotisme

Ilustrasi cium tangan(Dok. IDN Times)

Selain itu, kata Megawati, para calon kepala daerah juga harus menjadi seorang patriot sekaligus memiliki kemampuan mengelola pemerintah. Karena itulah, PDIP akan mendidik calon kepala daerahnya dalam sekolah partai.

"Pemimpin mumpuni ini punya beberapa hal, yaitu patriotisme. Patriotisme adalah nasionalis, rasa kebanggaan. Lalu dedikasi. Itu yang saya tanyakan. Kamu mau jadi bupati, wali kota, gubernur, maunya apa? Mau cari duit?" tanya dia.

3. Pemimpin harus memahami tata pemerintahan yang baik

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya)

Begitu pun kemampuan para calon kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Menurut Megawati, pemimpin yang mumpuni adalah yang kokoh dalam menjalankan Pancasila sebagai jiwa dasar dan tujuan dari seluruh kebijakan politik yang diambil.

"Mereka sosok yang memahami tata pemerintahan yang baik. Tadi barusan saya sebut tata pemerintahan. Jadi bukan tidak ada aturannya," kata dia.

Presiden kelima RI itu juga mengingatkan agar para calon kepala daerah harus bisa menjadi pemimpin yang mengerti bagaimana seni memimpin birokrasi. Megawati mengatakan banyak yang kerap menyampaikan periode pemerintahannya sebagai success story, dan itu bisa terjadi karena ia memahami benar bagaimana manajemen birokrasi.

"Saya bilang jangan lupa ada satu bagian dari tata kelola pemerintahan yang tidak berganti. Apa itu? Namanya ASN (Aparatur Sipil Negara), PNS (Pegawai Negeri Sipil), dia terus-menerus menjalankan roda tata pemerintahan," ujar dia.

4. Megawati imbau calon kepala daerah PDIP yang belum berpengalaman, agar ikut sekolah partai

Megawati Sukarnoputri menyampaikan pidato politik di Rakernas PDIP, Jakarta, Jumat (10/1). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Bagi para calon kepala daerah yang belum berpengalaman, Megawati menyarankan agar mereka bekerja lebih keras untuk memahami tata pemerintahan. Mereka diharapkan tak malu bertanya mengenai perundang-undangan maupun hal lainnya.

Karena itu pula, Megawati mengatakan, PDIP akan menyelenggarakan sekolah calon kepala daerah bagi kadernya yang siap maju pada pilkada. Di sana, para cakada itu akan diajarkan seni memimpin birokrasi, mengerti aspek perencanaan kebijakan dan menjalankannya melalui kepemimpinan yang efektif.

"Ikuti sekolah partai itu dengan baik," kata dia.

Megawati juga meminta agar tiap pasangan calon kepala daerah menjaga soliditasnya. PDIP tak mau, ketika sudah terpilih, kepala daerah dan wakilnya justru ribut sendiri.

"Sering kali kalau sudah jadi, malah lupa diri. Entah bagaimana, apa yang bupatinya, apa wakil bupatinya, atau kebalikannya antara kedua ini, bukannya bekerja sama dengan solid, tetapi sudah mulai pecah," kata dia.